BI Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Sentuh 6% Usai COVID-19

Bank Indonesia (BI) optimistis kondisi ekonomi domestik akan membaik setelah wabah virus corona (COVID-19) ini mereda hingga pertumbuhan bakal menyentuh 6% pada 2021.

Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis pemulihan pertumbuhan ekonomi dalam negeri itu didorong salah satunya oleh program stimulus di berbagai sektor.

“Tidak hanya berbagai program pemulihan ekonomi tapi juga ada berbagai langkah reformasi struktural untuk menaikkan investasi. Itu yang akan mempengaruhi tingginya pertumbuhan ekonomi 2021,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan pers daring di Jakarta, Rabu, 22 April 2020.

Selain itu adanya stimulus fiskal dan moneter yang digelontorkan pemerintah bersama bank sentral ini diharapkan mendorong pemulihan ekonomi setelah wabah COVID-19 usai.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini turun menjadi 2,3% karena dampak wabah COVID-19. Namun, Perry yakin pola pemulihan ekonomi Indonesia akan berbentuk kurva V atau akan kembali naik setelah wabah COVID-19 mereda.

Meski begitu, lanjut Gubernur BI itu, ekonomi yang tumbuh melesat tidak terlepas dari penanganan yang dilakukan.

Salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus ini adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diharapkan memperpendek jangka waktu dalam titik terendah pada kurva V tersebut.

“Penerapan PSBB di berbagai daerah itu diperkirakan juga akan memperpendek masalah pola V shape di bawahnya dan akan mempercepat bagaimana proses pemulihan,” ujar Perry Warjiyo.

Pemerintah sebelumnya menambah biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp405,1 triliun yang memberikan defisit fiskal sebesar 5,07%. Dari jumlah anggaran itu, rencananya Rp150 triliun di antaranya akan digunakan untuk program pemulihan ekonomi.

Utang Luar Negeri Aman

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut utang luar negeri (ULN) per Februari 2020 yang mencapai US$407,5 miliar masih dalam batas aman, produktif, dan terkendali karena salah satunya melalui persetujuan DPR untuk utang pemerintah.

“Utang luar negeri pemerintah berkaitan dengan defisit fiskal. Dalam kondisi normal itu melalui persetujuan DPR,” katanya.

Ia merinci utang luar negeri per Februari 2020 itu terdiri dari swasta mencapai US$204,2 miliar dan ULN pemerintah mencapai US$203,3 miliar sehingga total jika dalam kurs rupiah 15.500 per dolar AS mencapai sekitar Rp6.316,2 triliun.

Sedangkan untuk ULN bank, lanjut dia, juga melalui persetujuan yakni dari bank sentral.

Untuk utang luar negeri swasta, kata dia, BI mewajibkan mereka memiliki manajemen risiko yang prudent dan adanya kewajiban lindung nilai atau hedging.

Sementara itu, terkait rencana pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) untuk penanganan COVID-19, ia memperkirakan SBN yang diterbitkan jumlahnya akan naik dan pada saat yang sama pembelian SBN oleh BI juga akan meningkat.

Saat ini, lanjut dia, kepemilikan SBN oleh investor asing sudah menurun mencapai 32% jika dibandingkan sebelumnya mencapai 40% karena terjadi aliran modal keluar.

“Tentu saja ada garis kebijakan pemerintah bahwa utang luar negeri pemerintah diupayakan tidak lebih dari 35% PDB dan ini masih aman. Itu yang menyebabkan dalam penanganan COVID akan meningkatkan utang pemerintah,” katanya.

Dengan adanya kenaikan defisit fiskal mencapai 5,07% untuk penanganan COVID-19 dan utang luar negeri yang naik di tengah pandemi virus corona, kata dia, menjadi pertimbangan lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) beberapa waktu lalu merevisi prospek utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Kami menyakini bahwa utang luar negeri Indonesia aman dan terkendali. Kalau dilihat SBN yang akan diterbitkan pemerintah dalam waktu yang sama juga nanti kepemilikan SBN oleh BI meningkat, kami harus hitung secara netto,” katanya.

Pada hal lain, bank sentral menyebutkan imbal hasil surat berharga negara (SBN) menjadi indikator utama menarik aliran modal asing masuk Indonesia pada periode 13-20 April 2020 yang mencapai Rp4,37 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa memang secara bertahap confident terhadap Indonesia khususnya dalam investasi portfolio fix income dalam SBN terus mengalami kenaikan,” kata Gubernur BI.

Meski begitu, secara netto, aliran modal asing ke Indonesia selama satu pekan itu mencapai Rp1,57 triliun karena ada aliran modal keluar sebesar Rp2,8 triliun dari saham.

Gubernur BI menjelaskan dari imbal hasil atau yield, SBN atau obligasi pemerintah Indonesia memiliki perbedaan dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat mencapai 7,1% atau 713 basis poin dengan tenor yang sama yakni 10 tahun. Begitu juga jika diukur secara riil, imbal hasilnya mencapai 4,6% setelah yield itu dikurangi inflasi.

Perbedaan suku bunga itu, lanjut dia, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Meksiko dan India serta negara Asia lainnya, sehingga imbal hasil Indonesia menarik kucuran modal asing.

Selain dari sisi imbal hasil, Perry menambahkan aliran modal asing ke Indonesia juga dipengaruhi indeks volatilitas atau VIX yang menyangkut premi risiko yang saat ini mulai berangsur mereda.

Gubernur BI menjelaskan sebelum masa COVID-19, indeks VIX mencapai 18,8 dan memasuki masa puncak virus corona jenis baru pada minggu kedua Maret 2020, indeks VIX mencapai 83,3.

Kenaikan indeks itu diperkirakan karena kepanikan pelaku pasar sehingga menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan.

Saat ini, lanjut dia, indeks VIX mereda mencapai 43,8 sehingga ini menjadi tanda kepanikan pelaku pasar mulai menurun meski masih dibayangi ketidakpastian.

Ia optimistis kondisi ini akan mendasari peningkatan investasi Indonesia di aset keuangan khususnya SBN sehingga diharapkan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kami lihat ke depan dengan berbagai langkah penanganan COVID baik kesehatan dan stimulus fiskal dan moneter di dunia dan Indonesia itu akan mendorong investasi portofolio meningkat,” katanya. (SKO)