Belajar dari Jepang, Bagaimana Membangun Bank Koperasi di Indonesia?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Warga di berbagai wilayah Jepang sempat dibuat panik pada akhir pekan lalu. Sebanyak 128 bank koperasi atau yang dikenal sebagai Shinkin Bank dilaporkan mengalami gangguan layanan secara bersamaan.

Mengutip laporan Nippon.com, gangguan massal tersebut terjadi pada Jumat, 6 November 2026. Dampaknya meluas ke sejumlah wilayah penting di Jepang, mulai dari Tokai, Hokuriku, hingga kawasan barat negara tersebut.

Insiden tersebut memperlihatkan besarnya peran lembaga keuangan berbasis koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat Jepang. Ketika jaringan layanan mereka terganggu, aktivitas transaksi masyarakat di berbagai wilayah ikut terdampak.

Kondisi ini sekaligus menggambarkan perbedaan perkembangan sistem koperasi keuangan antara Jepang dan Indonesia.

Di Negeri Sakura, lembaga keuangan koperasi telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang terstruktur dan memiliki jaringan luas. Sementara itu, Indonesia masih berupaya memperkuat peran koperasi, termasuk melalui rencana pembentukan bank koperasi.

Pemerintah Indonesia kini mendorong pengembangan koperasi di sektor perbankan sebagai salah satu agenda penguatan kelembagaan koperasi nasional. Namun, ambisi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari regulasi, permodalan, hingga kesiapan infrastruktur dan tata kelola.

Bank Koperasi Indonesia di Antara Cita-cita dan Hambatan Regulasi

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pembentukan bank koperasi menjadi salah satu agenda besar pemerintah. Rencana tersebut berjalan beriringan dengan penyusunan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional yang baru.

Salah satu opsi pembentukan bank koperasi adalah melalui skema dana patungan antarkoperasi. Pemerintah juga berencana memperkuat permodalan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan pembiayaan kepada koperasi.

Meski demikian, pembentukan bank koperasi tidak cukup hanya mengandalkan pengumpulan modal. Pemerintah perlu membenahi aturan dan membangun sistem kelembagaan yang memungkinkan koperasi berkembang sebagai institusi ekonomi yang kuat.

Ketua Forum Koperasi Indonesia Andi Arslan Djunaidi menilai persoalan utama koperasi nasional bukan semata-mata kemampuan bersaing dengan lembaga keuangan lain, melainkan hambatan regulasi yang membatasi ruang geraknya.

Ia menyoroti adanya ketimpangan kebijakan yang dinilai lebih memberikan ruang kepada industri perbankan dibandingkan koperasi. Salah satu persoalan yang disorot adalah layanan mobile banking yang dikembangkan secara mandiri oleh koperasi, tetapi justru menghadapi tekanan untuk dihentikan.

Padahal, layanan digital tersebut dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan transaksi anggota dan memiliki fungsi yang menyerupai layanan perbankan.

Menurut Andi, terdapat 17 aturan yang secara langsung membatasi ruang gerak koperasi untuk berkembang lebih luas. Kondisi tersebut membuat koperasi menghadapi tantangan struktural ketika harus bersaing dengan bank, BUMN, maupun BUMD yang memiliki dukungan aset dan permodalan lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini telah berkembang hingga sekitar 82.000 unit dan ditargetkan menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Namun, pembangunan koperasi dalam skala besar juga menghadapi persoalan infrastruktur. Keterbatasan pasokan listrik dan akses internet di sejumlah wilayah berpotensi menghambat operasional, terutama ketika koperasi mulai mengembangkan layanan berbasis digital.

Dengan demikian, tantangan koperasi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah unit atau besarnya dana yang dikumpulkan. Kualitas tata kelola, kepastian regulasi, kapasitas pengelola, dan infrastruktur pendukung turut menentukan keberhasilan pengembangannya.

Jepang Mengembangkan Koperasi sebagai Ekosistem Ekonomi

Berbeda dengan Indonesia, Jepang telah membangun sistem koperasi yang terintegrasi melalui berbagai lembaga dengan fungsi khusus. Koperasi di negara tersebut tidak hanya menjalankan kegiatan simpan pinjam, tetapi juga terlibat dalam pembiayaan, pemasaran produk, asuransi, hingga layanan sosial.

Salah satu contoh paling menonjol adalah JA Group, jaringan koperasi pertanian Jepang. Organisasi ini mengembangkan layanan yang mencakup kebutuhan petani dari hulu hingga hilir.

JA Group tidak hanya membantu petani memperoleh pupuk, alat produksi, dan akses pasar, tetapi juga menyediakan layanan keuangan melalui JA Bank serta perlindungan risiko melalui JA Kyosai. Jaringan koperasi ini juga terlibat dalam berbagai layanan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kekuatan model tersebut berasal dari integrasi antarlembaga koperasi. Anggota tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga dukungan untuk menjalankan kegiatan produksi dan memasarkan hasil usaha.

Sistem keuangan JA Group ditopang oleh jaringan koperasi di tingkat lokal dan Norinchukin Bank sebagai lembaga keuangan utama di tingkat nasional.

JA Bank menjadi jaringan layanan keuangan bagi anggota koperasi pertanian. Layanannya mencakup penghimpunan simpanan, pemberian pinjaman, dan transaksi keuangan. Per April 2025, jaringan tersebut terdiri atas 496 koperasi pertanian atau JA di seluruh Jepang.

Sementara itu, Norinchukin Bank berperan sebagai lembaga keuangan pusat dalam sistem koperasi pertanian, perikanan, dan kehutanan Jepang. Bank ini menghimpun dana dari jaringan koperasi dan lembaga keuangan anggota, kemudian mengelolanya untuk mendukung kebutuhan pembiayaan serta investasi sektor terkait.

Struktur tersebut membuat koperasi di Jepang memiliki jaringan keuangan yang terhubung dari tingkat lokal hingga nasional. Koperasi di daerah tidak harus mengandalkan kemampuan permodalannya sendiri karena terdapat dukungan dari lembaga keuangan yang lebih besar.

Tiga Pelajaran Jepang untuk Rencana Bank Koperasi Indonesia

Perbandingan Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan bank koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal awal. Ada tiga aspek penting yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Pertama, kepastian regulasi menjadi fondasi pengembangan koperasi. Jepang memiliki kerangka hukum yang mengatur berbagai jenis lembaga koperasi keuangan. Pengaturan tersebut memberikan dasar operasional sekaligus kepastian bagi lembaga untuk mengembangkan layanan.

Karena itu, rencana pembentukan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional di Indonesia perlu diarahkan untuk memberikan ruang inovasi yang lebih luas. Regulasi juga perlu memastikan adanya pengawasan yang memadai agar pengembangan layanan keuangan koperasi tetap melindungi anggota dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kedua, integrasi permodalan dari tingkat lokal hingga nasional. Model Norinchukin Bank menunjukkan pentingnya lembaga keuangan pusat yang mampu menghubungkan koperasi-koperasi di daerah.

Indonesia sebenarnya telah memiliki LPDB Koperasi sebagai lembaga penyalur pembiayaan. Namun, penguatan permodalan dan kapasitas kelembagaannya perlu disertai dengan pembangunan jaringan keuangan koperasi yang lebih terstruktur.

Ketiga, koperasi harus berkembang sebagai gerakan sosial-ekonomi, bukan sekadar lembaga penerima bantuan. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari produksi, pemasaran, pembiayaan, hingga perlindungan sosial.

Di Indonesia, pengembangan koperasi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas anggota dan pengelola. Tata kelola yang transparan, kepemimpinan profesional, serta partisipasi anggota menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.