Arsitektur Ekonomi Pemalang: Potensi Besar, Kemiskinan Masih Membayang

JAKARTA, TRENASIA.ID--Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa, 28 Juli 2026, bukan sekadar menjadi babak baru pemberantasan korupsi di daerah. 

Peristiwa tersebut menghidupkan kembali pertanyaan lama yang belum terjawab. Mengapa Pemalang, yang memiliki fondasi ekonomi relatif kuat, masih tertinggal dalam indikator kesejahteraan dan terus tersandung persoalan tata kelola?

Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi hanya beberapa tahun setelah KPK menjerat Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang periode sebelumnya, dalam perkara suap dan jual beli jabatan.

Dua kepala daerah berturut-turut berurusan dengan KPK. Bagi investor maupun ekonom pembangunan, kondisi tersebut bukan hanya persoalan hukum, melainkan sinyal adanya persoalan kelembagaan (institutional governance) yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Kaya Potensi, Tapi Kemiskinan Tinggi

Secara geografis, Pemalang sesungguhnya memiliki modal ekonomi yang tidak kecil. Kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah ini berada di jalur Pantai Utara (Pantura) yang menjadi salah satu koridor logistik utama Pulau Jawa.

Wilayah selatan memiliki potensi hortikultura dan perkebunan, sedangkan kawasan utara berkembang sebagai sentra perdagangan, industri pengolahan, dan perikanan.

BPS Kabupaten Pemalang bahkan menyebut struktur ekonomi daerah masih ditopang tiga sektor utama:

• pertanian,
• industri pengolahan,
• perdagangan. 

Kepala BPS Kabupaten Pemalang Teguh Iman Santoso mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi dasar untuk melihat apakah struktur ekonomi tersebut mulai bergeser atau masih didominasi tiga sektor tersebut.

"SE2026 akan menjadi instrumen penting untuk melihat apakah sektor pertanian, industri, dan perdagangan masih mendominasi atau telah mengalami pergeseran," kata Teguh saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026.

Kemiskinan Salah Satu yang Tertinggi di Provinsi

Di balik potensi tersebut, Pemalang masih menghadapi persoalan klasik. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang pada 2024 mencapai 14,92%. 

Angka ini memang turun dari 15,03% pada 2023, tetapi masih berada di atas rata-rata Jawa Tengah dan menjadikan Pemalang salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di provinsi tersebut.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kualitas kemiskinan belum membaik sepenuhnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) justru meningkat dari 2,40 menjadi 2,56, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,60 menjadi 0,61.

Artinya, bukan hanya jumlah penduduk miskin yang masih besar, tetapi jarak pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan juga melebar. Ketimpangan di antara kelompok miskin pun meningkat.

Pemerintah Pusat Taruh Perhatian Khusus

Tingginya angka kemiskinan membuat Pemalang beberapa kali mendapat perhatian pemerintah pusat. Saat berkunjung ke Pemalang pada April 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara terbuka meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam penanganan kemiskinan.

"Pengalaman menunjukkan kita harus menghindari ego sektoral. Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan," kata Saifullah Yusuf.

Ia juga mengingatkan bahwa tingkat kemiskinan Pemalang masih berada di atas rata-rata nasional dan meminta pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Kala itu, Bupati Anom menyatakan pemerintah daerah ingin membawa Pemalang keluar dari daftar lima kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Ironisnya, hanya sekitar setahun setelah pernyataan tersebut, kepala daerah yang sama justru tersangkut OTT KPK.

Dua Bupati Berturut-turut Terjerat Korupsi

Kasus Anom bukan peristiwa korupsi pertama yang membelit Bupati Pemalang. Pada 2022, KPK menetapkan Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait promosi dan mutasi jabatan.

Perkara tersebut menyeret puluhan aparatur sipil negara (ASN) dan membuka dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Kini, ketika Anom kembali berhadapan dengan proses hukum melalui OTT KPK, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah persoalan Pemalang bukan sekadar individu, melainkan tata kelola institusi?

Dalam literatur ekonomi kelembagaan yang dipelopori ekonom pemenang Nobel Douglass North, kualitas institusi menjadi salah satu penentu utama keberhasilan pembangunan ekonomi. 

Institusi yang lemah meningkatkan biaya transaksi, mengurangi kepercayaan investor, dan memperlambat investasi jangka panjang.

Pandangan serupa juga tercermin dalam berbagai kajian World Bank, yang menempatkan efektivitas pemerintahan, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi sebagai faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Mengapa Tata Kelola Penting bagi Ekonomi Daerah?

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara. Dalam konteks daerah, dampaknya jauh lebih luas. Ketika kepala daerah tersangkut perkara hukum, proses pengambilan keputusan sering melambat. 

Program pembangunan berisiko tertunda, birokrasi menjadi lebih berhati-hati, sementara kepercayaan investor terhadap pemerintah daerah ikut terpengaruh. Padahal, Pemalang sedang berupaya memperkuat berbagai agenda ekonomi.

Dalam Musrenbang RKPD 2027, pemerintah daerah menetapkan tema pengembangan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai prioritas pembangunan.

Bupati Anom sendiri, sebelum OTT, juga aktif mendorong digitalisasi data pertanian, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. 

Namun agenda pembangunan tersebut kini terancam kembali dibayangi persoalan hukum.

Arsitektur Ekonomi yang Belum Tuntas

Kasus Pemalang memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada potensi sektor riil.

Pertanian, industri pengolahan, perdagangan, bahkan posisi strategis di jalur Pantura tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tata kelola pemerintahan berjalan tidak efektif.

Pemalang sesungguhnya memiliki kombinasi aset ekonomi yang lengkap:

• basis pertanian yang kuat;
• industri pengolahan sebagai penyerap tenaga kerja;
• jalur logistik nasional;
• pasar domestik yang besar;
• UMKM yang berkembang.

Namun berbagai indikator menunjukkan tantangan struktural masih besar, mulai dari kemiskinan, kualitas pekerjaan, hingga produktivitas sektor tradisional.

Tantangan Pemerintah Berikutnya

Setelah dua kepala daerah berturut-turut tersangkut perkara korupsi, tantangan terbesar Pemalang bukan hanya memilih pemimpin baru. Yang jauh lebih penting adalah memulihkan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.

Bagi masyarakat, keberhasilan pemerintah daerah akan diukur dari kemampuan menurunkan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Bagi pelaku usaha, ukuran utamanya adalah kepastian kebijakan dan birokrasi yang bersih.

Sementara bagi investor, dua OTT berturut-turut menjadi pengingat bahwa kualitas tata kelola sama pentingnya dengan potensi ekonomi.

Pemalang memiliki modal untuk tumbuh. Namun tanpa reformasi birokrasi yang konsisten, potensi tersebut berisiko terus tertahan oleh persoalan yang sama: lemahnya institusi.