Apa Itu Desil? Desil 9-10 Bakal Kena Pembatasan Pertalite

JAKARTA, TRENASIA.ID – Istilah desil mendadak menjadi penting bagi pengguna Pertalite setelah pemerintah mulai membahas kemungkinan membatasi BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang mengkaji pembatasan subsidi Pertalite untuk masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut masih membutuhkan pengujian sistem dan ditargetkan dapat berjalan dalam beberapa bulan mendatang.

"Kita membahas kemungkinan implementasi membatasi subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang desil 9, 10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya, dikutip dari Antara, Selasa 11 Agustus 2026.

Purbaya mengatakan sistem pendataan yang dimiliki Pertamina dinilai sudah cukup siap untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang tidak lagi berhak mendapatkan subsidi.

"Nanti, kan, kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau nonsubsidi yang lain," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan tujuan utama kebijakan tersebut adalah membuat subsidi energi lebih tepat sasaran. "Selama ini, kan, kita tahu teman-teman sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," kata Bahlil.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan aturan final mengenai siapa yang nantinya tidak boleh membeli Pertalite. Bahlil mengatakan jenis kendaraan juga akan menjadi salah satu pertimbangan. "Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Merci masa pakai minyak subsidi," ujarnya.

Artinya, bagi masyarakat, istilah desil 9 dan desil 10 belum bisa diterjemahkan secara sederhana sebagai "orang kaya" yang mulai besok tidak boleh membeli Pertalite. Pemerintah masih menguji mekanisme dan belum menetapkan skema finalnya.

Lalu sebenarnya apa itu desil?

Desil Bukan Sekadar Gaji Bulanan

Secara sederhana, desil adalah metode statistik untuk membagi penduduk menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Setiap kelompok mewakili sekitar 10% populasi yang telah diurutkan dari tingkat kesejahteraan paling rendah hingga paling tinggi.

Dalam konteks kebijakan sosial Indonesia, pengelompokan tersebut digunakan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

BPS menjelaskan bahwa desil tidak sama dengan angka penghasilan tertentu. Desil merupakan posisi relatif seseorang atau rumah tangga dibandingkan populasi lainnya. Karena itu, tidak ada rumus sederhana seperti "gaji Rp10 juta berarti desil 9" yang bisa digunakan untuk menentukan posisi seseorang.

Data DTSEN sendiri menggunakan berbagai informasi sosial dan ekonomi. BPS menyebut variabel yang diperhitungkan antara lain identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.

Dalam proses klasifikasi, BPS juga menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT). Di sejumlah penjelasan BPS daerah, metode tersebut disebut menggunakan model berbasis machine learning untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan berbagai karakteristik rumah tangga.

Karena itu, seorang pekerja dengan penghasilan bulanan tertentu tidak bisa langsung menyimpulkan dirinya berada di desil tertentu hanya dengan melihat slip gaji.

Kondisi rumah, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, pekerjaan, pendidikan, hingga berbagai karakteristik sosial ekonomi ikut menjadi bagian dari gambaran kesejahteraan rumah tangga.

Bagaimana Urutan Desil 1 sampai 10?

Cara paling mudah memahami desil adalah membayangkan seluruh penduduk Indonesia diurutkan dari tingkat kesejahteraan paling rendah hingga paling tinggi.

Kelompok paling bawah menjadi desil 1. Sepuluh persen berikutnya menjadi desil 2. Proses tersebut berlanjut hingga desil 10 yang berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Secara umum, pemerintah daerah menjelaskan pembagiannya sebagai berikut.

Pembagian tersebut bersifat relatif. Artinya, desil 9 tidak berarti semua orang di dalamnya memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama. Begitu pula desil 10 tidak otomatis berarti seseorang adalah miliarder.

BPS bahkan secara khusus mengingatkan bahwa pengeluaran per kapita dan desil merupakan dua hal berbeda. Pengeluaran per kapita menunjukkan rata-rata pengeluaran seseorang dalam rumah tangga, sementara desil menunjukkan posisi relatif rumah tangga tersebut dalam distribusi kesejahteraan.

Apakah Desil 9 dan 10 Berarti Orang Kaya?

Dalam konteks wacana pembatasan Pertalite, pemerintah menggunakan desil 9 dan 10 sebagai indikasi kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi. Namun, istilah tersebut tidak identik dengan definisi "orang kaya" dalam percakapan sehari-hari.

Seseorang yang masuk desil 9 atau 10 berarti posisi kesejahteraan rumah tangganya berada pada kelompok atas dalam basis data pemerintah. Itu tidak otomatis berarti orang tersebut memiliki aset likuid besar atau penghasilan bulanan yang sangat tinggi.

Sebaliknya, seseorang yang merasa dirinya "pas-pasan" juga tidak dapat menentukan sendiri bahwa dirinya pasti berada di desil 5 atau 6. Perbedaan biaya hidup antarwilayah juga membuat pembacaan sederhana berdasarkan nominal pendapatan menjadi problematis. 

Penghasilan yang sama dapat menghasilkan tingkat kesejahteraan berbeda ketika seseorang tinggal di Jakarta, kota besar lain, atau daerah dengan biaya hidup lebih rendah. Karena itulah pemerintah menggunakan sistem klasifikasi berbasis banyak variabel.

Cara Cek Desil

Masyarakat dapat mengecek informasi desil melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial.

Pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK sesuai KTP dan mengikuti proses verifikasi yang tersedia. Sejumlah panduan berbasis layanan tersebut menunjukkan sistem dapat menampilkan informasi mengenai data DTSEN dan kategori desil yang tercatat.

Secara sederhana, langkahnya sebagai berikut.

1. Buka laman Cek Bansos Kemensos.
2. Masukkan NIK sesuai KTP.
3. Masukkan kode keamanan atau captcha.
4. Pilih menu pencarian data.
5. Periksa informasi kesejahteraan yang ditampilkan sistem, termasuk kategori desil apabila tersedia.

Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap situs atau akun media sosial yang menawarkan layanan pengecekan desil dengan meminta data pribadi secara tidak resmi. NIK merupakan data pribadi sehingga sebaiknya hanya dimasukkan melalui kanal pemerintah yang resmi.

Bagaimana Jika Desil Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi Sekarang?

Ini menjadi salah satu persoalan penting karena DTSEN bukan data yang statis. BPS menyebut DTSEN terus dimutakhirkan untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Proses pembaruan juga melibatkan verifikasi lapangan. 

Di Halmahera Barat, misalnya, pemutakhiran dilakukan melalui kunjungan dan pencocokan data di tingkat desa. BPS menyebut akurasi data menjadi bagian penting agar kebijakan pemerintah tepat sasaran.

Karena kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui kanal yang disediakan pemerintah, termasuk melalui aplikasi Cek Bansos atau pemerintah desa, kelurahan dan dinas sosial sesuai mekanisme yang berlaku.

Ini menjadi penting jika desil nantinya benar-benar digunakan untuk menentukan akses terhadap subsidi BBM.

Misalnya, seseorang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, memiliki anggota keluarga yang harus menanggung biaya kesehatan besar, atau mengalami perubahan kondisi rumah tangga. Data pemerintah perlu mencerminkan perubahan tersebut agar klasifikasi kesejahteraan tidak tertinggal dari kondisi sebenarnya.

Mengapa Pemerintah Mulai Mengincar Desil 9 dan 10 untuk Pertalite?

Di balik wacana tersebut terdapat persoalan klasik subsidi energi Indonesia, yaitu subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Pertalite ditetapkan pemerintah sebagai BBM bersubsidi dengan harga Rp10.000 per liter.

 Untuk 2026, BPH Migas menetapkan kuota Pertalite sekitar 29,27 juta kiloliter, turun 6,28% dibandingkan kuota sebelumnya. Penurunan kuota merupakan bagian dari upaya pemerintah mengendalikan konsumsi dan memperbaiki sasaran subsidi.

Masalahnya, subsidi BBM bersentuhan dengan masyarakat dalam jumlah sangat besar sehingga sulit hanya mengandalkan mekanisme harga untuk menentukan siapa yang berhak menerima manfaat.

Bagi pemerintah, subsidi yang dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi berarti anggaran negara ikut membiayai konsumsi masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan membeli BBM nonsubsidi.

Bagi kelompok yang benar-benar bergantung pada Pertalite, persoalannya berbeda. Harga BBM memiliki dampak langsung terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan pada akhirnya biaya hidup.

Karena itu, desain pembatasan subsidi akan menjadi jauh lebih penting daripada sekadar keputusan "desil 9 dan 10 boleh atau tidak boleh membeli Pertalite".

Risiko Penggunaan Desil Sebagai Acuan

Di sinilah pemerintah menghadapi pekerjaan rumah yang tidak kecil. BPS sendiri terus menekankan pentingnya validasi dan pemutakhiran DTSEN. Dalam proses pemutakhiran, pemerintah perlu memastikan data rumah tangga benar-benar menggambarkan kondisi terbaru.

Risiko salah sasaran selalu ada dalam kebijakan berbasis data. Rumah tangga yang sebenarnya sudah turun kemampuan ekonominya dapat masih tercatat dalam kelompok atas jika data belum diperbarui. 

Sebaliknya, rumah tangga yang secara relatif lebih sejahtera dapat tetap berada dalam kelompok penerima jika informasi yang digunakan belum mencerminkan kondisi terkini.

Masalah tersebut menjadi semakin sensitif ketika data desil nantinya bukan hanya menentukan siapa yang mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga menentukan siapa yang boleh membeli BBM dengan harga subsidi.

Pemerintah harus memastikan mekanisme koreksi tersedia sebelum aturan diberlakukan. Jika tidak, kesalahan klasifikasi bukan lagi sekadar masalah administrasi bansos, tetapi bisa langsung meningkatkan biaya hidup sebuah keluarga.

Desil Tidak Sama dengan Kelas Menengah

BPS sebelumnya menggunakan kerangka berbeda untuk menjelaskan kelas ekonomi masyarakat. Pada 2024, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai 66,35% penduduk Indonesia dan menyumbang sekitar 81,49% konsumsi masyarakat. 

BPS menilai kelompok tersebut sangat penting bagi perekonomian karena konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB. Dengan demikian, orang yang tidak masuk kategori miskin tidak otomatis menjadi "orang kaya".

Ini penting dalam konteks Pertalite karena sebagian masyarakat yang berada di kelompok menengah bisa saja secara statistik masuk kelompok desil atas, tetapi secara pengalaman sehari-hari masih menghadapi tekanan biaya hidup, cicilan rumah, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan.

Warga Perlu Kawal Data

Wacana pembatasan Pertalite membuat istilah desil yang sebelumnya banyak dikenal dalam konteks bansos mulai masuk ke kehidupan sehari-hari pengguna kendaraan.

Namun, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menganggap desil 9 atau 10 sebagai label "orang kaya".

Desil adalah posisi relatif dalam sistem klasifikasi kesejahteraan pemerintah. Penentuannya menggunakan berbagai indikator sosial ekonomi, bukan sekadar gaji bulanan. Sistem tersebut juga terus dimutakhirkan agar mendekati kondisi riil masyarakat.

Sementara itu, pemerintah baru berada pada tahap pengujian teknis untuk kemungkinan menggunakan desil sebagai salah satu dasar pembatasan Pertalite. Purbaya menargetkan kebijakan tersebut dapat diterapkan sebelum 2027, tetapi skema final, termasuk bagaimana menggabungkannya dengan jenis kendaraan, belum diumumkan.

Bagi warga, langkah paling praktis saat ini bukan panik mencari tahu apakah besok masih bisa membeli Pertalite. Yang lebih penting adalah memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi dalam DTSEN sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sebab ketika subsidi mulai diberikan berdasarkan data individu atau rumah tangga, data pemerintah akan semakin menentukan berapa mahal biaya hidup yang harus ditanggung seseorang setiap bulan.