Alasan Kelas Menengah Paling Terjepit Saat Ekonomi Memburuk

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ketika ekonomi melambat, inflasi naik, harga BBM melonjak, dan suku bunga meningkat, kelompok yang paling sering merasakan tekanan bukanlah kelompok kaya maupun kelompok miskin. Justru kelas menengah menjadi pihak yang paling terjepit.

Kelompok ini berada di posisi yang unik, mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial (bansos), tetapi juga tidak cukup kaya untuk memiliki bantalan aset yang mampu meredam guncangan ekonomi dalam jangka panjang.

Akibatnya, setiap kali terjadi krisis ekonomi, lonjakan inflasi, atau kenaikan harga kebutuhan pokok, kelas menengah menjadi kelompok yang paling rentan mengalami penurunan kualitas hidup.

Siapa yang Disebut Kelas Menengah?

Berdasarkan klasifikasi yang digunakan pemerintah dan berbagai lembaga ekonomi, kelas menengah merupakan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sekitar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan.

Dengan asumsi garis kemiskinan nasional berada di kisaran Rp595.000 per kapita per bulan, maka kelompok kelas menengah memiliki pengeluaran sekitar Rp2,08 juta hingga Rp10,1 juta per orang per bulan.

Data terbaru menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia hanya sekitar 16,6% dari total populasi atau sekitar 46,7 juta orang.

Sebagai perbandingan sederet data Badan Pusat Statistik (BPS) dibawah mencatat beberapa fakta,

Kelompok miskin: 8,5% penduduk atau sekitar 23,9 juta orang.
Rentan miskin: 24,1% atau sekitar 67,9 juta orang.
Menuju kelas menengah: 50,4% atau sekitar 142 juta orang.
Kelas menengah: 16,6% atau sekitar 46,7 juta orang.
Kelas atas: hanya 0,4% atau sekitar 1,2 juta orang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia sebenarnya relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Mengapa Kelas Menengah Paling Terpukul Saat Ekonomi Kolaps?

1. Tidak Mendapat Bansos, Tapi Tetap Menanggung Kenaikan Harga

Kelompok miskin umumnya mendapatkan berbagai bentuk bantuan pemerintah ketika ekonomi memburuk, mulai dari bantuan pangan, subsidi energi, hingga bantuan tunai.

Sebaliknya, kelas menengah sering kali tidak memenuhi syarat penerima bantuan karena tingkat pengeluarannya dianggap berada di atas batas kemiskinan.

Namun dalam praktiknya, mereka tetap harus menghadapi kenaikan harga beras, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari tanpa tambahan bantuan dari negara. Akibatnya, daya beli kelas menengah tergerus lebih cepat dibandingkan kelompok yang memperoleh perlindungan sosial.

2. Pendapatan Naik Lambat, Harga Naik Lebih Cepat

Masalah terbesar kelas menengah adalah stagnasi pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan gaji banyak pekerja formal tidak mampu mengimbangi laju inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Ketika harga barang naik 5% hingga 10%, pendapatan mereka belum tentu meningkat dengan persentase yang sama. Kondisi ini menyebabkan pendapatan riil terus menyusut meski nominal gaji terlihat tidak berubah.

Dalam jangka panjang, banyak keluarga kelas menengah yang akhirnya terpaksa mengurangi tabungan, investasi, bahkan kualitas konsumsi rumah tangga.

3. Kenaikan BBM Paling Terasa di Kelas Menengah

Salah satu alasan mengapa kelas menengah paling sensitif terhadap kondisi ekonomi adalah tingginya pengeluaran energi.

Data menunjukkan porsi pengeluaran energi kelas menengah mencapai sekitar 8,86% dari total pengeluaran rumah tangga. Angka ini justru lebih tinggi dibandingkan kelompok atas yang berada di kisaran 7,15%.

Ketika harga BBM nonsubsidi naik, kelompok ini menjadi pihak yang paling terdampak karena mayoritas menggunakan kendaraan pribadi dan tidak menikmati subsidi secara penuh.

Sebagai ilustrasi, harga Pertamax pernah melonjak lebih dari 32% hingga mencapai Rp16.250 per liter. Kenaikan tersebut langsung meningkatkan biaya transportasi harian, ongkos perjalanan, hingga pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Belum lagi dampak tidak langsung berupa kenaikan harga barang akibat meningkatnya biaya distribusi.

4. Terjebak Cicilan dan Utang Konsumtif

Banyak rumah tangga kelas menengah memiliki kewajiban finansial jangka panjang. Mulai dari cicilan rumah, kendaraan, kartu kredit, hingga pinjaman konsumtif lainnya.

Data menunjukkan sekitar 18,4% pendapatan rumah tangga kelas menengah digunakan untuk membayar cicilan dan kewajiban utang. Sementara sekitar 41% pendapatan lainnya habis untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Artinya, lebih dari separuh pendapatan bulanan mereka sudah terkunci bahkan sebelum dialokasikan untuk tabungan, investasi, atau kebutuhan darurat. Ketika ekonomi memburuk, kelompok ini memiliki ruang penyesuaian yang sangat terbatas.

5. Suku Bunga Naik Membuat Beban Makin Berat

Saat inflasi tinggi, bank sentral biasanya merespons dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan BI Rate hingga 5,5% misalnya, akan berdampak pada bunga kredit rumah, kendaraan, dan pinjaman lainnya.

Karena kelas menengah merupakan pengguna terbesar produk pembiayaan, kenaikan suku bunga langsung meningkatkan beban cicilan bulanan mereka.

Kelompok kaya mungkin memiliki aset yang menghasilkan pendapatan tambahan, sementara kelompok miskin umumnya tidak memiliki eksposur kredit besar. Sebaliknya, kelas menengah berada tepat di tengah dan harus menanggung kenaikan biaya pinjaman tersebut.

6. Pekerjaan Formal Semakin Sulit Didapat

Tantangan lain datang dari perubahan struktur pasar tenaga kerja. Banyak pekerjaan formal dengan gaji tetap kini tergantikan oleh pekerjaan berbasis kontrak, freelance, atau gig economy seperti pengemudi online dan kurir.

Meski mampu menciptakan lapangan kerja, jenis pekerjaan ini umumnya menawarkan pendapatan yang lebih fluktuatif dan minim perlindungan sosial. Akibatnya, banyak pekerja kelas menengah menghadapi risiko penurunan pendapatan ketika kondisi ekonomi memburuk.

Apa Risiko Terbesar Jika Kelas Menengah Terus Tertekan?

Kelas menengah sering disebut sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi karena menjadi kelompok dengan tingkat konsumsi terbesar. Jika daya beli kelompok ini melemah, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor mulai dari ritel, properti, otomotif, perbankan, hingga industri jasa.

Penurunan konsumsi kelas menengah juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional karena belanja rumah tangga selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Saat ekonomi menghadapi tekanan, kelas menengah berada dalam posisi yang paling rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial seperti kelompok miskin, tetapi juga tidak memiliki bantalan aset sebesar kelompok kaya.

Kombinasi antara inflasi, kenaikan harga BBM, cicilan yang tinggi, suku bunga yang meningkat, serta ketidakpastian pekerjaan membuat kelas menengah menjadi kelompok yang paling mudah tertekan ketika ekonomi memburuk.

Karena itu, menjaga daya beli kelas menengah tidak hanya penting bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu kunci menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berkelanjutan.