7 Tahun Perry Warjiyo di BI: Warisan dan PR yang Belum Selesai

JAKARTA, TRENASIA.ID – Berakhirnya kepemimpinan Perry Warjiyo di Bank Indonesia (BI) menandai penutupan salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah bank sentral Indonesia. 

Selama tujuh tahun menjabat sebagai Gubernur BI sejak Mei 2018, Perry menghadapi hampir seluruh krisis besar ekonomi global.

Hal itu mulai dari perang dagang Amerika Serikat–China, pandemi COVID-19, lonjakan inflasi pascapandemi, siklus kenaikan suku bunga agresif The Federal Reserve, hingga eskalasi konflik geopolitik yang terus menekan nilai tukar rupiah.

Saat Perry memutuskan mundur dari jabatannya dan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas gubernur, perhatian pasar tidak hanya tertuju pada siapa penggantinya, tetapi juga pada warisan kebijakan yang ditinggalkan serta berbagai pekerjaan rumah yang masih membayangi Bank Indonesia.

Empat Dekade Berkarier di Bank Indonesia

Perry bukan sosok yang datang dari luar institusi. Ia merupakan "produk asli" Bank Indonesia. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada itu memulai karier sebagai staf BI pada Januari 1984. 

Setelah menempuh pendidikan magister dan doktor ekonomi moneter di Iowa State University, Amerika Serikat, Perry meniti hampir seluruh jenjang karier di bank sentral. 

Kariernya mulai dari bidang riset ekonomi, kebijakan moneter, makroprudensial, hingga menjadi Direktur Eksekutif IMF mewakili 13 negara Asia Tenggara sebelum akhirnya menjabat Deputi Gubernur BI pada 2013 dan Gubernur BI pada 2018.

Karier lebih dari 40 tahun tersebut menjadikan Perry sebagai salah satu bankir sentral paling berpengalaman di kawasan.

Bauran Kebijakan, Konsep yang Membentuk Identitas BI Modern

Salah satu warisan intelektual terbesar Perry adalah memperkenalkan konsep policy mix atau bauran kebijakan.

Berbeda dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan suku bunga, Perry mengembangkan kerangka kebijakan yang menggabungkan lima instrumen sekaligus:

• kebijakan moneter,
• makroprudensial,
• sistem pembayaran,
• pendalaman pasar keuangan,
• internasionalisasi rupiah.

Framework tersebut kemudian banyak menjadi referensi bank sentral negara berkembang dalam menghadapi gejolak global.

Dalam berbagai kesempatan Perry berulang kali menegaskan bahwa menjaga stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," menjadi pesan yang hampir selalu muncul dalam setiap hasil Rapat Dewan Gubernur BI selama kepemimpinannya.

Menjaga Stabilitas Saat Pandemi

Ujian terbesar Perry Warjiyo datang pada 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda.

Saat aktivitas ekonomi terhenti, BI mengambil langkah luar biasa melalui penurunan suku bunga, pelonggaran likuiditas, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana bersama pemerintah melalui skema burden sharing, hingga injeksi likuiditas ratusan triliun rupiah kepada perbankan.

Langkah tersebut sempat menuai perdebatan karena dianggap mendekati praktik pembiayaan defisit pemerintah oleh bank sentral.

Namun banyak ekonom menilai koordinasi BI dengan pemerintah berhasil mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

QRIS: Warisan yang Paling Dirasakan Masyarakat

Jika bauran kebijakan menjadi warisan akademik Perry, maka Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi warisan yang paling dirasakan masyarakat.

Diluncurkan pada 2019, QRIS mengubah lanskap pembayaran digital Indonesia. Kini pembayaran cukup dilakukan dengan satu standar QR code tanpa memandang bank atau dompet digital yang digunakan. Perkembangannya pun sangat pesat.

Jumlah merchant QRIS telah menembus puluhan juta, dengan mayoritas merupakan pelaku UMKM. QRIS juga berkembang lintas negara melalui kerja sama pembayaran menggunakan QR dengan Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Jepang dan Korea Selatan, sebagai bagian dari visi konektivitas pembayaran regional ASEAN.

Transformasi tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia kerap disebut sebagai salah satu negara dengan perkembangan sistem pembayaran digital tercepat di kawasan.

Selain QRIS, Perry juga mengawal implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, pengembangan BI-FAST sebagai infrastruktur transfer dana real-time berbiaya murah, hingga penguatan rupiah digital melalui proyek Garuda.

Stabilitas Inflasi Berhasil Dijaga

Dari sisi inflasi, capaian Perry relatif positif. Meski sempat menghadapi lonjakan harga global akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina, inflasi Indonesia mampu kembali ke kisaran sasaran BI lebih cepat dibanding sejumlah negara berkembang lain.

Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan lembaga internasional beberapa kali memberikan apresiasi terhadap kredibilitas kebijakan moneter Indonesia.

Rupiah Menjadi Catatan Terbesar

Meski demikian, tidak semua tantangan berhasil diselesaikan. Menjelang berakhirnya masa jabatan Perry, rupiah justru berada di level terlemah sepanjang sejarah, mendekati Rp18.000 per dolar AS.

Pelemahan tersebut dipicu kombinasi penguatan dolar AS, arus keluar modal asing, meningkatnya premi risiko Indonesia, hingga kekhawatiran investor terhadap independensi BI setelah perubahan regulasi bank sentral.

Selama beberapa bulan terakhir BI harus menaikkan suku bunga dan mengeluarkan berbagai instrumen baru untuk menarik kembali aliran modal asing demi menjaga stabilitas rupiah.

Tantangan Baru: Kepercayaan Investor

Warisan lain yang harus diteruskan adalah menjaga kepercayaan investor. Saat ini Indonesia masih menghadapi tekanan dari pasar global.

MSCI masih mempertahankan pembekuan reklasifikasi pasar saham Indonesia hingga November 2026, sementara S&P Dow Jones Indices juga memberikan peringatan terkait kualitas pasar modal Indonesia.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat Fitch sebelumnya mengubah outlook utang Indonesia menjadi negatif akibat kekhawatiran terhadap independensi Bank Indonesia dan kondisi fiskal.

Artinya, pekerjaan rumah BI ke depan bukan hanya menjaga inflasi dan nilai tukar, tetapi juga memulihkan persepsi investor internasional terhadap kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia.

Agenda Besar untuk Gubernur Berikutnya

Destry Damayanti memastikan BI akan menjaga kesinambungan kebijakan selama masa transisi. Namun siapa pun yang nantinya ditetapkan sebagai gubernur definitif akan menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Beberapa agenda strategis yang masih harus dilanjutkan antara lain:

• menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya volatilitas global;
• memperkuat independensi BI di mata investor internasional;
• menyelesaikan transformasi sistem pembayaran nasional;
• memperluas implementasi QRIS lintas negara;
• mempercepat pengembangan rupiah digital;
• memperdalam pasar keuangan domestik agar ketergantungan terhadap modal asing berkurang.

Dari Perry ke Era Baru BI

Tujuh tahun Perry Warjiyo menunjukkan bahwa peran bank sentral telah berubah jauh dibanding satu dekade lalu.

Bank Indonesia kini tidak hanya menjaga inflasi dan suku bunga, tetapi juga menjadi motor transformasi digital pembayaran, pendalaman pasar keuangan, hingga menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai krisis global.

Warisan tersebut akan menjadi fondasi penting bagi penerusnya. Namun sejarah juga akan mencatat bahwa Perry meninggalkan BI pada saat tantangan terbesar berikutnya baru saja dimulai: menjaga kepercayaan pasar ketika independensi bank sentral menjadi perhatian utama investor global.