Transaksi Nontunai Satu Bank Berpotensi Diskriminatif

Jakarta-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan pembayaran nontunai dengan menggunakan uang elektronik dari satu bank pada fasilitas publik potensi menimbulkan diskriminasi.

“Kami mendukung penerapan transaksi nontunai, akan tetapi jangan hanya bisa menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan satu bank saja,” kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ramli Simajuntak seperti dikutip dari Antara (13/11).

Ramli menerima laporan dari masyarakat Sumatera Barat bahwa transaksi non-tunai pada fasilitas umum hanya bisa dilayani jika menggunakan uang elektronik dari satu bank tertentu saja.

“Misalnya, di Bukittinggi, masuk kebun binatang hanya bisa pakai Brizzi. Di Padang, naik bus Trans Padang juga Brizzi. Kemudian, masuk kolam renang Teratai (kolam renang yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga) pakai BNI,” kata Ramli.

Menurut Ramli, keadaan itu berpotensi menimbulkan pelanggaran transaksi persaingan usaha, bila pemerintah kota sebelumnya tidak menawarkan penyediaan layanan pembayaran tersebut kepada semua perbankan.

Seharusnya, kata Ramli, praktik yang patut ditiru adalah pembayaran tol di mana pengguna bisa membayar dengan menggunakan kartu dari berbagai bank.

Ramli pula menyatakan bakal meneliti fenomena transaksi non tunai eksklusif tersebut untuk melihat apakah ada indikasi persaingan usaha tidak sehat.

Ia khawatir jika fenomena tersebut terus dibiarkan, satu orang akan mengoleksi 10 kartu berbeda untuk melakukan pembayaran.

“Semestinya, karena ini untuk kepraktisan harus bisa melayani semua kartu,” ujarnya.