Program Padat Karya Tunai Dipercepat Demi Pacu Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat realisasi program Padat Karya Tunai (PKT) pada tahun 2020 untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program itu sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lantaran, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran.

“PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki, dilansir dari laman Kementerian PUPR, Selasa, 7 April 2020.

Program yang menelan anggaran sebesar Rp10 triliun tersebut digunakan untuk tujuh program, meliputi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Selain itu, program lainnya yaitu Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Lebih rinci, program P3TGAI telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sejak 2010 yang tersebar di 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp2,25 triliun.

Saat ini, sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah mempersiapkan kegiatan sosialisasi. Adapun, 73 lokasi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik berupa pembangunan saluran irigasi tersier pada 15 lokasi di Lampung, 10 lokasi di Bali, dan 48 lokasi di NTT. Dengan anggaran per lokasi sebesar Rp225 juta.

Sementara, Ditjen Bina Marga akan melaksanakan PKT berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaraan Rp489 miliar serta pemeliharaan rutin jembatan sepenjang 496.080 m dengan anggaran Rp110 miliar.

Ditjen Cipta Karya akan melaksanakan di antaranya PKT PSIEW yang tersebar pada 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar dan TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp63 miliar.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga akan melaksanakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp1,099 Triliun dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar.

Kedua program itu bertujuan untuk mencegah stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.

Selanjutnya, program Kotaku pada 2016-2019 telah mencakup 5.086 kelurahan dan tahun ini akan menerapkannya di 364 kelurahan dengan menelan anggaran sebesar Rp382 miliar.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan demi mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Kemudian, Ditjen Penyediaan Rumah akan melaksanakan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166 ribu unit dengan anggaran Rp3 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp371 miliar melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Untuk peningkatan kualitas rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp17,5 juta. Sementara untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 35 juta.

Kementerian PUPR berharap, stimulus ini akan menimbulkan prakarsa dan upaya masyarakat dengan meningkatkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama.