Nelayan Angke Kapok Jadi Alat Politik

Sejumlah warga dan komunitas nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera memastikan kelanjutan pembangunan Pantai Bersama yang hingga kini masih terhenti. Semakin lama proyek itu dibiarkan, dampaknya terhadap masyarakat di Muara Angke dinilai juga tidak bagus.

“Itu kan sudah ada pulaunya meski belum selesai. Sebaiknya dilanjutkan saja agar dampak positifnya dirasakan dan pengelola yang bertanggung jawab juga jelas,” ujar Pono Sundari salah satu nelayan tradisional di Muara Angke, Kamis (19/09/2019).

Meskipun ibukota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, masyarakat Muara Angke berharap proyek pembangunan pantai Bersama melalui reklamasi terus berlanjut. Apalagi sejak proyek ini menjadi kontroversi dan terhenti sejak tiga tahun lalu, praktis tidak ada perubahan yang dirasakan warga Angke.

Diding Setiawan, ketua Forum Komunitas Nelayan Muara Angke mengatakan, dulu ketika sejumlah organisasi dan LSM mendorong warga untuk menolak reklamasi akan dijanjikan kehidupan laut yang lebih baik. Nyatanya sampai saat ini kondisinya justru makin buruk dan lapangan kerja juga susah.

“Tokoh LSM yang dulu ngajak demo sekarang dapat jabatan dan tidak pernah datang lagi. Kami tidak mau lagi dijadiin alat politik dan kepentingan. LSM jangan masuk Angke lagi, biarkan warga memutuskan nasibnya sendiri,” tegas Diding.

Bagi warga Muara Angke prioritas utama saat ini adalah perbaikan hidup yang nyata. Dan itu bisa dilakukan hanya dengan perubahan hidup melalui tersedianya lapangan kerja yang lebih baik bagi anak – anak muda Angke.

Menurut Diding, warga Angke juga melihat pembangunan di pantai Maju yang bisa melahirkan banyak lapangan kerja. Dengan munculnya kantor, restoran dan pusat bisnis lainnya, harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak lebih terbuka. Karena hampir semua nelayan menginginkan anak-anaknya bisa hidup lebih baik.

“Melaut semakin susah karena tangkapan semakin jauh. Biayanya mahal dan hasilnya kadang tak setimpal dengan pengeluaran. Ini yang membuat anak-anak muda Angke gamang jadi nelayan,” imbuhnya.

Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhasan Ismail mengatakan, reklamasi memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. ”Keuntungan secara sosio-ekonomi, reklamasi tidak sepenuhnya bukan hanya untuk kegiatan usaha.

Tapi, sekitar 51-52% untuk kegiatan usaha, 48% untuk fasus dan fasum juga untuk ruang terbuka,” katanya. Selain itu, secara geografis adanya reklamasi juga bakal menambah jumlah lahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

”Bertambahnya daratan memberikan dan membantu orang melakukan kegiatan. Ada lokasi yang menunjang akan mampu menampung masyarakat Jakarta,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, negara akan diuntungkan dari sisi pajak atas pembangunan pulau reklamasi.

”Jadi, ketika kawasan ini (pulau reklamasi) berkembang, kegiatan perekonomian tumbuh, maka pendapatan negara meningkat,” kata Anies. Selain soal pendapatan pajak, menurut Anies, Pemprov DKI juga memiliki tanggung jawab bahwa pengelolaan pulau reklamasi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik.