Menimbang Untung Rugi Pembelian Peternakan Sapi di Belgia oleh BUMN

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melemparkan solusi terbaru dalam memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri.

Erick mengatakan perusahaan pelat merah siap membeli peternakan sapi di Belgia untuk mengurangi impor daging sapi.

“Kalau ada peternakan sapi di Belgia yang mau dijual. Bagaimana kalau peternakannya BUMN Beli, masa kita impor terus,” ujar Erick dalam Webinar Milenial Hub: Milenial Fest X PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) Belgia, Sabtu 17 April 2021.

Erick berkaca dari produksi daging sapi dalam negeri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. Apalagi, dalam momentum lebaran, Indonesia setiap tahunnya mengalami lonjakan kebutuhan daging sapi.

Menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag), sebanyak 40% kebutuhan sapi Indonesia dipenuhi oleh impor dari Australia.

Pada tahun ini, Kemendag memperkirakan kebutuhan daging sapi dan kerbau mencapai 696.956 ton.

Untuk diketahui, Indonesia telah mengamankan pasokan impor daging sapi dari Australia untuk mengantisipasi kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2021.

Pada April hingga Mei 2021 nanti, akan ada pasokan 34.000 ton daging sapi dan kerbau masuk ke Indonesia.

Sementara itu, kebutuhan ini diklaim Kemendag tidak dapat dipenuhi dari peternak lokal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata produksi daging sapi nasional dari 2015 hingga 2019 mencapai 499.980 ton.

Angka itu mencerminkan rata-rata produksi yang masih di bawah jumlah kebutuhan nasional.

Terlalu Pragmatis

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, Erick terlalu pragmatis dalam mengambil langkah pengurangan impor daging sapi tersebut.

Menurut Trubus, pemerintah seharusnya menggenjot produksi daging sapi dalam negeri. Apalagi, sambung Trubus, sektor pertanian dan peternakan tercatat tidak terdampak pandemi COVID-19.

“Kebijakan pak Erick ini baik secara jangka pendek saja. Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan produksi, ini yang harus di support pemerintah,” terang Trubus saat berbincang dengan Reporter Trenasia.com, Rabu 21 April 2021.

Menurut Trubus, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan stok sapi. Hanya saja, kapasitas produksi daging sapi Indonesia masih timpang. Menurut data Kemendag, Indonesia mencatatkan ada 14 juta sapi peternak lokal Indonesia pada tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,5 juta ekor sapi dalam kondisi siap potong. Bila 4,5 juta ekor sapi itu terpotong, Indonesia sebetulnya bakal memiliki 700.000 ton daging sapi atau melebihi total kebutuhan nasional.

Kendati demikian, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra mengakui, kapasitas produksi yang dimiliki Indonesia belum cukup untuk memotong 4,5 juta daging sapi tersebut.

Trubus mengatakan, rencana Erick Thohir ini tidak terlepas dari berkurangnya pasokan sapi Australia akibat kebakaran hutan pada 2019 silam. Kebakaran itu rupanya memiliki efek terhadap pasokan sapi yang menurun drastis di Australia.

Setali tiga uang, Kemendag mencatatkan kenaikan harga sapi Australia hingga 65% pasca kebakaran tersebut. Menurut pantauan Kemendag, harga daging sapi Australia merangkak naik dari US$2,3 per kilogram menjadi US$3,32 per kilogram.

Mempertanyakan Implementasi Pembelian Petrnakan Sapi

“Secara kebijakan memang rasional, namun ketika diimplementasikan ini tidak rasional. Belum bisa kita lihat bagaimana bentuk pengawasannya, jangan sampai ada free rider yang mengambil keuntungan dari kebijakan ini,” papar Trubus.

Kekhawatiran itu yang kemudian membawa Trubus berbalik tidak mendukung kebijakan pembelian peternakan sapi di Belgia ini.

Menurut Trubus, implementasi dari pembelian peternakan sapi ini bakal melibatkan banyak stakeholder dan sulit untuk diawasi.

Dalam hal ini, produk hukum setingkat Peraturan Menteri BUMN tidak cukup kuat dalam mengawasi pengelolaan dan perdagangan daging sapi dari Belgia tersebut.

Pasalnya, prosesnya bakal juga melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan korporasi pengelola.

“Yang sulit kan ini pengawasannya, apalagi ada banyak lembaga dan kementerian yang terlibat. Presiden menurut saya harus turun tangan membuat Peraturan Presiden (Perpres) untuk memastikan tidak ada penyelewengan,” tegas Trubus.

Produk hukum tersebut, kata Trubus, tidak hanya memuat teknis pelaksanaan pengelolaan dan pengiriman saja. Presiden juga perlu mengatur soal penyelesaian dan sanksi bila ditemukan pelanggaran dalam proses pengelolaan peternakan sapi tersebut.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amin Ak menyebut, kebijakan terbaru Erick Thohir ini bukan lah solusi jangka panjang menyelesaikan kebutuhan sapi.

Amin menilai, kebijakan tersebut bakal membuat visi swasembada pangan Indonesia semakin mundur.

Di sisi lain, Amin menyatakan pemerintah perlu secara serius meningkatkan produksi daging sapi lokal. Selain bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, akselerasi produksi daging sapi lokal juga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh peternak.

“Jadi untuk jangka panjang ada empat hal yang harus disiapkan untuk mencapai swasembada daging yaitu lahan peternakan yang cukup, bibit unggul, sistem peternakan yang efisien, juga sistem logistik atau distribusi yang efisien,” kata Amin dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 21 April 2021. (RCS)