Geber Holding BUMN Pangan, Erick Thohir Bentuk Panitia Khusus

JAKARTA – Proses pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan memasuki babak baru. Menteri BUMN Erick Thohir telah menerbitkan beleid yang mengatur pembentukan panitia antar kementerian dalam holding BUMN pangan.

Ketentuan itu termaktub dalam surat keputusan Menteri BUMN No SK-144/MBU/05/2021 tentang panitia antar kementerian penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggabungan perusahaan PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri dan Penggabungan PT Perikanan Nusantara ke dalam Perusahaan Perikanan Indonesia.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI Arief Prasetyo mengatakan panitia tersebut berfungsi untuk menyamakan visi sebelum perusahaan tersebut resmi masuk ke dalam skema holding. Selain itu, panitia itu juga bakal membahas usulan PP yang bakal menjadi payung hukum holding BUMN pangan.

“Menteri Erick sudah teken pembentukan panitia antarkementerian tentang penyusunan rancangan penggabungan beberapa BUMN pangan yang akan dimerger dengan menggandeng beberapa kementerian teknis terkait,” ungkap Arief dalam keterangan resmi yang diterima TrenAsia.com, Rabu 12 Mei 2021.

Arief merinci, panitia antarkementerian ini bakal menyiapkan naskah PP BUMN Pangan, melakukan pembahasan prinsipal lingku, dan objek serta harmonisasi konsepsi rencana penggabungan.

Selain melibatkan sembilan perusahaan yang bakal masuk ke dalam holding BUMN pangan, tim ini beranggotakan sejumlah pakar, praktisi, dan ahli hukum. Adapun ketua dari panitia antar lembaga ini dipegang oleh Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Carlo B. Tewu.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto sebagai ditunjuk sebagai wakil ketua, sedangkan sekretaris panitia dipercayakan kepada Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN Rini Widyastuti.

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan perlu memperkuat posisi PT RNI sebagai induk dari holding BUMN pangan ini. Menurut Arya, RNI perlu bergerak cepat menjangkau berbagai stakeholder, baik dari lingkup pemerintah mau pun mitra bisnis.

“Perlu merapat ke semua stakeholder mulai dari lembaga pemerintah, masyarakat luas hingga sosialisasi kepada karyawan BUMN klaster pangan, serikat pekerja mengenai adanya holding pangan ini,” terang Arya dalam diskusi virtual, Selasa 11 Mei 2021.

Pembentukan panitia antarkementerian ini merupakan buntut dari diskusi antara sembilan direktur utama anggota holding BUMN dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury dan Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon.

Pahala mengungkapkan rencana Holding BUMN Pangan telah dibahas pada rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Pemerintah berharap ke-9 BUMN pangan ini betul-betul dapat meningkatkan produktivitas pangan dan membantu ketahanan serta kedaulatan pangan nasional.

“BUMN Pangan ini perlu juga pengkajian mengenai potensi pengembangan yang sifatnya organik dan non organik. Bagaimana perannya juga sebagai offtaker beberapa komoditas pangan. Juga memang diperlukan fixing the basic BUMN Klaster pangan seperti bisnis model, pengelolaan cash flow, proses pengadaan, proses kemitraan, dan lainnya sebagai upaya perbaikan,” kata Pahala dalam dialog bersama Dirut BUMN klaster pangan, Kamis 22 April 2021.

Pahala optimistis perahu yang mengangkut ke-9 BUMN klaster pangan ini akan berhasil dengan dukungan action plan yang jelas, key performance indicator yang tepat, serta bentuk sinerginya yang terarah antar BUMN pangan.

“Holding BUMN pangan diharapkan dapat memperbaiki kinerja anggota-anggotanya yang diharapkan kedepannya menjadi BUMN Pangan yang membanggakan”, jelas Pahala. (LRD)