Industri

Diancam Resesi, RI Perlu Racik Formula Ciamik Sampai 2045

  • JAKARTA – Ekonom sekaligus pendiri Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini menilai pemerintah perlu menyusun strategi ciamik dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2020-2045. Terlebih, seluruh outlook perekonomian global berubah total dan tengah dibayangi resesi massal akibat pandemi COVID-19. Sehingga, formulasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 juga perlu disusun ulang. “Pemerintah harus […]

<p>Suasana pemukiman kumuh padat penduduk di bantaran Kali Tanjung Selor, Cideng, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,42 juta orang per Maret 2020. Jumlah ini meningkat sebanyak 1,63 juta orang dari September 2019. Provinsi DKI Jakarta juga tercatat sebagai provinsi dengan peningkatan Gini Ratio tertinggi, yaitu naik 0,008 poin per Maret 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>

Suasana pemukiman kumuh padat penduduk di bantaran Kali Tanjung Selor, Cideng, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,42 juta orang per Maret 2020. Jumlah ini meningkat sebanyak 1,63 juta orang dari September 2019. Provinsi DKI Jakarta juga tercatat sebagai provinsi dengan peningkatan Gini Ratio tertinggi, yaitu naik 0,008 poin per Maret 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

(Istimewa)

JAKARTA – Ekonom sekaligus pendiri Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini menilai pemerintah perlu menyusun strategi ciamik dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2020-2045.

Terlebih, seluruh outlook perekonomian global berubah total dan tengah dibayangi resesi massal akibat pandemi COVID-19. Sehingga, formulasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 juga perlu disusun ulang.

“Pemerintah harus melihat urgensinya, harus ada langkah politik terobosan. Ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya,” kata  Hendri dalam diskusi virtual BRIEFER.id, Jumat, 21 Agustus 2020.

Tidak dapat dipungkiri, COVID-19 membuat seluruh negara baik yang maju maupun berkembang tengah was-was menghambat laju penurunan perekonomian negaranya masing-masing.

Hingga selepas semester II-2020, ada belasan negara yang telah melaporkan kondisi darurat akibat jebloknya perekonomian pada dua kuartal berturut-turut.

Dengan kondisi saat ini, Hendri mengatakan pemerintah memiliki momentum tepat merancang RPJP 2020-2045. Sebab, RPJP terakhir yang dimiliki Indonesia sudah hampir habis periodenya yaitu 2005-2025.

“Di mana di dalamnya termasuk rencana pembangunan dalam memanfaatkan era bonus demografi 2020-2030,” tambah Hendri.

Hendri menilai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan, RPJP Indonesia Emas harus menggunakan pendekatan baru yaitu people and natural resources based development strategy.

Artinya, fondasi pembangunan harus memanfaatkan semua sumber daya baik sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan kebijakan yang cerdas dan strategis.

Hendri menegaskan pemerintah tidak bisa mengimplementasikan pendekatan pembangunan berdasarkan strategi negara lain seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan negara lainnya yang melakukan lompatan ekonomi di saat era bonus demografi.

Sebab, kondisi masyarakat, infrastruktur pendukung, dan lingkungan alam masing-masing negara memiliki ciri lokal tersendiri.

Saat ini, Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah penduduk yang besar, kekayaan alam yang masih melimpah serta kemajuan dan penetrasi internet yang relatif tinggi.

“Namun dibutuhkan strategi dengan pendekatan baru agar ekonomi tumbuh tinggi di berbagai wilayah yang diikuti peningkatan pendapatan masyarakat secara luas,” papar Hendri.