Banjir Investasi, Ini Penyebab Masih Banyak PHK di Jawa Barat
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui meski Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi selama kuartal II-2023. Namun badai PHK masih saja terjadi.

Debrinata Rizky
Author


JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui meski Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi selama kuartal II-2023, namun badai PHK masih saja terjadi.
Bahlil mengungkapkan efek pandemi masih menghantam banyak pabrik. Sehingga, profitabilitas bisnisnya terganggu, seperti yang banyak terjadi di pabrik tekstil, sepatu, pakaian, dan alas kaki.
"Kami mendorong agar industri di Jawa Barat untuk memaksimalkan tenaga kerja tidak semua mesin," kata Bahlil saat ditemui di Kementerian BKPM pada Jumat, 21 Juli 2023.
- Bisa Kendalikan Otak Inangnya, Peneliti Temukan Fakta Menarik Cacing Rambut
- Jumlah Pinjol Ilegal di Indonesia Terus Menurun Sejak 2019
- Strategi Bank Danamon (BDMN) Gaet Nasabah di Penjuru Indonesia
Bahlil meminta para pekerja dan investor menyamakan pandangan di mana mereka saling membutuhkan sehingga ada sinergi antar keduanya.
Apalagi, hingga kuartal II-2023 Jawa Barat memang mendapat 8000 proyek baru. Oleh karenanya, ia mendorong agar proyek baru bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Meski realisasi tertinggi selama kuartal II-2023 namun tenaga kerja terus didorong pemerintah untuk ikut diserap agar tak menimbulkan PHK masal berkelanjutan.
Tenaga Kerja Jabar Dinilai Lebih Produkif
Dari aspek produktifitas, Bahlil memaparkan tenaga kerja Jabar lebih produktif meski upah yang tidak tergolong mahal. Hal ini yang kemudian menarik minat investor untuk masuk ke provinsi yang dipimpin Ridwan Kamil ini.
"Sedangkan Jawa Tengah meski upah murah namun produktivitasnya rendah. Sehingga investor kurang berminat," tandasnya.
Sebagai informasi, total realisasi investasi tertinggi masih dipegang oleh provinsi Jawa Barat sebesar Rp53,7 triliun, diikuti oleh DKI Jakarta Rp43 triliun, Jawa Timur Rp31 triliun, Sulawesi Tengah Rp26,6 triliun, dan Banten Rp24,9 triliun.

Ananda Astri Dianka
Editor
