PHK Industri Tekstil Masih Menghantui, Pemerintah Klaim Investasi Justru Moncer

JAKARTA - Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah industri masih menghantui terutama padat karya seperti sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Beberapa industri di Jawa Tengah merumahkan para pekerjanya di antaranya Duniatex ada sebanyak 3000-an pekerja dirumahkan ke arah PHK dan Agungtex Group sebanyak 2000- an pekerja dirumahkan ke arah PHK.

PT Pulaumas juga merumahkan 800-an pekerja, sedangkan PT Adetex 500-an pekerja dirumahkan dan proses PHK. Awal Januari 2023, perusahaan produsen sepatu di Serang, Banten, PT Nikomas Gemilang dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 1.600 pekerjannya.

• Mantan Pegawai BRI Bobol Dana Nasabah Prioritas Senilai Rp8,5 Miliar, Begini Modusnya!
• 5 Kebiasaan yang Membuat Anda Jadi Money Magnet
• Konglomerat Anthoni Salim Masuk Grup Bakrie Lagi, Kini Giliran Saham DEWA

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengungkapkan langkah PHK yang dilakukan perusahaan dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi global dari perang Rusia-Ukraina yang membuat permintaan pasar menurun.

Ekspor Tekstil Melemah

Berdasarkankan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor tekstil Indonesia melemah sekitar 15% yoy dari sisi volume menjadi 447.700  pada kuatal I-2022. Sedangkan pada kuartal I-2023 mencapai 380.400 ton. 

Sedangkan, jika melihat nilainya lebih parah lagi yakni terkoreksi hingga 25,5%. Kuartal I-2022, nilai ekspor mencapai US$1.253,5 juta, sedangkan kuarta I-2023 hanya US$934,6 juta.

Jika dilihat dari proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur terutama tekstil terus mengalami penurunan pada 2019 di angka 1% pada2020 menjadi 0,86% dan 2021 di angka 0,82%.

Nilai Investasi

Meski PHK sektor industri masih terjadi, namun pemerintah mengungkapkan, realisasi investasi pada kuartal I-2023 telah mencapai 328,9 triliun.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu atau secara year on year (yoy) sebesar 16,5%. Namun jika dilihat berdasarkan target, realisasi investasi yang telah mencapai 23,5% dari target 2023 sebesar Rp1.400 triliun.

Menurut Bahlil, capaian realisasi investasi tersebut dapat menyerap sebanyak 384.892 tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri bukan para pekerja asing atau TKA.

Total realisasi investasi tertinggi masih dipegang oleh provinsi Jawa Barat sebesar Rp50 triliun, diikuti oleh DKI Jakarta Rp36,5 triliun, Jawa Timur Rp30 triliun, Sulawesi Tengah Rp29,8 triliun, dan Banten Rp25,7 triliun.

Investasi Naik Tapi PHK Masih Terjadi?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, biasanya investasi yang disebut-sebut pemerintah itu masih dalam bentuk komitmen bukan investasi yang sudah direalisasikan. 

"Sifatnya yang disebut masih komitmen, namanya komitmen belum tentu jadi. Sementara PHK sudah pasti terjadi,"katanya kepada TrenAsia.com pada Kamis, 15 Juni 2023.

Menurut Bhima, masih maraknya PHK di industri tekstil disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya, banyak daya saing dari industri tekstil Indonesia yang sudah menurun.

Hal ini disebabkan karena pesaingnya bukan hanya berasal dari dalam negeri sendiri, tapi dari negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, bahkan Ethiopia sudah fokus untuk masuk ke sektor tekstil pakaian.

Kedua, karena sepinya pasar ekspor karena negara yang menjadi tujuan ekspor pakaian tengah mengalami krisis imbas geopolitik dan pagebluk COVID-19.

Hal inilah yang menyebabkan industri tekstil di Indonesia juga terombang-ambing menghadapi badai. 

“Ditambah klaim pemerintah tentang banjirnya investasi namun tak dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri dengan optimal,” kata dia.

Menurut Bhima, investasi jika masih dalam bentuk komitmen masih butuh perencanaan dan realisasi yang tidak sebentar. Paling lama bisa memakan waktu 10 tahun hingga pabrik bisa beroperasi.

Langkah yang Harus Dilakukan Pemerintah

Bhima menambahkan jika komitmen investasi tidak didorong realisasi nyata, hal ini belum bisa menciptakan lapangan kerja dan mencegah PHK yang sekarang terjadi di negeri ini.

Pemerintah harus mengambil langkah salah satunya, mau menggelontorkan insentif atau mengeluarkan paket kebijakan di sektor tekstil misalnya paket kebijakan diskon tarif listrik, insentif, dan bantuan sosial bagi para pekerja terdampak dan industri.

Kedua, pemerintah diminta untuk tidak meyepelekan gelombang PHK sekecil apapun itu, serta lebih selektif memilih investasi mana yang mampu masuk dan segera direalisasikan bukan hanya sekadar komitmen.