MK tidak menemukan bukti distribusi pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpengaruh terhadap peningkatan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dalil para pemohon dalam sengketa Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) siap untuk mengadili perselisihan Pilpres 2024. Sesuai ketentuan, sidang Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung selama 14 hari kerja setelah permohonan tercatat di MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu dihilangkan sebelum Pemilu 2029.

Moeldoko menyatakan persoalan yang tengah diselesaikan MKMK merupakan murni soal hukum.