PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Struktur organisasi terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan beberapa deputi yang membidangi analisis, kerja sama, serta pengawasan.

Kebijakan ini tidak serta-merta berlaku untuk semua rekening pasif, melainkan memiliki kriteria khusus yang mengacu pada tingkat risiko dan profil nasabah masing-masing bank.

Kebijakan ini dirancang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan seperti pencucian uang atau penipuan daring. PPATK memastikan dana nasabah tetap aman saat pemblokiran berlangsung.

Daftar tersebut dirilis melalui peraturan terbaru terkait perdagangan aset kripto di Indonesia. Peraturan tersebut, yaitu PerBa (Peraturan Bappebti) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022, secara khusus menangani penetapan daftar aset kripto yang sah secara hukum dan diizinkan untuk diperdagangkan di Indonesia.