Menurut Pasal 3 ayat (1), aparatur negara yang berhak menerima THR dan gaji ke-13, adalah PNS dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Puluhan ribu aparatur dibutuhkan mulai dari hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, dan hakim peradilan tata usaha negara.

Pemerintah merancang sebuah sistem baru dalam pola pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Rancangan Undang-Undang ASN (RUU ASN). Pola

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sebagian besar Aparatur Sipul Negara (ASN) yang berharap dipindahtugaskan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan pegawai muda yang melek teknologi digital.