Saatnya Menghentikan Robot Pembunuh Otonom

Pihak penyelenggara Campaign to Stop Killer Robots mengatakan, teknologi kecerdasan buatan berkembang sangat cepat sehingga undang-undang yang mengatur masalah tersebut sangat dibutuhkan. Mereka meminta komunitas internasional untuk membuat perjanjian yang mengatur drone, kendaraan dan kapal yang beroperasi secara otonom terutama dalam mengambil keputusan penting seperti menembakkan senjata.

Lembaga ini mengimbau PBB agar melarang penggunaan robot otonom yang menggunakan algoritma dan sensor untuk menentukan kapan membunuh orang. Oleh karena itu, perjanjian yang telah disebutkan di atas diharapkan akan melarang sistem senjata yang tidak memungkinkan kontrol manusia. Hal itu untuk mencegah orang-orang yang membuat keputusan membunuh tanpa berkonsultasi ke pihak lain.

“Sebuah mesin bukanlah sesuatu yang bermoral. Mesin tetaplah mesin. Jadi, memperbolehkan mesin baik secara teori melalui algoritma, memutuskan apa yang akan mereka incar dan apa yang mereka serang adalah salah satu alasan besar mengapa kami menganggapnya melewati batas Rubicon dan sangat tidak etis serta tidak bermoral,” kata Jody Williams, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1997 untuk karyanya pada International Campaign to Ban Land Mines.

“Mesin seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Mary Wareham dari Human Rights Watch mengatakan, “Menurut kami, berbicara tentang hal tersebut memang mudah, tetapi masih belum ada negosiasi, dan inilah kenapa kami di sini, yaitu untuk menyerukan tawaran negosiasi agar ada perjanjian untuk melarang robot pembunuh dan mempertahankan kendali manusia di atas penggunaan kekuatan.”

“Kami berharap dapat menciptakan gerakan berbasis secara luas yang dapat memberikan banyak tekanan sehingga pemerintah mau menawarkan negosiasi pada perjanjian internasional yang baru untuk melarang sistem senjata yang akan memilih dan membunuh targetnya tanpa kendali dari manusia,” lanjutnya.