Rekam Jejak Destry Damayanti, Bagaimana Arah Kebijakan BI ke Depan?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Penunjukan Destry Damayanti sebagai Pejabat (Pj.) Gubernur Bank Indonesia (BI) menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo menjadi perhatian utama pelaku pasar pada Senin, 27 Juli 2026.

Di tengah ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi gubernur definitif, investor kini menyoroti sosok Destry dan arah kebijakan moneter yang kemungkinan akan ditempuh Bank Indonesia selama masa transisi.

Bagi pasar keuangan, pergantian pucuk pimpinan bank sentral selalu menjadi peristiwa penting. Kebijakan Bank Indonesia tidak hanya menentukan arah suku bunga acuan, tetapi juga memengaruhi stabilitas rupiah, inflasi, biaya kredit, hingga arus investasi asing ke Indonesia.

Namun, banyak analis menilai transisi kali ini memiliki karakter yang berbeda. Penunjukan Destry justru dipandang sebagai sinyal bahwa Bank Indonesia akan menjaga kesinambungan kebijakan moneter, bukan melakukan perubahan drastis.

Siapa Destry Damayanti?

Destry Damayanti merupakan ekonom senior yang telah menghabiskan lebih dari dua dekade berkarier di bidang ekonomi, perbankan, dan kebijakan publik.

Perempuan kelahiran Jakarta, 16 Desember 1963 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia dengan konsentrasi Uang dan Bank pada 1989. Ia kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar Master of Science di bidang Regional Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat.

Latar belakang akademik tersebut menjadi fondasi kariernya yang banyak berkaitan dengan analisis ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan moneter.

Sebelum berada di jajaran pimpinan Bank Indonesia, Destry telah menempati berbagai posisi strategis di sektor publik maupun swasta.

Karier profesionalnya dimulai sebagai Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris di Indonesia pada periode 2000–2003. Setelah itu, ia aktif sebagai peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nama Destry kemudian semakin dikenal ketika dipercaya menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005 hingga 2011. Posisi tersebut membawanya menjadi salah satu ekonom yang kerap memberikan analisis mengenai perekonomian Indonesia dan pasar keuangan.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011–2015, sebelum dipercaya memimpin Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014–2015.

Pada 2015, pemerintah menunjuk Destry sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di lembaga tersebut, ia berperan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional hingga 2019.

Selanjutnya, Destry dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 7 Agustus 2019 melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019. Masa jabatannya kemudian diperpanjang untuk periode kedua pada 2024 hingga 2029.

Kini, setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri, Destry dipercaya menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Bank Indonesia hingga proses penunjukan gubernur definitif selesai.

Mengapa Penunjukan Destry Penting bagi Pasar?

Dalam dunia keuangan, sosok pemimpin bank sentral sangat menentukan persepsi investor. Pasar biasanya akan bereaksi negatif apabila terjadi ketidakpastian mengenai siapa yang mengendalikan kebijakan moneter.

Namun, dalam kasus Indonesia kali ini, tekanan terhadap pasar relatif terbatas karena Destry bukan figur baru.

Selama hampir tujuh tahun menjabat Deputi Gubernur Senior BI, Destry telah menjadi bagian dari proses penyusunan hampir seluruh kebijakan moneter strategis, termasuk penetapan BI Rate, stabilisasi rupiah, pengendalian inflasi, hingga koordinasi kebijakan makroprudensial.

Dengan kata lain, pasar melihat Destry sebagai representasi dari kesinambungan kebijakan, bukan perubahan arah.

Dalam pernyataan pertamanya sebagai Pejabat Gubernur BI, Destry menegaskan bahwa prioritas utama Bank Indonesia tetap sama, yakni menjaga stabilitas rupiah.

Ia menekankan bahwa Bank Indonesia akan terus memastikan pelaksanaan mandat untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memelihara sistem pembayaran, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

"Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif," ujar Destry dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena sepanjang 2026 rupiah menghadapi tekanan cukup besar akibat kombinasi penguatan dolar AS, tingginya suku bunga global, serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Bahkan, rupiah sempat menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar AS, level yang menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan biaya impor.

Dengan menempatkan stabilitas rupiah sebagai prioritas utama, BI berupaya memberikan sinyal bahwa transisi kepemimpinan tidak akan mengurangi komitmen menjaga stabilitas makroekonomi.

Arah Kebijakan Moneter Diperkirakan Tetap Berlanjut

Selain menegaskan fokus pada rupiah, Destry juga memberikan sinyal bahwa arah kebijakan moneter tidak akan berubah secara drastis.

Hal ini didukung oleh keputusan BI Rate sebesar 5,75% yang baru ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur pada 21–22 Juli 2026. Keputusan tersebut menjadi acuan kebijakan jangka pendek sehingga ruang untuk perubahan mendadak relatif kecil.

Destry juga mengingatkan bahwa pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme kolektif-kolegial Dewan Gubernur.

Artinya, arah kebijakan moneter tidak ditentukan oleh satu individu, melainkan melalui pembahasan bersama seluruh anggota Dewan Gubernur berdasarkan kondisi ekonomi domestik dan global.

Bagi investor, mekanisme tersebut memberikan kepastian bahwa pergantian pejabat sementara tidak otomatis mengubah strategi Bank Indonesia.

Selain menjaga stabilitas moneter, Destry menegaskan pentingnya koordinasi erat antara Bank Indonesia dan pemerintah.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendukung penciptaan lapangan kerja tanpa mengabaikan mandat utama BI menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Koordinasi fiskal dan moneter menjadi semakin penting di tengah tantangan global, mulai dari kebijakan suku bunga bank sentral negara maju hingga meningkatnya risiko geopolitik yang memengaruhi arus modal internasional.