Pakar SDM Nilai Penunjukan Luke Thomas di DSI Cerminkan Meritokrasi

JAKARTA, TRENASIA.ID — Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu perdebatan publik, terutama karena posisinya sebagai warga negara asing (WNA) yang dipercaya memimpin badan strategis pengelola ekspor komoditas nasional. 

Namun, dari perspektif manajemen sumber daya manusia, keputusan tersebut dinilai justru mencerminkan penerapan meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis. Pakar manajemen SDM Yodhia Antariksa menilai diskursus mengenai WNA versus WNI seharusnya bukan menjadi fokus utama. 

Menurutnya, yang lebih penting adalah apakah sosok yang ditunjuk memiliki integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam praktik manajemen SDM modern, kata Yodhia, pengisian posisi strategis semestinya berlandaskan prinsip meritokrasi, yakni menempatkan individu terbaik berdasarkan kapabilitas, bukan faktor non-teknis seperti kewarganegaraan.

“Jika Luke Thomas memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dilihat sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional,” ujarnya.

Menurut Yodhia, DSI akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Karena itu, pengelolaan lembaga ini menuntut tata kelola yang berbasis data, sistem yang kuat, serta akuntabilitas tinggi.

Profesionalisme Lebih Penting dari Paspor

Yodhia menegaskan profesionalisme menjadi fondasi utama agar keputusan bisnis tidak mudah dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu.

Ia menilai penggunaan talenta global juga bukan hal baru. Banyak perusahaan milik negara hingga sovereign wealth fund di berbagai negara merekrut profesional terbaik dari pasar internasional untuk memperkuat kinerja organisasi.

“Profesionalisme penting agar pengambilan keputusan tetap objektif dan fokus pada tujuan jangka panjang organisasi,” katanya.

Meski demikian, Yodhia mengingatkan kualitas seorang pemimpin hanyalah salah satu elemen. Keberhasilan DSI tetap bergantung pada kualitas tim, sistem kerja, dan tata kelola yang dibangun sejak awal.

Jika DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan negara, maka desain organisasinya harus mendukung tujuan tersebut secara menyeluruh.

Ujian Sesungguhnya Ada pada Sistem

Menurut Yodhia, sistem SDM DSI harus dirancang dengan prinsip meritokrasi yang kuat, mulai dari proses rekrutmen, penetapan target kinerja, hingga struktur remunerasi.

Rekrutmen perlu mengutamakan kompetensi dan integritas. Target kerja harus jelas dan terukur, sementara kompensasi perlu cukup kompetitif agar DSI mampu menarik talenta terbaik.

Selain itu, budaya organisasi juga harus menjunjung transparansi dan akuntabilitas. “Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, melainkan oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal,” ujarnya.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan pemilihan Luke Thomas didasarkan pada rekam jejak profesionalnya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global.

Sebelum memimpin DSI, Luke menjabat sebagai Senior Executive Vice President Business Performance & Optimization di Danantara Indonesia sejak September 2025. Ia juga pernah menjadi Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer di PT Vale Indonesia Tbk pada 2024–2025.

Dari sisi akademik, Luke merupakan lulusan Mining Engineering dari University of New South Wales dan mengantongi tiga gelar master di bidang keuangan, teknik pertambangan, serta geomekanika.

Bagi Yodhia, polemik mengenai status WNA atau WNI seharusnya tidak menutupi isu yang lebih substansial: apakah DSI mampu menjadi institusi yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan.

Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari paspor pemimpinnya, melainkan dari seberapa efektif DSI menutup kebocoran ekspor dan meningkatkan penerimaan negara.