Hari Perhubungan Nasional : Transportasi Bertambah, Mobilitas Makin Efisien?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang diperingati setiap 17 September menjadi momentum untuk melihat kembali perkembangan transportasi Indonesia. Pada 2026, peringatan Harhubnas ke-55 mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan yang Lebih Maju”.

Tema tersebut menempatkan konektivitas sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Namun, pertumbuhan infrastruktur transportasi belum otomatis menyelesaikan persoalan mobilitas masyarakat. Kemacetan, tingginya biaya transportasi, ketergantungan pada kendaraan pribadi, hingga kebutuhan integrasi antarmoda masih menjadi pekerjaan rumah.

Pertanyaannya, apakah pembangunan infrastruktur transportasi yang terus digenjot pemerintah sudah membuat mobilitas masyarakat Indonesia semakin efisien?

Infrastruktur Transportasi Indonesia Terus Bertambah

Pemerintah terus mengembangkan infrastruktur transportasi melalui berbagai moda, mulai dari jalan dan jembatan hingga kereta api serta transportasi massal perkotaan.

Salah satu program yang tengah berjalan adalah Jembatan Garuda. Program ini mencakup pembangunan 2.838 jembatan di 38 provinsi. Hingga 28 Juli 2026, progres pembangunan mencapai 49,9% atau sekitar 1.416 titik.

Infrastruktur tersebut telah menghubungkan 7.371 desa dan kelurahan dengan penerima manfaat sekitar 4,25 juta jiwa. Pembangunan jembatan juga disebut dapat memangkas waktu tempuh hingga 50 menit dan menurunkan biaya logistik sekitar 30%-50%.

Di Jakarta, pengembangan transportasi berbasis rel juga terus dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai pada 16 September 2026. Jalur sepanjang 12,2 kilometer tersebut menelan investasi sekitar Rp12,1 triliun dan ditargetkan melayani hingga 80.000 penumpang per hari.

Baca juga : 3 PR Fiskal yang Harus Dibereskan Suahasil Nazara

Pengembangan LRT Jakarta selanjutnya direncanakan menuju Jakarta International Stadium (JIS) dan Stasiun Whoosh. Sementara itu, pemerintah menargetkan groundbreaking proyek MRT Jakarta lintas Barat-Timur atau East-West Line pada 2026.

Pengembangan jaringan kereta api juga menjadi bagian dari agenda konektivitas nasional. Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji pembangunan Trans Sumatra Railway sepanjang sekitar 1.700 kilometer dengan kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai US$25 miliar atau sekitar Rp350 triliun.

Dalam jangka panjang, pemerintah bahkan menargetkan penambahan jaringan rel kereta api hingga 14.000 kilometer pada 2045 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1.200 triliun.

Infrastruktur Bertambah, Kemacetan Masih Jadi Masalah

Meski pembangunan infrastruktur terus berlangsung, persoalan mobilitas belum sepenuhnya teratasi.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai sekitar 172,94 juta unit. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 4,5% per tahun dan memberikan tekanan terhadap kapasitas jaringan jalan.

Tingginya jumlah kendaraan kemudian berkontribusi terhadap kemacetan. Kerugian akibat kemacetan lalu lintas secara nasional ditaksir mencapai sekitar Rp77 triliun per tahun.

Masalah lainnya adalah tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat. Berdasarkan data BPS 2023, pengeluaran transportasi mencapai sekitar 16%-24% dari total pendapatan rumah tangga.

Angka tersebut jauh di atas standar yang digunakan dalam SDGs 11.2, yakni sekitar 5% pendapatan rumah tangga untuk transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Beban transportasi juga berkaitan dengan konsumsi energi. Sektor transportasi menyerap subsidi energi hingga sekitar Rp300 triliun per tahun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi transportasi tidak cukup diukur dari bertambahnya jalan, jembatan, rel, atau jumlah armada. Efisiensi juga perlu dilihat dari waktu tempuh, biaya perjalanan, akses masyarakat terhadap transportasi umum, serta kemampuan sistem mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Direktur Jenderal Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir mengatakan transportasi massal yang terjangkau menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Baca juga : AI Makin Canggih, ENSIGN Ungkap Model AI Bisa Bobol Jaringan hingga 100 Persen

Pemerintah Dorong Integrasi Transportasi Massal

Salah satu pendekatan yang didorong pemerintah adalah memperkuat transportasi massal dan integrasi antarmoda.

Melalui Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN), pemerintah memprioritaskan pengembangan transportasi massal di 20 kawasan perkotaan. Kawasan Mebidang yang meliputi Medan, Binjai, dan Deli Serdang serta Bandung Basin Metropolitan Area menjadi proyek percontohan dengan dukungan pembiayaan World Bank dan Agence Française de Développement (AFD).

Di kawasan Mebidang, proyek tersebut mencakup 21 kilometer jalur khusus, 31 halte on-corridor, 681 halte off-corridor, 12 rute, dan 273 unit bus. Proyek tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 154.851 penumpang per hari pada awal operasi pada 2027.

Integrasi juga menjadi bagian dari agenda regulasi. Pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional atau RUU Sistranas untuk menjadi dasar pengembangan sistem transportasi yang lebih terintegrasi.

Selain konektivitas dan efisiensi, sektor transportasi menghadapi tuntutan untuk menekan emisi. Elektrifikasi bus menjadi salah satu opsi yang dikembangkan. Namun, biaya investasi masih menjadi tantangan.

ITDP Indonesia mencatat insentif bus listrik berdasarkan Perpres No. 79/2023 baru mampu mengurangi biaya investasi awal sekitar 2%-5%. Di sisi lain, harga bus listrik masih sekitar 250%-300% lebih mahal dibandingkan bus konvensional.

Meski membutuhkan investasi lebih besar, elektrifikasi transportasi umum memiliki potensi untuk mengurangi emisi sekaligus mendukung pergeseran masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.

Dengan demikian, transisi transportasi rendah emisi tidak hanya berkaitan dengan mengganti kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Pemerintah juga perlu memastikan transportasi umum tersedia, terjangkau, terintegrasi, dan mampu memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat.

Baca juga : Ransomware Intai ASEAN, Penjualan Data Curian Naik 3 Kali Lipat

Harhubnas 2026 Jadi Momentum Evaluasi

Pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Jembatan baru membuka akses antardaerah, LRT dan MRT memperluas pilihan transportasi perkotaan, sementara proyek kereta api diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional.

Namun, indikator pembangunan fisik belum cukup untuk memastikan mobilitas masyarakat semakin efisien.

Jumlah kendaraan yang mencapai 172,94 juta unit, kerugian kemacetan sekitar Rp77 triliun per tahun, serta biaya transportasi yang dapat mencapai 24% pendapatan rumah tangga menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pembangunan infrastruktur dan kualitas mobilitas.

Karena itu, tantangan transportasi Indonesia ke depan bukan hanya membangun lebih banyak infrastruktur. Pemerintah juga perlu memastikan integrasi antarmoda, keterjangkauan tarif, ketepatan waktu, aksesibilitas, digitalisasi layanan, serta transportasi rendah emisi berjalan secara bersamaan.

Pada akhirnya, makna konektivitas dalam Harhubnas 2026 bukan sekadar menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Konektivitas perlu diterjemahkan menjadi perjalanan yang lebih cepat, biaya yang lebih terjangkau, akses pekerjaan dan layanan publik yang lebih luas, serta sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.