Gubernur BI Vs Menteri Keuangan, Siapa Dominan Tentukan Nasib Rupiah?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ketika nilai tukar rupiah melemah hingga menembus level psikologis baru dan pasar keuangan bergejolak, publik biasanya menyoroti dua sosok utama dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan.

Lantas siapa yang sebenarnya paling berkuasa dalam menentukan nasib rupiah? Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu. Dalam sistem ekonomi Indonesia, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. 

Jika Bank Indonesia bertindak sebagai penjaga stabilitas moneter dan nilai tukar, Kementerian Keuangan bertanggung jawab menjaga fondasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN.

Meski demikian, jika dilihat dari sisi teknis dan operasional harian, Gubernur Bank Indonesia memiliki instrumen yang paling langsung untuk memengaruhi pergerakan rupiah.

Baca juga : Apa Itu Gross Split? Kebijakan yang Batal Diterapkan di Sektor Tambang

Mengapa BI Punya Pengaruh Langsung terhadap Rupiah?

Dilansir laman resmi BI, sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa yang tercermin melalui inflasi maupun terhadap mata uang negara lain melalui nilai tukar.

Untuk menjalankan tugas tersebut, BI memiliki sejumlah instrumen yang dapat digunakan secara langsung setiap hari.

Instrumen pertama adalah suku bunga acuan atau BI-Rate. Ketika tekanan terhadap rupiah meningkat, BI dapat menaikkan suku bunga untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik sehingga modal asing masuk ke Indonesia.

Sebaliknya, saat ekonomi membutuhkan dorongan pertumbuhan, BI dapat menurunkan suku bunga guna meningkatkan aktivitas kredit dan konsumsi.

Instrumen kedua adalah intervensi pasar valuta asing. Melalui cadangan devisa yang dimiliki, BI dapat menjual dolar AS ke pasar ketika permintaan valas melonjak sehingga pelemahan rupiah tidak berlangsung terlalu tajam.

Selain itu, BI juga memiliki kewenangan mengelola likuiditas pasar uang, melakukan operasi moneter, serta mengawasi lalu lintas devisa untuk mengantisipasi gejolak yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Karena instrumen tersebut dapat digunakan secara langsung dan cepat, pasar keuangan umumnya lebih memperhatikan setiap keputusan Bank Indonesia terkait suku bunga maupun intervensi pasar.

Baca juga : Rupiah-IHSG Ambrol, Perang Pecah Lagi, Harga Gadget hingga BBM Terancam

Peran Menteri Keuangan dalam Menjaga Rupiah

Meski tidak melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing, Menteri Keuangan memiliki pengaruh besar terhadap persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia.

Pengaruh tersebut berasal dari kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan bertanggung jawab mengelola penerimaan negara, belanja pemerintah, defisit anggaran, hingga pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Bagi investor global, kesehatan fiskal suatu negara menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keputusan investasi.

Semakin kredibel pengelolaan APBN, semakin tinggi pula kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan mata uang negara tersebut.

Sebaliknya, jika defisit anggaran membengkak dan utang meningkat tanpa pengelolaan yang baik, tekanan terhadap mata uang domestik biasanya akan semakin besar.

Karena itu, meskipun tidak mengendalikan kurs secara langsung, kebijakan Menteri Keuangan berperan penting dalam membentuk kekuatan fundamental yang menopang nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.

Siapa yang Lebih Berkuasa?

Secara hukum, tidak ada institusi yang lebih tinggi dalam urusan menjaga stabilitas ekonomi karena masing-masing memiliki mandat yang berbeda.

Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan moneter, sementara Kementerian Keuangan menjalankan kebijakan fiskal sebagai bagian dari pemerintah.

Dalam sistem nilai tukar Indonesia yang menganut rezim mengambang terkendali, pemerintah menetapkan kerangka umum kebijakan nilai tukar, sedangkan Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitasnya melalui berbagai instrumen moneter.

Karena itu, banyak ekonom menyebut hubungan keduanya sebagai hubungan antara "arsitek" dan "eksekutor".

Menteri Keuangan berperan membangun fondasi ekonomi melalui kebijakan fiskal, sementara Bank Indonesia bertindak sebagai garda terdepan yang menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar setiap hari.

Baca Juga : Pembukaan LQ45 Hari Ini: Hanya Satu Saham yang Naik!

Mengapa Sinergi BI dan Kemenkeu Sangat Penting?

Dalam kondisi normal, masing-masing lembaga dapat menjalankan tugasnya secara independen. Namun ketika terjadi tekanan besar terhadap rupiah, koordinasi menjadi faktor yang sangat menentukan.

Pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar tidak dapat dijaga hanya dengan intervensi pasar atau kenaikan suku bunga.

Investor juga membutuhkan keyakinan bahwa kondisi fiskal negara tetap sehat dan pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga perekonomian.

Karena itu, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi salah satu sinyal penting yang diperhatikan pelaku pasar.

Ketika kedua institusi menunjukkan keselarasan kebijakan, tingkat kepercayaan investor biasanya meningkat dan tekanan terhadap rupiah dapat berkurang.

Dampak Kebijakan terhadap Nilai Tukar Rupiah

Dalam beberapa periode tekanan pasar, Bank Indonesia menggunakan kombinasi kebijakan suku bunga, intervensi pasar valuta asing, dan operasi moneter untuk menjaga stabilitas rupiah.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan berupaya menjaga kredibilitas fiskal melalui pengelolaan defisit anggaran, pengendalian utang, serta penerbitan surat utang yang tetap menarik bagi investor.

Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global, konflik geopolitik, serta perubahan arah kebijakan bank sentral dunia.

Jika pertanyaannya adalah siapa yang paling berpengaruh terhadap pergerakan harian rupiah, jawabannya adalah Bank Indonesia melalui kewenangan suku bunga, intervensi pasar, dan pengelolaan cadangan devisa.

Namun jika pertanyaannya adalah siapa yang menentukan kekuatan fundamental rupiah dalam jangka panjang, maka Menteri Keuangan memiliki peran yang sama penting melalui pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal.

Dengan kata lain, stabilitas rupiah tidak bergantung pada satu institusi saja. Nilai tukar yang kuat membutuhkan kombinasi antara kebijakan moneter yang kredibel dari Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang disiplin dari Kementerian Keuangan.

Saat keduanya berjalan searah, kepercayaan investor meningkat, risiko ekonomi menurun, dan peluang menjaga stabilitas rupiah menjadi jauh lebih besar.