DSI Dinilai Bisa Bongkar Manipulasi Data Ekspor yang Rugikan Negara

JAKARTA, TRENASIA.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). 

Menurutnya, lembaga tersebut berpotensi menjadi instrumen penting untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini merugikan negara. Mahfud menilai persoalan kebocoran DHE bukan isu baru. 

Praktik manipulasi data ekspor dan perbedaan pencatatan antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor disebut telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penyelesaian tuntas.

"Masalah ini sudah lama terjadi. Karena itu diperlukan keterlibatan langsung pemerintah untuk memastikan ada tindakan nyata," kata Mahfud dalam keterangannya.

Menurut dia, selisih data ekspor dengan angka penerimaan resmi di negara tujuan menjadi indikasi adanya kebocoran pada rantai ekspor komoditas strategis. Praktik tersebut diduga melibatkan berbagai modus, mulai dari pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah hingga pengalihan devisa ke luar negeri.

Mahfud menilai pengambilalihan sebagian mekanisme pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan langkah yang layak dipertimbangkan untuk memperbaiki tata kelola sektor sumber daya alam.

Ia menyebut transparansi volume ekspor dan nilai transaksi menjadi kunci agar negara dapat memperoleh manfaat optimal dari kekayaan alam yang dimiliki.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembentukan BUMN ekspor yang bertugas mengawasi dan mengelola ekspor komoditas tertentu. Langkah tersebut ditujukan untuk menekan praktik under invoicing, transfer pricing, serta pelarian DHE yang selama ini disebut menyebabkan potensi kehilangan devisa dalam jumlah besar.

Pemerintah memperkirakan kebocoran DHE selama 22 tahun terakhir mencapai sekitar US$343 miliar. Melalui penguatan pengawasan ekspor, potensi devisa yang dapat diamankan disebut mencapai US$150 miliar per tahun.

Saat ini, pengawasan melalui DSI difokuskan pada tiga komoditas strategis, yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloys. Ke depan, Mahfud berharap cakupan pengawasan dapat diperluas ke komoditas lain seperti nikel, timah, dan kayu yang memiliki kontribusi besar terhadap ekspor nasional.

Transparansi Jadi Kunci

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, sebelumnya menegaskan DSI akan terbuka terhadap masukan dari pelaku industri maupun regulator. Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan pasar terhadap lembaga baru tersebut.

Pandu mengatakan DSI juga akan melibatkan profesional berpengalaman dari sektor keuangan dan perbankan internasional guna memperkuat tata kelola serta memastikan pengelolaan aset strategis negara berjalan sesuai standar yang baik. 

"Kami harus mendengar seluruh masukan dan menjawab berbagai kekhawatiran yang muncul," ujarnya.

Kehadiran DSI menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis di tengah besarnya kontribusi sektor sumber daya alam terhadap penerimaan negara.

 Jika pengawasan berjalan efektif, langkah ini berpotensi meningkatkan penerimaan devisa sekaligus mempersempit ruang praktik manipulasi yang selama ini menjadi sorotan.