Dirut BEI Mundur, IHSG Langsung Menguat 1,18 Persen

JAKARTA, TRENASIA.ID - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada Kamis, 30 Januari 2026, sebagai bentuk tanggung jawab atas gejolak pasar dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tajam dalam dua hari terakhir.

"Sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan ini. Saya berharap ini adalah yang terbaik bagi pasar modal Indonesia, dan semoga ke depan pasar kita bisa menjadi lebih baik," ungkap Iman dalam keterangan resminya, Jumat, 30 Januari 2026.

Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan luar biasa di pasar modal, setelah IHSG anjlok sekitar 8% dalam dua hari berturut-turut, yakni pada Rabu, 28 Januari dan Kamis, 29 Januari 2026.

Penurunan yang ekstrem, bahkan memaksa otoritas bursa memberlakukan penghentian sementara perdagangan atau trading halt sebanyak dua kali guna mencegah kerugian yang lebih luas dan menjaga stabilitas pasar.

Menariknya, pasca pengunduran diri Iman Rachman, pergerakan IHSG justru menunjukkan respons positif. Pada sesi perdagangan pertama setelah pengumuman tersebut, IHSG ditutup menguat 1,18% ke level 8.329 pukul 11.30, Jumat, 30 Januari 2026.

Dipicu Tekanan MSCI

Gejolak pasar yang terjadi dipicu oleh kekhawatiran serius dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks global yang menjadi rujukan utama investor institusional dunia.

MSCI mengumumkan pembekuan sementara penyesuaian indeks untuk saham Indonesia akibat kekhawatiran terhadap transparansi data kepemilikan saham atau free float serta mekanisme perdagangan di BEI. Langkah ini menjadi pemicu utama tekanan jual di pasar, karena MSCI berperan sebagai acuan bagi aliran dana asing bernilai triliunan dolar AS.

Pengunduran diri Direktur Utama BEI membawa dampak simbolis sekaligus praktis. Dari sisi tata kelola, langkah ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Secara kelembagaan, BEI akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama hingga pimpinan definitif terpilih. Pada saat yang sama, tekanan terhadap regulator meningkat, khususnya untuk melakukan perbaikan struktural yang selama ini menjadi sorotan investor global.

Inti permasalahan yang disorot MSCI adalah transparansi dan kualitas tata kelola pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan bahwa BEI akan mengubah aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen berlaku Februari 2026.

Kebijakan ini dipandang sebagai langkah krusial untuk meningkatkan likuiditas saham, memperbaiki struktur kepemilikan, serta mencegah praktik perdagangan yang tidak wajar.

Namun, risiko jangka panjang yang dihadapi pasar modal Indonesia tergolong serius. MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi Indonesia untuk menunjukkan perbaikan signifikan.

Apabila tidak ada kemajuan berarti, pasar modal Indonesia berisiko diturunkan statusnya dari emerging market menjadi frontier market. Konsekuensi dari skenario ini antara lain potensi keluarnya modal asing secara besar-besaran, menurunnya daya tarik investasi, serta meningkatnya biaya pendanaan bagi emiten domestik.

MSCI membekukan sejumlah penyesuaian penting untuk pasar Indonesia. Pembekuan tersebut mencakup Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS) yang berdampak pada kenaikan bobot saham Indonesia dalam indeks MSCI.

Selain itu, tidak ada penambahan saham baru Indonesia ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta tidak ada peningkatan kelas indeks dari segmen small cap ke standard.

Pada akhirnya, pengunduran diri Direktur Utama BEI dapat dipahami sebagai gejala dari masalah yang lebih mendasar, yakni tekanan dari komunitas keuangan global agar pasar modal Indonesia meningkatkan standar tata kelola dan transparansi.

Dampak jangka panjang bagi bursa akan sangat bergantung pada seberapa cepat dan efektif BEI serta OJK menindaklanjuti kekhawatiran MSCI, terutama dalam hal transparansi struktur kepemilikan saham dan pencegahan praktik perdagangan yang tidak wajar. Peristiwa ini sekaligus menyoroti isu free float sebagai titik krusial reformasi pasar modal Indonesia ke depan.