Punya Margin 20%, DPR Sebut Tarif Vaksinasi Gotong Royong Beratkan Pengusaha Kecil

JAKARTA – Vaksinasi gotong royong yang diinisiasi kalangan pengusaha diakui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki margin keuntungan yang tinggi.

Margin tersebut diketahui sebesar 20% dari biaya vaksin COVID-19 dan jasa penyuntikkan. Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini untuk menjaga program vaksinasi COVID-19 ini bersih dari komersialisasi.

Menurut Yahya, tarif vaksin sebesar Rp321.660 per dosis dan biaya layanan Rp117.910 terlalu memberatkan perusahaan. Selain itu, tarif tersebut membuat margin yang didapat pemerintah melebar hingga 20%.

“Keuntungannya saja sudah 20%, ini sama saja dengan swasta, keuntungannya sudah termasuk jasa transportasi dan distribusi,” kata Yahya dalam keterangan resmi, Jumat 20 Mei 2021.

Menurunkan harga vaksinasi gotong royong, kata Yahya, menjadi upaya memberi akses vaksin terhadap perusahaan kecil dan menengah. Menurutnya, proteksi berupa vaksin COVID-19 juga diperlukan di industri yang skalanya kecil, tidak hanya di pabrik dan korporasi raksasa. “Penetapan harga ini terlalu mahal,” keluh Yahya.

Meski margin mencapai 20%, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklaim tidak ada komersialisasi dalam vaksinasi gotong royong. Selain itu, Erick menyebut program ini bakal digelar secara transparan, baik dari pelaksanaan hingga struktur harga.

“Kami tidak berpikir komersialisasi vaksin. Namun realitanya vaksin COVID-19 mandiri ini harus dibeli, bukan secara gratis,” kata Erick saat sosialisasi vaksinasi gotong royong, Rabu 19 Mei 2021.

Mantan bos Inter Milan ini menyampaikan program yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ini meringankan beban belanja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Pasalnya, pemerintah harus menggelontorkan dana Rp77 triliun untuk vaksinasi COVID-19 gratis kepada 181,5 juta penduduk Indonesia.

Erick pun mengklaim anggaran vaksin COVID-19 Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. “Jangan dilihat seakan-akan pemerintah cari margin, pemerintah juga alokasikan Rp77 triliun untuk vaksin gratis, saya rasa ini anggaran terbesar,” kata Erick.

Untuk diketahui, ketentuan penetapan harga vaksinasi gotong royong termaktub dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021. Tarif tertinggi vaksin COVID-19 dan layanan itu belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 70 juta penduduk Indonesia harus menerima vaksin COVID-19 pada Agustus hingga September 2021. Secara keseluruhan, 181,5 juta penduduk ditargetkan Jokowi selesai disuntik vaksin COVID-19 pada akhir tahun ini.