Pemerintah Percepat Akses Internet ke Kawasan 3T
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terus menggenjot ketersediaan akses internet demi memuluskan akselerasi ekonomi digital.
Muhamad Arfan Septiawan
Author
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas Laporan dan Pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN TA 2019. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
(Istimewa)JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menggenjot ketersediaan akses internet demi memuluskan akselerasi ekonomi digital.
“Dengan adanya COVID-19, dunia dipaksa pindah ke dunia digital dan ini adalah keharusan. Persoalannya tentu apakah semua negara infrastruktur digital?” kata Sri Mulyani dalam acara Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi.
Bendahara negara mengatakan ada 12.377 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tengah digenjot pembangunan infrastruktur internetnya. Di wilayah tersebut, Sri Mulyani menjanjikan akses 4G di wilayah 3T tersebut.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, pemerintah telah menggelontorkan Rp26 triliun untuk membangun infrastruktur di wilayah 3T tersebut.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Terdapat 9113 desa, 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), serta 6.000 kantor polisi yang ingin dijangkau internet 4G pada 2024.
“Uang pajak, uang utang disiapkan untuk membangun internet di wilayah itu. Belanja pemerintah juga akan dipindahkan ke digital,” kata Sri Mulyani
Program Pemerintah Pindah ke Digital
Sri menuturkan pelaksanaan transformasi ke digital dinilai dapat mempermudah pelacakan setiap transaksi yang dilakukan kementerian mau pun lembaga.
Hal ini diterapkan melalui pemberian Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga bantuan sembako telah dilakukan dengan sistem cashless.
Untuk diketahui, transaksi fisik yang dilakukan pejabat negara punya potensi adanya transaksi ekonomi bawah tanah. Hal itu diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar untuk menghindari pembayaran pajak dan tanggung jawab lainnya.
Menurut laporan Bank Dunia berjudul Shadow Economy All Over The World, transaksi ilegal ini meliputi juga kegiatan suap untuk mempermudah suatu perizinan atau pun kegiatan. Hal inilah yang memicu Sri Mulyani ingin membenahi ekosistem transaksi digital di setiap kementerian dan lembaga pemerintah.
Pasalnya, nilai ekonomi bawah tanah Indonesia pada 2003 hingga 2013 rata-rata mencapai 19% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
“Transaksi-transaksi pemerintah, belanja, sampai gaji pegawai pemerintah itu dilakukan secara digital. Setelah infrastrukturnya siap, semua kegiatan pemerintahan yang sifatnya digital bisa diterapkan di wilayah tersebut (3T),” ungkap Sri Mulyani.
Tidak hanya itu, Indonesia rupanya punya potensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi digitalnya. Merujuk pada laporan Global Startup Ecosystem Report 2020, Indonesia merajai nilai ekosistem digital di dunia.
Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2020 tercatat sebesar US$26,3 miliar atau Rp381,98 triliun (kurs Rp14.524 per dolar AS).
Laporan lain dari Google, Temasek, dan Bain yang berjudul e-Conomy SEA 2020 menyebut nilai ekonomi digital saat ini mencapai US$44 miliar atau Rp638 triliun dan akan meningkat menjadi US$124 miliar atau Rp1.798 triliun pada 2025. (LRD)