Partai Buruh Minta Presiden Pecat Bahlil

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi terkait dengan ruwetnya distribusi LPG 3 Kg di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu 5 Februari 2025.

Massa aksi mulai berjalan menuju pintu masuk Kementerian ESDM di Jalan MH Thamrin sejak pukul 11.00 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian berwarna hitam dengan corak merah. Beberapa di antara mereka ada yang mengenakan ikat kepala kain berwarna merah.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, bahkan mereka mengancam akan melangsungkan demo dengan gelombang yang lebih besar lagi, jika ucapan Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktifkan pengecer menjual LPG 3 Kg tidak dijalankan dengan baik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Saya jamin itu 10.000 buruh akan aksi kembali di depan kantor kementerian ESDM dan di DPR RI besok. Sebanyak 10.000 buruh. Kita tunggu hari ini apakah benar-benar dijalankan perintah Presiden Prabowo Subianto oleh Menteri ESDM dan jajarannya,” kata Said saat ditemui di depan Kementerian ESDM, Rabu 5 Februari 2025.

Said mengungkapkan ketika pengecer dilarang berjualan LPG bersubsidi, masyarakat harus bersusah payah membeli gas melon tersebut mulai dari antre, berjalan hingga berjam-jam, bahkan meregang nyawa.

Said menegaskan, apapun alasan Bahlil, faktanya terjadi kelangkaan LPG 3 Kg dalam satu pekan terakhir hingga Prabowo mengumumkan pengaktifan kembali penjualan LPG 3 Kg bagi para pengecer.

Pihak Kementerian ESDM belum memberikan respons atau komentar atas aksi unjuk rasa tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima TrenAsia hari ini Bahlil melakukan perjalanan dinas ke wilayah kerja hulu migas di Blok Rokan, Provinsi Riau.

Tuntutan Buruh

Dalam aksi hari ini buruh membawa tiga tuntutan. Pertama, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk merombak Kabinet Merah Putih dengan memecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, buruh menolak kebijakan menghilangkan peran pengecer LPG 3 Kg dalam mata rantai pasok penjualan gas bersubsidi.

Ketiga, memperbaiki rantai pasok penjualan LPG 3 Kg khususnya terkait pendistribusian ‘Gas Melon’ dengan menggunakan teknologi bukan melalui kekuasaan. Said menuding apa yang dilakukan Bahlil, dengan melarang penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaannya sebagai menteri.

Sebelumnya, Usai disemprot Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali memperbolehkan pengecer atau dalam hal ini menjadi sub-pangkalan menyalurkan LPG 3 kg ke masyarakat.

Namun Bahlil menyebut, penjualan gas LPG 3kg tetap harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia mengatakan bahwa membeli gas LPG 3 Kg dengan KTP masih menjadi cara yang cukup efektif untuk pendistribusian subsidi gas.

“Kalau enggak pakai KTP mau pakai apa? Kalian mau LPG 3 kg ini dipakai dioplos baru dikasih ke industri nanti subsidi kami ini gimana? Itu maksudnya, tetapi kami juga ingin yang disubsidi ini masyarakat belinya dengan harga yang terukur terjangkau sesuai dengan apa yang program pemerintah,” kata Bahlil usai sidak di salah satu pangkalan di Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa 4 Februari 2025.