OIKN Tawarkan 2 Proyek KPBU, Nilainya Capai Rp130 Triliun

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengakselerasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan menawarkan skema proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta menandatangani perjanjian investasi swasta senilai Rp1,25 triliun.

Untuk mempercepat pembangunan, OIKN menawarkan dua proyek strategis dengan skema KPBU, yaitu proyek hunian senilai Rp60,9 triliun serta proyek jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) senilai Rp70 triliun. Artinya, total nilai dua proyek tersebut mencapai Rp130,9 triliun.

"Ada beberapa (proyek) KPBU baik dari sektor hunian maupun dari sektor infrastruktur dasar lainnya. Saya kira itu intinya KPBU untuk sektor hunian sekitar Rp60,9 triliun, kemudian jalan dan MUT Rp70 triliun," jelas Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 24 Februari 2024.

Kedua proyek ini akan menggunakan skema availability payment, yang berarti mitra swasta akan mendapatkan pembayaran dari pemerintah berdasarkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang dibangun.

Skema ini diklaim dapat mengoptimalkan pembanguna tanpa membebani anggaran negara secara langsung di awal pembangunan. Selain KPBU, OIKN telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lima perusahaan yang akan menginvestasikan dana swasta senilai Rp1,25 triliun ke IKN.

Target total investasi swasta murni untuk proyek ini mencapai Rp6,9 triliun, dengan Rp1,2 triliun yang sudah siap diimplementasikan dalam waktu dekat. Investasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas yang mendukung ekosistem perkotaan di IKN.

"Termasuk untuk yang investasi swasta murni di mana sekarang yang kita kerjasamakan dan sudah siap sebesar Rp1,2 triliun dari Rp6,9 triliun serta sisanya nanti setelah ada yang sudah mengukur tanah dan sebagainya nanti akan kita lanjutkan," tambah Basuki.

Lima perusahaan yang terlibat dalam perjanjian ini meliputi PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, serta Universitas Negeri Surabaya.

Perusahaan-perusahaan tersebut akan membangun kawasan mixed-use, hotel, perkantoran, serta fasilitas pendidikan di IKN. Salah satu poin utama dalam perjanjian investasi ini adalah kepastian hukum bagi para investor mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pembangunan IKN.

OIKN juga menetapkan pembangunan harus dimulai pada tahun 2025, lebih cepat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang memberikan batas waktu hingga 18 bulan setelah penandatanganan.

Untuk mempercepat realisasi IKN, OIKN juga akan memulai pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C pada tahun ini. Pembangunan tersebut bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Lewat berbagai skema tersebut, OIKN mengklaim pihaknya berkomitmen dalam membangun IKN sebagai kota masa depan yang siap bersaing di tingkat internasional.

Dukungan dari sektor swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, serta menciptakan pusat ekonomi baru yang berkelanjutan bagi Indonesia.