Kementan Minta Pemda Dorong Produksi Pertanian Layak Ekspor

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) meminta pemerintah daerah (pemda) memetakan komoditas unggulan daerahnya yang berpotensi untuk ekspor. Pemda juga harus mengoptimalkan mekanisasi dalam pengolahan lahan pertanian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan tiga arahan sektor pengembangan pertanian kepada para bupati yaitu melakukan konsolidasi antarpemimpin daerah, merancang konsep tepat guna serta memanfaatkan penggunaan alat mesin pertanian, dan tiap daerah mampu menghitung komoditas apa saja dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

Syahrul mengatakan pemimpin daerah harus bisa merancang konsep pembangunan pertanian secara terukur dan tepat sasaran.

• Banjir Insentif Pajak Berlanjut, Simak yang Diperpanjang Hingga Akhir Tahun Ini
• Terpukul Pandemi, KAI Telan Kerugian Rp303,4 Miliar di Kuartal I/2021
• Kredit Pintar Sediakan Akses Internet untuk Panti Asuhan Muslim Nusantara

“Kalau untuk ukuran seorang pimpinan daerah harus lebih tinggi lagi (targetnya) dan bukan hanya menembus pasar nasional, namun juga harus bisa menembus pasar internasional. Itu pasti bisa,” ujarnya, dikutip dari Antara, Minggu, 20 Juni 2021.

Selain itu, menurut Syahrul, seorang pemimpin daerah harus jeli dan pintar dalam menentukan produk pangan lokal yang memiliki potensi ekspor. Misalnya, Indonesia memiliki produk kunyit merah yang saat ini dibutuhkan masyarakat dunia dan komoditas tersebut berpotensi besar untuk ekspor.

Selanjutnya, Mentan berharap semua proses pembangunan pertanian di daerah menggunakan mekanisasi sebagai alat penekan losses dan alat percepatan tanam. Kemudian, melakukan koorporasi petani agar skala ekonominya meningkat tajam.

“Dengan begitu, maka pembangunan pertanian daerah akan berjalan baik. Pertanian itu kan di depan mata kita dan kita bukan orang baru di dunia pertanian. Bayangkan saja untuk komoditas porang sebagai contoh, itu dalam delapan bulan pertama bisa menghasilkan Rp40 juta. Delapan bulan kedua Rp80 juta, dan delapan bulan ketiga bisa sampai Rp200 juta per hektare,” katanya.

Syahrul, yang merupakan salah satu pendiri Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, menantang Apkasi membuat konsep proposal pertanian dan siap untuk bersinergi. (LRD)