Bela Jokowi, Bahlil Klaim jadi Penggagas Presiden 3 Periode

JAKARTA - Isu jabatan Presiden tiga periode kembali mencuat setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka KPK, menyatakan ada pihak yang berusaha melanggengkan kekuasaan hingga tiga periode.

Meski tidak menyebut nama, Hasto menyinggung adanya intimidasi dalam upaya mempertahankan posisinya di partai. Pernyataan ini menuai perhatian publik, terutama dalam konteks spekulasi terkait masa jabatan presiden.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait isu penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah penggagas ide tersebut, bukan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi yaitu saya," ungkap Bahlil kala memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dikutip Rabu, 1 Januari 2025.

Penundaan Pilpres, menurut Bahlil Lahadalia, muncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum sepenuhnya stabil pasca-pandemi COVID-19.

Dalam pernyataannya Bahlil juga juga sempat menyindir Hasto sebagai sosok “sok tahu”. "Jadi rasanya agak sok tau juga kelihatannya ya," tambah Bahlil.

Ide tersebut didasari oleh berbagai masukan, terutama dari kalangan investor, yang merasa bahwa fokus negara seharusnya tertuju pada pemulihan ekonomi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemilihan umum yang besar.

Ia juga dengan tegas membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa Jokowi menginginkan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

Polemik Presiden Tiga Periode

Dalam keterangannya, Bahlil mengakui bahwa pernyataan mengenai penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode sempat ia lontarkan pada masa lalu, namun ia menegaskan bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang kini telah ia luruskan.

Ia menegaskan ide untuk menunda Pilpres bukan berasal dari Jokowi, melainkan merupakan inisiatif yang ia usulkan sendiri dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi Indonesia setelah krisis pandemi.

Jokowi, pada kesempatan terpisah, juga memberikan klarifikasi yang tegas terhadap tuduhan tersebut. Jokowi menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan dan menganggap tuduhan tersebut sebagai bagian dari framing jahat yang tak berdasar.

Jokowi menantang pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut untuk memberikan bukti konkret atau bertanya langsung kepada pimpinan partai terkait, termasuk Ketua Umum PDIP atau pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam isu ini.

Jokowi menekankan pentingnya menjaga kedewasaan politik dan menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat, yang dapat merusak citra dan keharmonisan hubungan antar partai politik.

"Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun," tegas Jokowi.

Tuduhan tentang perpanjangan masa jabatan tiga periode tersebut, bagi Jokowi, hanya akan menambah keruh situasi politik yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintahan yang sedang dijalankan. Terkait isu ini, Jokowi menyatakan bahwa framing seperti itu tidak baik dan tidak pernah terjadi.