Bebani APBN, DPR Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Rp466 Triliun Ditinjau Ulang
Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru bakal ditinjau ulang. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ecky Awal menyebut pembangunan IKN baru pada akhirnya hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.
Muhamad Arfan Septiawan
Author
Pradesain Istana Negara di calon ibu kota baru di Kalimantan Timur / YouTube Presiden Joko Widodo
(Istimewa)JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) untuk ditinjau ulang. Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal menyebut pembangunan IKN baru pada akhirnya hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.
Mega proyek itu diklaim Ecky kurang tepat berjalan di saat keuangan negara megap-megap akibat pandemi COVID-19.
Alasan lainnya, Ecky meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan COVID-19. Menurutnya, dukungan dana yang tinggi dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
- Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
- Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
- Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement
- Gandeng Visa Indonesia, MNC Bank Luncurkan MotionVisa
“Pemerintah (seharusnya) berkonsentrasi penuh menangani pandemi COVID-19 yang secara jelas mempertaruhkan keselamatan warga. Sedangkan pemindahan IKN bukan merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, itu merupakan amanah,” kata Ecky dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Juni 2021.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah memasukan anggaran pembangunan IKN baru dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2022.
Pemerintah diperkirakan harus merogoh kocek hingga Rp466 triliun untuk membangun IKN baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sumber dana pembangunan ini berasal dari APBN senilai Rp89,4 triliun, public-private placement sebesar Rp253,4 triliun atau 54,38%, dan BUMN & BUMD sebesar Rp123,2 triliun atau 26,44%.
Ecky mengatakan upaya menggenjot indeks pembangunan manusia (IPM) jauh lebih penting dibandingkan dengan pembangunan IKN baru.
“Apabila kita keluar dari krisis COVID-19 tahun 2022 dan tidak diikuti krisis keuangan di 2023, ini saya punya keyakinan Indonesia akan jadi pemenang bila IPM kuat,” jelas Ecky.
Menyoal pemerataan ekonomi, Ecky meninjau hal itu tidak perlu dilakukan dengan pembangunan IKN baru. Ekonomi di luar Pulau Jawa, kata Ecky, bisa dipacu melalui skema proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini menjadi cara yang paling ampuh memacu pemerataan ekonomi tanpa meletakan beban terlalu berat kepada APBN.
“Kalau ingin melahirkan pertumbuhan sentra ekonomi baru, saya rasa sekarang program pemerintah melalui KEK dan pembangunan infrastruktur itu,” tegas Ecky
Untuk diketahui, meski proyek ini baru masuk dalam RAPBN 2022, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan biaya awal pembangunan IKN baru pada tahun ini.
Pemerintah tercatat sudah mengeluarkan dana hingga Rp1,7 triliun pada tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk belanja project development fund Rp900 miliar dan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp800 miliar. (LRD)