Nasional

Baru 100 Hari Pertama Kabinet, Prabowo Sudah Ancam Reshuffle

  • Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak memenuhi standar kinerja atau melenceng dari arahan pemerintah.
WhatsApp Image 2024-10-23 at 19.40.21.jpeg
Kabinet Merah Putih dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto (ig resmi prabowo)

JAKARTA - Kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan gejolak internal. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan adanya menteri yang dinilai belum selaras dalam menjalankan tugas dan arahan pemerintah.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk fokus pada kesejahteraan rakyat. Presiden bertekad menunaikan janji kampanye dan visi Astacita demi kepentingan rakyat Indonesia. Namun, upaya ini dinilai terhambat oleh kinerja beberapa menteri yang dianggap tidak sesuai dengan harapan.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” tegas Prabowo ketika ditanya terkait reshuffle Kabinet kala menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, dikutip Kamis, 6 Februari 2024.

Prabowo dikabarkan telah merasakan kinerja kabinetnya dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Presiden akan mengevaluasi kinerja para menteri berdasarkan pakta integritas yang telah disepakati. 

Prabowo mengungkap pihaknya tidak akan segan-segan memberikan peringatan reshuffle jika ditemukan menteri atau kepala lembaga yang tidak bekerja dengan benar.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali," jelas Prabowo.

Ancaman reshuffle ini dinilai sebagai upaya Prabowo untuk menjaga stabilitas dan kinerja kabinet. Namun, langkah ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan di internal pemerintahan, terutama jika ada menteri yang merasa dirugikan atau tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja.

Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak memenuhi standar kinerja atau melenceng dari arahan pemerintah.

"Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” jelas Prabowo.

Prabowo menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia mengajak seluruh pejabat negara untuk berani melakukan introspeksi diri dan tetap setia pada kepentingan rakyat Indonesia. 

Peringatan keras ini disampaikan Presiden dalam berbagai forum, termasuk saat menghadiri peringatan Harlah Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri kabinet. 

Dasco Singgung Menteri Tak Taat Arahan

Wakil Ketua DPR RI sekaligus tangan kanan Prabowo di Parlemen, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka menyoroti adanya menteri yang dinilai tidak taat pada arahan Presiden. 

"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa demikian," ungkap Dasco di gedung Parlemen Jakarta.

Meskipun tidak menyebut nama secara spesifik, Dasco menegaskan bahwa hal ini bisa menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pemerintahan. 

"Menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi," tambah Dasco.

Pernyataan Dasco ini memicu spekulasi di kalangan politisi dan pengamat politik. Beberapa nama menteri mulai disebut-sebut sebagai pihak yang dimaksud, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah.

Isu ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program-program prioritas.