100 Hari Gubernur Sherly, Penghapusan Uang Komite Sekolah dan Beasiswa Kuliah

SOFIFI - Dalam 100 hari pertamanya menjabat, Gubernur Maluku Utara Sherly Taib membuat gebrakan besar di sektor pendidikan. Salah satu langkah paling mencolok adalah penghapusan uang komite di semua SMA, SMK, dan SLB negeri di wilayah Maluku Utara yang mulai berlaku sejak April 2025.

Kebijakan ini tidak hanya simbolis, tetapi menjadi komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, adil, dan bebas hambatan ekonomi.

Penghapusan uang komite ini bukan tanpa dasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa 21,62 persen remaja usia 16–18 tahun di Maluku Utara tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK.

Salah satu penghambat utamanya adalah biaya pendidikan, terutama pungutan tidak resmi seperti uang komite. Pemerintah daerah merespons kondisi ini dengan kebijakan berani untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan.

“Pendidikan harus menjadi hak, bukan beban. Kami ingin memastikan setiap anak di Maluku Utara dapat menyelesaikan 12 tahun wajib belajar tanpa terkendala masalah ekonomi,” jelas Sherly, dalam keterangan resminya dikutip Senin, 26 Mei 2025.

Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Maluku Utara menerapkan sistem pembayaran langsung (LS) dari kas daerah ke sekolah. Dana baru akan dicairkan setelah surat pertanggungjawaban (SPJ) diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Mekanisme ini diharapkan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Selain itu, seluruh sekolah negeri mendapat bimbingan teknis secara daring mengenai pengelolaan dana BOS dan BOSDA, sebagai bagian dari langkah preventif mencegah penyalahgunaan anggaran. Pemerintah menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam pelaksanaan program pendidikan.

Perluasan program ke sekolah swasta juga sudah direncanakan. Mulai Juli 2025, kebijakan penghapusan uang komite akan diberlakukan pula di SMA/SMK/SLB swasta, untuk menghindari kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.

“Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua siswa tanpa memandang status sekolah,” tambah Sherly.

Beasiswa Mahasiswa

Guna menunjang pendidikan tinggi, Pemprov juga tengah menyusun program beasiswa bagi mahasiswa asal Maluku Utara. Skema beasiswa ini masih dalam tahap finalisasi, namun sudah dipastikan akan menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan tinggi di masa kepemimpinan Sherly–Sarbin.

Program-program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama para orang tua siswa. Banyak yang merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk menyekolahkan anak hingga jenjang menengah atas.

Dampak sosialnya mulai terasa, dengan meningkatnya semangat belajar di kalangan siswa dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Gubernur Sherly juga mengajak semua pihak, mulai dari masyarakat, tenaga pendidik, hingga pelaku usaha, untuk bersama-sama mendukung transformasi pendidikan di Maluku Utara. Menurutnya, investasi terbesar yang dapat dilakukan hari ini adalah membentuk generasi muda yang unggul, sehat, dan berdaya saing.