OJK Meresmikan Merger BPR Kabupaten Cirebon

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Cirebon sedang mengalami transisi penggabungan (merger). Kali ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan merger Perusahaan Daerah (PD) BPR di Kabupaten Cirebon.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana bersama Bupati Cirebon H. Imron dan para pimpinan lembaga Pemerintahan di wilayah III Cirebon melakukan peluncuran merger tersebut pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Heru Kristiyana mengatakan, merger dilakukan untuk memperkuat sistem kelembagaan BPR dan meningkatkan struktur permodalan. Merger BPR merupakan bagian dari Program Konsolidasi Perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan.

"Untuk memperkuat Industri BPR yang sehat dan produktif diperlukan kelembagaan BPR dengan dukungan permodalan yang kuat. Hal itu dibutuhkan agar BPR dapat menyediakan dana bagi sektor riil khususnya usaha mikro dan kecil. Itu juga agar BPR dapat menyerap risiko-risiko yang mungkin terjadi," kata Heru.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sebelumnya memiliki 19 BPR yang 7 di antaranya dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagian di antaranya telah melakukan merger atau penggabungan sejak beberapa waktu lalu.

Sudah 12 BPR

Hingga saat ini sebanyak 12 BPR telah bergabung menjadi PD BPR Babakan. Sisanya 7 BPR lainnya bergabung menjadi PD BPR Astanajapura.

Heru mengatakan, OJK sangat mengapresiasi langkah strategis Bupati Cirebon dalam menggabungkan BPR milik pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Merger diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi BPR dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Misalnya permodalan, SDM, teknologi informasi, produk dan layanan serta persaingan dengan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kedua BPR hasil merger tersebut diharapkan dapat mengembangkan bisnis sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian bagi Kabupaten Cirebon. Merger juga diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan asli daerah.

Kehadiran BPR sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena banyak layanan BPR yang tidak dapat diberikan oleh bank umum. Dekatnya lokasi BPR dengan masyarakat, layanan yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola. Karakteristik produk yang ada disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, lanjut Heru.

Sejumlah strategi untuk penguatan dan pengembangan BPR sudah disiapkan OJK agar BPR dapat terus tumbuh dan berkembang melayani masyarakat. Strategi tersebut di antaranya penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola dan prinsip kehati-hatian, penguatan infrastruktur (SDM dan TI) serta penguatan daya saing melalui branding industri BPR, kerja sama berbasis Teknologi Informasi dan inovasi produk dan layanan.

Ketentuan-Ketentuan OJK terkait Aspek-Aspek BPR

Aspek Kelembagaan, yaitu ketentuan kelembagaan BPR, kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor, tata kelola, dan ketentuan mengenai rencana bisnis BPR.

Aspek Prudensial, yaitu Ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Dilanjutkan penerapan manajemen risiko, Kualitas Aset Produktif, dan pelaporan BPR melalui sistem pelaporan OJK.

Aspek Infrastruktur TI dan SDM, yaitu mengenai Standar Penerapan Teknologi Informasi (SPTI) dan sertifikasi kompetensi kerja bagi pengurus BPR.

Secara nasional, hingga Agustus aset, dana pihak ketiga dan kredit industri BPR terus berkembang. Beberapa perkembangan tersebut yaitu total aset industri BPR mencapai Rp 143,2 triliun (9,62% yoy). Dilanjutkan dengan DPK sebesar Rp 97,9 triliun (10,82% yoy), dan kredit yang disalurkan sebesar Rp106,1 triliun (11,44% yoy).

Sementara untuk wilayah Cirebon, total aset BPR meningkat 13,50% menjadi Rp2,98 triliun. Sementara Dana Pihak Ketiga dan kredit masing-masing meningkat sebesar 14,30% menjadi Rp2 triliun dan 15,14% menjadi Rp2,34 triliun.