Negosiasi Tarif, Sri Mulyani Rayu Trump dengan 5 Hal

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Indonesia telah menjajaki proses dan membangun komunikasi dalam negosiasi kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat.

Sejauh ini terdapat lima hal yang disampaikan oleh Indonesia kepada pemerintahan Negeri Paman Sam. Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih melanjutkan diskusi teknis dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat

"Pemerintah telah menjajaki proses dan menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah AS di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan AS kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara daring, Kamis, 24 April 2025.

• Carikan Pekerjaan Menantu, Eks Presiden Korsel Moon Jae-in Didakwa Korupsi
• Mencermati Tren Dividen BMRI 10 Tahun Terakhir
• IJTI Angkat Bicara Soal Direktur Jak TV jadi Tersangka Kasus Timah

Indonesia menegosiasikan, pertama adanya penyesuaian tarif biaya masuk untuk produk-produk dari AS secara selektif. Kedua peningkatan impor dari AS terhadap produk minyak dan gas, peralatan teknologi, serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia. 

Sri mulyani juga menyebut Indonesia mendiskusikan adanya reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan. Termasuk juga penyesuaian langkah-langkah nontariff measures, terutama terkait kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan perihal kuota impor, serta melakukan deregulasi peraturan teknis (pertek) di berbagai Kementerian/Lembaga.

Terakhir kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk traded remedies secara responsif dan cepat.

Bendahara Negara ini mengatakan situasi di AS saat ini masih sangat dinamis. Ketidakpastian atas arah kebijakan serta interaksi retaliasi antara AS dan China masih terus berkembang.

Dalam konteks ini, Indonesia menjalankan negosiasi dengan pendekatan yang aktif, termasuk menyampaikan komitmen dan langkah-langkah kebijakan domestik yang relevan.

Pemerintah Indonesia juga terus memantau perkembangan kebijakan AS serta reaksi negara-negara lain yang melakukan negosiasi maupun retaliasi.

Pemerintah AS pun, menurut Menkeu, menyatakan bahwa mereka tidak sedang menciptakan krisis, tetapi ingin mewujudkan sistem perdagangan yang adil. Proses negosiasi pun berkembang ke arah diskusi yang berfokus pada reformasi sistem perdagangan global, termasuk peran World Trade Organization (WTO).

Adapun Indonesia disebut memiliki posisi yang relatif kuat karena kekuatan ekonomi domestik yang solid, reformasi struktural, perbaikan produktivitas, serta ketahanan pangan dari sektor pertanian yang dapat menjadi bantalan terhadap guncangan eksternal.