Jokowi Rajin Stop Ekspor Komoditas, Himbara Kompak Beri Dukungan

JAKARTA - Himpunan Bank Bank Milik Negara (HIMBARA) berkomitmen mendukung langkah hilirisasi industri.

Ketua Himbara yang juga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk alias BRI, Sunarso mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar semua pihak mendukung hilirisasi industri.

Untuk itu, sektor perbankan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

“Bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return. Tadi ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali. Maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso seusai pertemuan pelaku industri perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Presiden Jokowi, Senin 16 Januari 2023.

Himbara sendiri terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Terkait hilirisasi industri ini, Presiden Jokowi sebelumnya telah menekankan bahwa Pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara. Sejak tiga tahun lalu, Presiden Jokowi sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor tersebut dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.

Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi menilai Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi sekitar Rp360 triliun. Atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Indonesia kini serius melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.

Lalu selain nikel, komoditas apa saja yang sempat disetop Jokowi untuk tidak diekspor? Berikut TrenAsia rangkum untuk Anda.

Batu Bara

Pada awal 2022, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan dengan menghentikan ekspor batu bara dari Indonesia yang menjadi kebutuhan dari dunia.

Larangan ekspor batu bara dilakukan karena menipisnya pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero). Serta produsen batu bara banyak yang memilih untuk ekspor ke luar negeri daripada memasok ke PLN karena harga di pasar internasional sedang melambung.

Penghentian ekspor batu bara ini dilakukan secara tiba-tiba, imbasnya banyak importir melayangkan protes keras ke Indonesia. Namun sebulan berselang larangan ekspor batu bara akhirnya dicabut pada 1 Februari 2022.

Crude Palm Oil (CPO)

Pada Januari hingga Maret 2022 harga minyak melambung dan stok di dalam negeri seolah-olah lenyap dari pasaran. Akibatnya terjadi sejumlah antrean panjang di beberapa kota demi mendapatkan minyak goreng.

Persoalan minyak goreng belum juga berakhir hingga April 2022. Presiden Jokowi langsung mengambil langkah dengan melarang ekspor CPO, minyak sawit merah atau red palm oil (RPO), palm oil mill effluent (POME), serta refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein dan used cooking oil mulai 28 April 2022.

Larangan ekspor ikut menggemparkan dunia, karena saat larangan itu resmi dikeluarkan, kondisi global sedang sangat terpukul akibat perang Rusia dan Ukraina. Posisi Indonesia dalam perdagangan minyak nabati dunia yang juga besar membuat inilah larangan CPO berpengaruh besar terhadap inflasi global.

Indonesia akhirnya membuka kembali ekspor CPO pada 23 Mei 2022.

Bauksit

Terbaru larangan ekspor bauksit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 dan juga menggenjot hilirisasinya.

Kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Pertama, ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Terakhir Jokowi juga ingin meningkatkan penerimaan devisa.

Hal ini dirasa Jokowi sejalan dengan program pemerintah yang juga mendorong hilirisasi dalam negeri. Serta mengurangi ekspor bahan mentah sehingga dapat meningkatkan nilai tambah suatu komoditas tersebut.