IHSG di Zona Hijau Pasca BI Rate Dipangkas, BMRI Optimistis Capai Target Kredit 12 Persen

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melaju di zona hijau setelah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate 25 basis poin ke level 5,50%. Situasi ini juga menjadi momentum strategis bagi perbankan nasional untuk memperluas penyaluran kredit.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) salah emiten bank plat merah, misalnya, yang menjadi salah satu pelaku industri yang menangkap peluang ini dan siap mengintensifkan ekspansi pembiayaan berbasis ekosistem serta digitalisasi layanan keuangan.

Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, menjelaskan bahwa penyesuaian kebijakan moneter BI akan direspons dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Namun, arah strategis Bank Mandiri tetap fokus pada pembiayaan sektor-sektor prioritas dan perluasan layanan digital.

“Penyesuaian suku bunga kredit dan simpanan akan kami lakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan likuiditas internal, strategi bisnis, serta dinamika pasar dan kebijakan moneter,” ujarnya dalam pernyataan resmi pada 21 Mei 2025.

Bank Mandiri mencatatkan optimisme terhadap target pertumbuhan kredit tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai 10%–12% secara tahunan. Optimisme ini dibarengi dengan penguatan pembiayaan ke sektor-sektor unggulan dan tangguh (resilient), yang diiringi pendekatan ekosistem untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan.

“Kami akan memperkuat fokus pada pembiayaan berbasis ekosistem, khususnya di segmen wholesale, yang kami anggap strategis untuk menopang pertumbuhan jangka panjang,” lanjut Ashidiq.

Selain pendekatan ekosistem, Mandiri juga terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari strategi ekspansi. Platform Livin’ by Mandiri untuk nasabah ritel, Kopra by Mandiri untuk nasabah wholesale, dan Livin’ Merchant untuk pelaku UMKM menjadi ujung tombak integrasi layanan keuangan berbasis teknologi.

Langkah BI menurunkan BI rate dipandang Ashidiq sebagai kebijakan yang akomodatif dan selaras dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional. Ia berharap bauran kebijakan moneter dan makroprudensial ini dapat memberikan kepercayaan tambahan bagi dunia usaha dan perbankan untuk bergerak lebih agresif.

“Kebijakan pelonggaran ini memperkuat sinyal bahwa stabilitas tetap terjaga, sementara ruang pertumbuhan tetap terbuka. Kami melihat ini sebagai peluang memperluas pembiayaan berkualitas secara berkelanjutan,” pungkasnya.

IHSG Tancap Gas

Dampak positif kebijakan BI ini juga tercermin pada pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 21 Mei 2025 ditutup menguat 0,67% atau 47,85 poin ke level 7.142,46, mencatatkan kenaikan tertinggi kedua di Asia dan tertinggi di kawasan ASEAN.

Bahkan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi harian di 7.170,72 setelah pengumuman penurunan suku bunga acuan. Volume transaksi mencapai 26,64 miliar saham dengan nilai Rp15,48 triliun, dan sebanyak 349 saham tercatat menguat.

Kenaikan IHSG ditopang oleh penguatan saham sektor barang baku, kesehatan, dan properti. Saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) melonjak 12,6%, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik 6,59%, dan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) menguat 6,03%. Sektor barang baku menjadi pendorong utama dengan kenaikan sebesar 2,29%, diikuti oleh sektor kesehatan (1,50%) dan properti (1,32%).

Sentimen positif pasar dipicu oleh keputusan Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Mei 2025 yang tidak hanya menurunkan BI Rate, tetapi juga suku bunga deposit facility menjadi 4,75% dan lending facility menjadi 6,25%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut keputusan ini konsisten dengan inflasi yang terkendali serta sebagai langkah untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meskipun keputusan BI ini sejalan dengan konsensus mayoritas analis, beberapa pihak sempat memperkirakan BI Rate akan tetap bertahan.

Dari 35 analis yang disurvei Bloomberg, 13 di antaranya memperkirakan suku bunga tidak akan dipangkas. Dengan demikian, penurunan BI rate ini menjadi yang kedua sepanjang 2025, mencerminkan respons BI terhadap sinyal perlambatan ekonomi domestik dan kebutuhan pelonggaran kebijakan moneter.