2 Minggu Menjabat, Presiden Sementara Korea Selatan Juga Dimakzulkan

SEOUL- Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan penjabat presidennya Han Duck-soo. Dua minggu setelah parlemen memilih untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol.

Sebanyak 192 anggota parlemen memberikan suara untuk pemakzulannya. Lebih dari 151 suara yang dibutuhkan agar pemakzulannya berhasil.

Perdana Menteri Han mengambil alih peran tersebut setelah Presiden Yoon dimakzulkan oleh parlemen. Langkah ini menyusul upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer pada tanggal 3 Desember.

Han seharusnya memimpin negara keluar dari kekacauan politik. Tetapi anggota parlemen oposisi berpendapat bahwa ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon.

Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa melakukan protes. Ini setelah ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengumumkan bahwa hanya 151 suara dibutuhkan untuk meloloskan rancangan undang-undang pemakzulan. Artinya, tidak seperti 200 suara yang diperlukan untuk pemakzulan Yoon. Dengan demikian kali ini tidak diperlukan suara dari anggota parlemen yang berkuasa agar Han dapat dimakzulkan di parlemen.

Anggota parlemen dari partai berkuasa berkumpul di tengah ruang pemungutan suara sambil meneriakkan, "tidak sah!" dan "penyalahgunaan kekuasaan!" sebagai tanggapan, dan menyerukan agar Ketua DPR mengundurkan diri. Sebagian besar dari mereka memboikot pemungutan suara.

Han selanjutnya akan diskors dari tugasnya segera setelah ia diberitahu secara resmi oleh parlemen. Oposisi pertama kali mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han pada hari Kamis setelah ia memblokir pengangkatan tiga hakim yang dipilih parlemen untuk mengawasi kasus Yoon.

Mahkamah Konstitusi Korea biasanya terdiri dari sembilan hakim. Setidaknya enam hakim harus menegakkan pemakzulan Yoon agar keputusan tersebut dapat ditegakkan.

Saat ini hanya ada enam hakim di pengadilan, yang berarti satu penolakan saja akan menyelamatkan Yoon dari pemecatan. Pihak oposisi berharap tiga calon tambahan akan membantu meningkatkan peluang Yoon untuk dimakzulkan.

Pertama Terjadi

Ini adalah pertama kalinya seorang presiden sementara dimakzulkan sejak Korea Selatan menjadi negara demokrasi. Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan menggantikan Han sebagai penjabat presiden.

Seperti Yoon, pemakzulan Han perlu dikonfirmasi oleh mahkamah konstitusi, yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut harus ditegakkan. "Saya menghormati keputusan Majelis Nasional," kata Han pada hari Jumat sebagaimana dikutip Reuters.

Dia menambahkan akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi dan akan menangguhkan tugasnya agar tidak menambah kekacauan.

Pada tanggal 3 Desember, Yoon mengejutkan negara tersebut dengan mengumumkan penerapan darurat militer, dengan alasan perlunya melindungi negara dari kekuatan "anti-negara". Beberapa jam kemudian ia membatalkan perintah tersebut setelah 190 anggota parlemen menolaknya, banyak dari mereka memanjat pagar dan memecahkan barikade untuk masuk ke ruang pemungutan suara. Yoon kemudian meminta maaf tetapi mengatakan bahwa ia berusaha melindungi demokrasi negara tersebut.

Semenjak itu, Yoon dan sekutunya terus dirundung dampak politik dan hukum dari perintah darurat militer yang berlaku singkat. Pejabat tinggi dari pemerintahan Yoon telah ditangkap dan didakwa atas tuduhan pemberontakan, sementara Yoon menghadapi persidangan pemakzulan. Namun, presiden yang diskors, yang dilarang meninggalkan negara itu, telah menentang panggilan dari otoritas investigasi.

Pada hari Jumat, won Korea jatuh ke level terendah terhadap dolar sejak krisis keuangan global 16 tahun lalu. Kedua pihak saling menyalahkan atas kekacauan tersebut. Pemberhentian Han kemungkinan akan memperparah kebuntuan politik dan ketidakpastian yang tengah dihadapi negara tersebut.