Indonesia Butuh Rp3.461 Triliun untuk Penuhi Perjanjian Paris

JAKARTA – Indonesia telah meneken komitmen nationally determined contribution (NDC) dalam Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global 1,5 derajat pada 2030. Keterlibatan Indonesia dalam misi penyelamatan iklim tersebut rupanya memiliki konsekuensi terhadap belanja negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia butuh Rp3.461 triliun untuk pemenuhan target Perjanjian Paris yang diteken enam tahun lalu.

“Indonesia bahkan sudah cukup menggembirakan dalam mencegah perubahan iklim, ini dananya membutuhkan Rp3.461 triliun,” kata Sri Mulyani dalam webinar, Jumat, 11 Juni 2021.

Dengan demikian, Indonesia perlu mengeluarkan Rp266 triliun per tahun demi mencapai target Perjanjian Paris tersebut. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menyanggupi anggaran Rp86,7 triliun dalam program upaya mencegah perubahan iklim.

“Anggarannya lebih besar bahkan dari anggaran kesehatan COVID-19 dan APBN kita bisa membiayai sebesar Rp86,7 triliun. Meski memang tidak harus semuanya dari APBN karena upaya ini perlu gotong royong dari swasta, masyarakat, hingga filantropi,” ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyadari adanya kenaikan permintaan energi dalam beberapa tahun terakhir ini. Meski begitu, dirinya mengakui porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia masih minim dan kalah jauh dari penggunaan energi tidak ramah lingkungan seperti batu bara.

“Penggunaan energi ini semakin meningkat, bagaimana caranya agar penggunaan energi ini tidak menghasilkan karbon yang bisa mencemari lingkungan. Kita pun harus transisi ke EBT dan hal itu tidak mudah,” ujar Sri Mulyani.

Mempercepat Migrasi

Bendahara Negara menyentil PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mempercepat migrasi ke energi terbarukan. Pasalnya, pemerintah menargetkan Penggunaan batu bara bisa menurun hingga 60% pada 2050.

Hal ini dilakukan untuk menekan dampak krisis iklim sekaligus sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). GRK dianggap berbahaya karena merupakan faktor utama dalam peningkatan suhu global.

Secara rinci, bauran energi primer pada 2050 yang ditargetkan meliputi batu bara 39%, gas 12%, minyak 17%, dan energi baru terbarukan (EBT) 32%.

“PLN sebagai perusahaan monopoli di bidang kelistrikan harus bisa mendukung penggunaan EBT 23% pada 2030 dan 32% pada 2050 bisa tercapai,” ujar Sri Mulyani.

Visi Sri Mulyani itu sebenarnya tengah coba dicapai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian ESDM tercatat sedang menyusun skema phasing out atau penghentian secara bertahap operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Berdasarkan data yang dihimpun, masih ada 54 unit proyek atau sebesar 1.563 MW yang belum terkontrak. Proyek tersebut dikembangkan oleh PLN.

Sementara untuk proyek yang sudah terkontrak tetapi belum masuk tahap konstruksi, jumlahnya sebanyak 43 unit atau 6.228 MW, dikembangkan oleh produsen listrik swasta Independent Power Producer (IPP).