WFA Jadi Jurus Pemerintah Kerek Belanja Saat Lebaran 2026

JAKARTA, TRENASIA.ID – Pemerintah membuat terobosan unik dalam paket kebijakan Lebaran tahun 2026 ini dengan menggabungkan fleksibilitas kerja dan strategi ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto, menetapkan skema Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian vital dari stimulus ekonomi nasional saat ini.

Dalam konferensi pers bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026, pemerintah menegaskan bahwa WFA bukan sekadar tren digital semata. Kebijakan ini dirancang secara spesifik untuk mendongkrak perputaran uang di daerah tujuan mudik melalui perpanjangan masa tinggal para perantau kota.

Logikanya cukup sederhana: semakin lama masyarakat berada di kampung halaman sambil tetap menerima gaji penuh, semakin besar potensi belanja konsumsi mereka. Langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 melalui pemerataan distribusi kekayaan ke daerah.

• Baca Juga: Prospek Besar Insinyur Muda di World Engineering Day 2026

1. Konsep Kerja Sambil Belanja

Alasan utama WFA dikategorikan sebagai stimulus adalah potensinya untuk menahan masyarakat lebih lama di kampung halaman masing-masing. Dengan bekerja dari lokasi mudik pada pertengahan dan akhir Maret, pekerja otomatis akan membelanjakan uangnya untuk kuliner, wisata lokal, dan UMKM.

Pemerintah ingin mengubah pola mudik yang biasanya singkat menjadi workcation, sehingga dampak ekonomi bagi pedagang kecil di daerah menjadi signifikan. "Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan satu dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ujar Menaker Yassierli di Stasiun Gambir Jakarta hari ini. 

Strategi ini dianggap solusi yang menguntungkan semua pihak di tengah lesunya ekonomi global saat ini. Pekerja bisa berkumpul keluarga lebih lama tanpa potong cuti, sementara ekonomi daerah mendapatkan suntikan dana segar dari belanja rutin para pemudik metropolitan tersebut.

• Baca Juga: Trek Kawah Wayang Pengalengan jadi Magnet Baru Penggila MTB

2. Strategi Tanggal Cantik

Guna memuluskan rencana belanja daerah tersebut, Menaker menetapkan dua periode strategis untuk WFA agar durasi tinggal semakin panjang. Periode pertama pada 16-17 Maret 2026 ditujukan bagi mereka yang ingin memulai perjalanan mudik lebih awal sebelum puncak arus lalu lintas.

Periode kedua disiapkan pada tanggal 25-27 Maret 2026 untuk menahan arus balik agar tidak menumpuk di satu waktu. Harapannya, pemudik tidak buru-buru pulang ke Jakarta, melainkan bekerja dari kampung, yang berarti ada pengeluaran tambahan untuk akomodasi dan konsumsi.

Para kepala daerah diminta proaktif mengawal kebijakan ini agar dampaknya terasa nyata bagi perekonomian wilayah mereka masing-masing. "Kami mengimbau bupati dan walikota untuk mengimbau seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan pekerja melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain," lanjut Yassierli menegaskan.

3. Anggaran dan Diskon Transportasi

Menko Airlangga memahami bahwa mobilitas masyarakat adalah kunci perputaran uang, sehingga pemerintah mengalokasikan dana khusus transportasi senilai Rp911,16 miliar. Subsidi ini bertujuan meringankan beban ongkos mudik agar sisa Tunjangan Hari Raya (THR) masyarakat bisa dibelanjakan untuk konsumsi daerah.

Rincian stimulus ini mencakup diskon tiket kereta api dan kapal laut sebesar 30%, serta potongan harga tiket pesawat domestik. "Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN, khususnya untuk sektor transportasi," ujar Airlangga merinci sumber dana.

Insentif paling ekstrem diberikan oleh PT ASDP yang menggratiskan penyeberangan 100% pada periode tertentu untuk menekan biaya logistik kendaraan pribadi. Strategi harga murah ini diharapkan memicu gelombang perjalanan yang lebih masif ke berbagai pelosok daerah selama musim Lebaran.

4. Jaminan Gaji Penuh

Skenario stimulus konsumsi ini hanya akan berhasil jika daya beli pekerja dijaga tetap utuh selama periode WFA. Oleh karena itu, Menaker memberikan jaminan keras bahwa pelaksanaan kerja jarak jauh tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan maupun memotong gaji.

Jaminan pendapatan penuh ini sangat krusial agar pekerja memiliki kepercayaan diri finansial untuk tetap berbelanja dan "jajan" selama di kampung. "Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat bekerja biasa atau sesuai perjanjian," tegas Yassierli.

Jika gaji dipotong, otomatis niat belanja di daerah akan menyusut drastis, dan fungsi WFA sebagai stimulus ekonomi gagal. Pengawasan ketat akan dilakukan dinas tenaga kerja untuk memastikan perusahaan tidak mencurangi aturan pengupahan dengan dalih fleksibilitas kerja yang diberikan.

5. Jaring Pengaman Bansos

Menyadari bahwa tidak semua masyarakat bisa menikmati fasilitas WFA, pemerintah menyiapkan jaring pengaman berupa bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun. Stimulus ini khusus menyasar masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tetap bisa ikut berbelanja kebutuhan pokok untuk merayakan Hari Raya Idulfitri.

Pemerintah ingin memastikan bahwa perputaran ekonomi terjadi di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di kalangan pekerja kantoran saja. "Pemerintah juga mengalokasikan Rp11,92 triliun guna menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah," tambah Airlangga dalam paparan resminya tersebut.

Dengan strategi "kepung" dari segala sisi ini, pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi triwulan I akan tercapai dengan baik. WFA bukan lagi sekadar tren kerja digital, tapi telah bertransformasi menjadi alat kebijakan fiskal untuk mendistribusikan kekayaan ke seluruh negeri.