Trump Desak FIFA, Begini Aturan Kartu Merah di Piala Dunia

JAKARTA, TRENASIA.ID – Upaya lobi yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada FIFA untuk membatalkan skorsing penyerang Timnas AS, Folarin Balogun, menjadi salah satu kontroversi terbesar di Piala Dunia 2026. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola: apakah kartu merah di Piala Dunia sebenarnya bisa dibatalkan?

Kontroversi bermula setelah Balogun menerima kartu merah langsung saat Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada babak 32 besar. Wasit asal Brasil mengusir penyerang tersebut usai tekel keras yang dinilai membahayakan pemain lawan.

Sesuai aturan umum FIFA, kartu merah langsung otomatis membuat seorang pemain menjalani hukuman larangan bermain pada pertandingan berikutnya. Artinya, Balogun seharusnya dipastikan absen saat Amerika Serikat menghadapi Belgia pada babak 16 besar.

Namun, keputusan tersebut justru berubah setelah muncul laporan mengenai adanya lobi intensif dari pemerintahan Trump kepada FIFA.

Kronologi Dugaan Lobi Trump ke FIFA

Laporan menyebutkan, tak lama setelah pertandingan berakhir, tim kerja Piala Dunia di Gedung Putih langsung memberikan laporan kepada Presiden Donald Trump mengenai absennya salah satu pemain kunci Amerika Serikat.

Pada 1–2 Juli 2026, Gedung Putih disebut mengoordinasikan langkah bersama Menteri Perdagangan Howard Lutnick, penasihat hukum pemerintahan, serta Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (US Soccer) untuk meminta FIFA meninjau kembali keputusan wasit.

Lobi tersebut dikabarkan disertai berbagai argumen, termasuk rekaman pertandingan dan penilaian bahwa keputusan wasit dianggap kontroversial.

Puncaknya terjadi pada 2–3 Juli ketika Trump dilaporkan melakukan sedikitnya tiga kali komunikasi langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino guna meminta pembatalan hukuman Balogun.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 5 Juli 2026, FIFA mengumumkan bahwa hukuman skorsing Balogun ditangguhkan selama satu tahun. Dengan demikian, sang penyerang tetap dinyatakan bersalah, tetapi tidak harus menjalani hukuman pada laga melawan Belgia sehingga tetap dapat dimainkan.

Keputusan tersebut langsung disambut Trump melalui media sosial. Ia menyampaikan terima kasih kepada FIFA karena dinilai telah memperbaiki "ketidakadilan" terhadap pemain Amerika Serikat.

Sebenarnya Aturan Kartu Merah FIFA Seperti Apa?

Perdebatan utama muncul karena regulasi FIFA sebenarnya mengatur secara tegas konsekuensi kartu merah di Piala Dunia.

Dalam FIFA Disciplinary Code, ketentuan mengenai kartu merah di Piala Dunia diatur melalui Pasal 66 ayat (4). Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap pemain yang menerima kartu merah otomatis menjalani larangan bermain pada pertandingan berikutnya.

Ketentuan ini selama bertahun-tahun dipandang sebagai aturan baku yang berlaku tanpa memerlukan keputusan tambahan. Bahkan, regulasi tersebut pada dasarnya tidak menyediakan mekanisme banding terhadap keputusan kartu merah yang telah dikeluarkan wasit selama putaran final Piala Dunia.

Karena itu, dalam praktiknya, hampir seluruh pemain yang menerima kartu merah langsung selalu menjalani hukuman satu pertandingan.

Mengapa Balogun Bisa Tetap Bermain?

FIFA tidak menggunakan mekanisme banding, melainkan mendasarkan keputusannya pada ketentuan lain dalam aturan disiplin.

Pasal 27: Komite Disiplin Memiliki Diskresi

Dalam Pasal 27 FIFA Disciplinary Code, Komite Disiplin diberikan kewenangan untuk menangguhkan sebagian atau seluruh pelaksanaan hukuman disiplin dalam kondisi tertentu.

Pasal ini memberikan ruang diskresi kepada FIFA untuk menunda pelaksanaan sanksi tanpa menghapus status pelanggaran yang dilakukan pemain.

Melalui pasal inilah FIFA memutuskan menangguhkan eksekusi hukuman Balogun selama satu tahun. Secara hukum, Balogun tetap dinyatakan melakukan pelanggaran, tetapi skorsingnya tidak diberlakukan pada pertandingan melawan Belgia.

Keputusan tersebut dinilai banyak pengamat sebagai penggunaan klausul yang sangat jarang diterapkan, terlebih untuk kasus kartu merah di putaran final Piala Dunia.

Mengapa Keputusan FIFA Diperdebatkan?

Kontroversi muncul karena selama sejarah Piala Dunia hampir tidak pernah ada preseden seorang pemain yang terbebas dari skorsing kartu merah melalui penggunaan diskresi tersebut.

Banyak pihak menilai Pasal 66 yang bersifat spesifik seharusnya menjadi acuan utama dibandingkan Pasal 27 yang memberikan kewenangan umum kepada Komite Disiplin.

Perdebatan kemudian berkembang menjadi isu independensi FIFA, terutama setelah muncul laporan mengenai komunikasi langsung antara Presiden Amerika Serikat dengan Presiden FIFA sebelum keputusan diumumkan.

Keputusan FIFA memicu kritik dari berbagai pihak. Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan terkejut karena menganggap keputusan tersebut berpotensi mengganggu prinsip fair play. Mereka bahkan menyindir bahwa keputusan FIFA terasa seperti "1 April" meski diumumkan pada 5 Juli.

Sejumlah pelatih dan pengamat sepak bola Eropa juga mempertanyakan konsistensi penerapan regulasi disiplin FIFA apabila terdapat intervensi dari aktor politik.

Media internasional pun menyoroti kasus ini sebagai salah satu contoh paling nyata bagaimana isu politik dapat memasuki ranah yang selama ini dianggap independen, yakni pengambilan keputusan dalam kompetisi sepak bola dunia.

Kasus Balogun berpotensi menjadi preseden penting bagi tata kelola sepak bola internasional.

Di satu sisi, FIFA berpendapat memiliki kewenangan diskresi melalui aturan disiplin. Namun di sisi lain, penggunaan kewenangan tersebut setelah adanya dugaan lobi politik memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan aturan.

Jika praktik serupa kembali terjadi, bukan tidak mungkin negara-negara dengan pengaruh politik besar akan mencoba melakukan langkah yang sama ketika pemain bintangnya menghadapi hukuman disiplin.

Karena itu, polemik Balogun tidak lagi sekadar membahas satu kartu merah, tetapi juga menyangkut kredibilitas FIFA dalam menegakkan aturan secara independen dan setara bagi seluruh peserta Piala Dunia.