Transformasi Ekonomi Digital Butuh Tiga Pilar Penting

JAKARTA - Transformasi ekonomi digital membutuhkan tiga pilar yang saling mendukung. Ketiga pilar tersebut yaitu sektor pemerintah (government), sektor bisnis (digital economy), dan sektor publik atau masyarakat (digital society).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan transformasi ekonomi akan berjalan lebih cepat dan kuat jika dibarengi oleh transformasi digital.

"Pada prinsipnya, transformasi digital terdiri dari tiga pilar yang saling mendukung, yaitu sektor pemerintah (digital government), sektor bisnis (digital economy), dan sektor publik/masyarakat (digital society)," ujarnya saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 2020, Jakarta, Senin (25/2).

Menurut Menko Airlangga, transformasi digital tak hanya terjadi di sektor bisnis modern, seperti sektor perdagangan dan sektor finansial. Tetapi transformasi digital juga dapat terjadi di sektor konvensional seperti sektor pertanian.

"Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, transformasi digital dapat diwujudkan melalui pemanfaatan internet of things (IoT) yang dapat memprediksi cuaca, kondisi tanah, dan debit air secara real time. Sehingga hal ini memudahkan petani untuk budidaya yang lebih baik," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi digital, seperti artificial intelligence (AI), IoT, machine learning, big data, pada sektor bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Peningkatan tersebut akan menciptakan nilai tambah, dan menghasilkan inovasi.

Airlangga mengungkapkan pemerintah juga akan membangun Digital Capability Center (DPC), yang nantinya akan diterapkan antara lain pada sektor packaging makanan-minuman. Sehingga DPC dapat menunjukkan kemanfaatan dari revolusi industri 4.0 kepada industri menengah.

“Di ASEAN, yang baru punya adalah Singapura, kedua diharapkan Indonesia, dan ini akan setara dengan yang dimiliki Amerika Serikat. DPC ini akan bekerja sama dengan perusahaan di tier 1 (technology provider), tier 2 (software), tier 3 (user),” jelas Menko Airlangga.

Menurutnya hal tersebut tak akan terwujud tanpa fasilitas pemerintah untuk memastikan tersedianya infrastruktur digital sampai ke pedesaan. Juga itu tidak akan terwujud tanpa social engineering untuk memberikan literasi digital kepada petani dan masyarakat sekitar.

Sementara itu, transformasi digital pada sektor pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan pemanfaatan sumber daya. Hal tersebut juga untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan publik, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan.

“Saat ini kita mengupayakan roll out broadband di seluruh wilayah Indonesia dan sedang bersiap memasuki era 5G. Inovasi BPPT sangat diharapkan untuk mendukung transformasi digital, terutama dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (PP) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” imbuhnya.