Terhambat Ledakan Kasus COVID-19, Anggaran Pemulihan Ekonomi Baru Terserap 34 Persen
Realisasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih rendah. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa menyebut lonjakan kasus COVID-19 mengganjal pencairan dana PEN di penghujung kuartal II-2021.
Muhamad Arfan Septiawan
Author
Nampak sejumlah warga Kota Tangerang mengikuti vaksinasi massal COVID-19 di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Selasa 15 Juni 2021. Pemerintah Kota Tangerang membuka layanan vaksinasi massal hingga Kamis 17 Juni 2021 dengan total sasaran sebanyak 45.000 orang dengan sasaran utama yaitu lansia, pralansia, tenaga pendidik, ODGJ, disabilitas dan pelayan publik. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia
(Istimewa)JAKARTA – Realisasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 masih rendah. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebut lonjakan kasus COVID-19 menghambat pencairan dana PEN di penghujung kuartal II-2021.
Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi PEN per 25 Juni 2021 baru mencapai Rp237 triliun atau 34% dari pagu yang sebesar Rp699,43 triliun. Kunta mengakui, realisasi ini tergolong lambat sehingga dampaknya terhadap perekonomian masih belum signifikan.
“Semuanya tidak sempurna, kita ingin meningkatkan realisasi PEN. Lonjakan kasus ini memang sedikit banyak menghambat realisasi,” kata Kunta dalam Dialog Update Penyerapan Dana PEN Kuartal II-2021 secara daring, Rabu, 30 Juni 2021.
- Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
- Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
- Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement
Lagi-lagi, realisasi klaster kesehatan masih jadi yang paling lambat menyerap anggaran. Realisasi klaster kesehatan baru mencapai Rp46 triliun atau 26,3% dari pagu sebesar Rp176,3 triliun. Lambatnya realisasi klaster kesehatan, kata Kunta, terjadi akibat sempat terganggunya rantai pasok vaksin COVID-19 pada pertengahan kuartal II-2021.
Kunta menjamin realisasi pos ini bakal terakselerasi seiring pasokan vaksin COVID-19 yang silih berganti datang ke Indonesia dalam beberpa waktu belakangan. Menurutnya, Indonesia bahkan jadi negara yang “kebanjiran” vaksin COVID-19.
Berselisih tipis, ada realisasi dana dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) & pembiayaan korporasi sebesar Rp59,3 triliun atau 26% dari pagu Rp186,8 triliun. Kemudian, realisasi dana prioritas yang sudah menyentuh Rp39,79 triliun atau 31,1% dari pagu Rp127 triliun.
Realisasi dana pos perlindungan sosial (perlinsos) hingga akhir kuartal II-2021 hampir menyentuh separuh dari pagu Rp158,4 triliun, tepatnya 44% atau setara Rp65,3 triliun. Pos ini mengalami perlambatan realisasi akibat perbaikan data penerima yang tengah digenjot Kementerian Sosial (Kemensos).
“Kita sekarang memperbaiki database supaya lebih tepat sasaran agar orang yang menerima itu memang seharusnya menerima,” ucap Kunta.
Sementara itu, dana pos insentif usaha sudah terserap Rp36 triliun atau 63,5% dari pagu sebesar Rp53,9 triliun. Kunta menyebut program PEN 2021 masih bisa direalokasi sesuai kondisi pandemi COVID-19.
“Kalau kondisi COVID-19 menanjak, akan ada realokasi tentunnya. Misalkan dana untuk sektor pariwisata bisa kita geserkan ke yang lebih urgen lagi,” ujar Kunta. (LRD)