Tarif PAM Jaya Rusun Jadi Polemik, Senator DKI Dorong RDP dengan Gubernur

JAKARTA, TRENASIA.ID – Polemik tarif air bersih Perumda PAM Jaya terus menjadi perbincangan hangat di kalangan penghuni rumah susun (rusun) DKI Jakarta. Setelah berbagai langkah warga untuk mencari keadilan menemui jalan buntu, kini sorotan beralih ke jalur politik formal. 

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, turun langsung ke lapangan dan menyatakan siap mengupayakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai forum resmi untuk mempertemukan warga dengan pemerintah provinsi.

Dalam forum bersama 36 perwakilan PPPSRS dari 42 rusun yang tergabung dalam Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), Azran menegaskan bahwa inti dari langkah ini adalah membuka pintu dialog yang selama ini tertutup. 

• Baca Juga: Dibantu Rusia, China Segera Kalahkan Dominasi Nuklir Amerika Serikat

“Inti dari forum hari ini hanya satu: memfasilitasi pertemuan antara warga dengan Bapak Gubernur. Sebagai Senator DKI Jakarta, saya akan mengupayakan RDP karena upaya bersurat hingga aksi damai belum membuahkan hasil,” ujarnya di Kalibata City, Kamis, 4 September 2025.

Mengingatkan Suara Politik Warga

Azran tidak sekadar berjanji, tetapi juga memaparkan langkah konkret. Ia menargetkan dalam satu minggu ke depan sudah ada balasan atas surat resmi yang segera dilayangkan kepada Gubernur Pramono Anung. 

“RDP bisa dilakukan di kantor saya di Senayan atau di Balai Kota, tergantung arahan beliau. Saya optimis, di bawah kepemimpinan Pak Pram, keluhan warga akan didengar dan dicarikan solusi,” jelasnya.

• Baca Juga: PLN Beri Diskon 50 Persen untuk Tambah Daya, Ini Caranya

Langkah ini disambut hangat oleh Sekretaris Umum DPP P3RSI, Nyoman Sumayasa. Ia menilai kehadiran RDP sangat penting agar informasi yang sampai ke Gubernur tidak bias. “Kami mohon bantuan Senator untuk menjembatani ini, agar informasi tidak hanya didengar dari satu sisi, yaitu pihak PDAM. Kami ingin Gubernur mendengar langsung dari kami,” tegasnya.

Tidak berhenti di jalur formal, Azran juga mengingatkan dimensi politik dari masalah ini. “Perlu diingat juga bahwa 70% penghuni rusun di sini adalah pemilih Pak Pram atas arahan dari Pak Ahok. Ini suara signifikan yang seharusnya jadi perhatian serius bagi Gubernur,” tegasnya.

• Baca Juga: Punya Emas Batangan? Ini Cara Jual Antam, UBS, dan Pegadaian Biar Cuan Maksimal

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa suara warga rusun bukan sekadar keluhan teknis, tetapi juga representasi politik yang memiliki bobot nyata. Menurut Azran, mengabaikan suara ini sama saja dengan menutup mata terhadap basis konstituen yang setia.

Mendukung dan Jalan Tengah

Selain menyoroti jalur politik, Azran mendukung penuh keluhan warga terkait kualitas dan kuantitas layanan air PAM Jaya. “Mereka berhak atas air bersih sebagai warga, bukan sebagai pelanggan industri. Keluhan soal kualitas dan kuantitas pasokan ini harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Warga sendiri berulang kali mengungkapkan kekecewaan. Hj. Musdalifah Pangka, Ketua PPPSRS Kalibata City, mengatakan warga merasa ironis dengan kebijakan tarif. “Rusun ini kami beli dengan subsidi, tapi tarif air yang berlaku justru lebih mahal dari Pondok Indah. Apa dasar pemikiran kebijakan ini?” tanyanya retoris.

Dengan kombinasi jalur formal RDP, dukungan moral, dan pengingat akan kekuatan suara politik, Azran berharap komunikasi yang selama ini buntu dapat terbuka kembali. “Saya percaya Pak Pram tidak berniat menyusahkan warganya. Dengan komunikasi yang baik, solusi adil pasti bisa ditemukan,” pungkasnya.