Tren Ekbis

Target Pajak 2026 Kurang Rp514 Triliun, Rakyat Diminta Taat Pajak

  • DJP masih harus mengumpulkan Rp514 triliun untuk mengejar target pajak 2026. Hingga Oktober, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun.
Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menkeu.jpg

JAKARTA, TRENASIA.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target penerimaan pajak 2026. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Artinya, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam waktu kurang dari dua bulan agar target penerimaan pajak tahun ini dapat tercapai. Besarnya kekurangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak menjelang penutupan tahun anggaran.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui bahwa mengumpulkan sisa penerimaan tersebut bukan pekerjaan mudah. Meski demikian, pemerintah berharap DJP dapat terus mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun.

“Hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun, dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan teman-teman pajak,” ujar Suahasil, dalam keterangan resminya kala konferensi pers APBN KiTa, Jumat, 13 November 2026.

Baca juga : Kemenhut Apresiasi BJA Group Tanam 30 Juta Pohon Gamal di Pohuwato

Rincian Pajak

Berdasarkan rinciannya, penerimaan PPh Nonmigas mencapai Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6% secara tahunan (year-on-year/YoY). Pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi perpajakan.

Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun, meningkat 39,1% YoY. Pemerintah menyebut pertumbuhan tersebut didukung daya beli masyarakat yang masih terjaga.

Penerimaan PPh Migas tercatat sebesar Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7% YoY, sejalan dengan tren kenaikan harga minyak bumi di pasar global. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp20,52 triliun, mengalami kontraksi 3,7% YoY akibat pergeseran jadwal pembayaran sebagian wajib pajak menjelang akhir tahun.

Di tengah kekurangan penerimaan tersebut, pemerintah tetap menyampaikan optimisme target pajak 2026 dapat tercapai. Salah satu upaya yang diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan adalah implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax.

Pemerintah berharap sistem tersebut dapat mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya sekaligus memperkuat administrasi dan pengawasan perpajakan.

Rakyat Diminta Taat Pajak

Suahasil juga meminta masyarakat dan media untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurutnya, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam menjaga kemampuan fiskal negara untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan belanja pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial.

Ia menegaskan optimalisasi penerimaan pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas perpajakan, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. 

“Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media, untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” kata Suahasil.

Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83% dari target APBN 2026. Capaian tersebut berasal dari tiga komponen utama, yakni penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca juga : IHSG Hari Ini 13 November 2026 Dibuka Turun ke 5.265,67 Poin

Penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp1.796,8 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau setara 79,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Penerimaan ini berasal dari aktivitas kepabeanan dan pungutan cukai atas sejumlah barang yang menjadi objek penerimaan negara.

Di sisi lain, PNBP mencatatkan realisasi sebesar Rp551,8 triliun. Angka tersebut telah melampaui target APBN 2026 sebesar Rp459,2 triliun. Dengan demikian, realisasi PNBP telah mencapai sekitar 120,2% dari target yang ditetapkan.

Pencapaian PNBP tersebut terutama ditopang oleh penertiban kawasan hutan serta setoran surplus Bank Indonesia. Kedua sumber penerimaan tersebut memberikan tambahan kontribusi terhadap pendapatan negara di luar penerimaan perpajakan.

Realisasi PNBP yang telah melampaui target turut memberikan penopang bagi pendapatan negara secara keseluruhan. Namun, pemerintah masih perlu menjaga kinerja penerimaan pajak dan kepabeanan hingga akhir tahun agar capaian pendapatan negara tetap sejalan dengan sasaran fiskal dalam APBN 2026.