Selama Pandemi 10 Minggu, Daya Beli Masyarakat Menguap Rp362 Triliun

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan daya beli masyarakat hilang Rp362 triliun selama periode 30 Maret hingga 6 Juni 2020 akibat pandemi COVID-19.

Suharso mengatakan hal itu dipicu oleh hilangnya jam kerja semala 10 pekan terkahir pada sektor-sektor yang menjadi penggerak perekonomian, mulai dari industri manufaktur, pariwisata, hingga investasi.

“Pandemi ini mengakibatkan dari 30 Maret sampai 6 Juni atau sekitar 10 minggu hilangnya jam kerja yang luar biasa. Ini menghilangkan daya beli sekitar Rp362 triliun,” kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan hilangnya jam kerja menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang. Sehingga, daya beli pun tertekan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak mendapat pemasukan.

Tidak hanya itu, dia mengatakan utilitas industri manufaktur yang turun 30% selama 10 pekan mewabahnya COVID-19 juga menyebabkan banyak pekerja dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ini yang menjelaskan mengapa tidak ada pembeli sehingga penghasilan UMKM turun drastis dan menyebabkan utilitas manufaktur turun sampai 30%,” tuturnya.

Suharso menjelaskan langkah pemerintah dalam menyiapkan anggaran sebesar Rp203,9 triliun untuk social safety net merupakan upaya agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Di sisi lain, dia tak menyangkal bahwa dalam menyalurkan bantuan sosial ke daerah masih banyak terjadi ketidakcocokan data dan bahkan hanya 30%-40% yang tepat sasaran.

“Bersama menteri sosial dan kepala daerah, kami mendiskusikan bahwa memang ada data yang missing. Ibu menteri keuangan juga mengatakan dari hasil survei hanya 30%-40% yang tepat sasaran,” urainya.

Untuk itu, pemerintah akan fokus melakukan reformasi, baik sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, ketahanan bencana, maupun pemulihan ekonomi. “Maka tema, fokus, dan strategi prioritas nasional 2021 itu adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,” tegasnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai pemerintah perlu fokus untuk memperbaiki tingkat konsumsi masyarakat sebagai salah satu upaya memulihkan perekonomian nasional.

Pingkan menjelaskan, melemahnya konsumsi masyarakat dapat terlihat dari rendahnya inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Mei 2020 merupakan angka terendah sejak 1978 jika dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan dan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. (SKO)