Tren Global

Saat Biaya Hidup dan Rumah Bikin Anak Muda Eropa Marah

  • Demonstrasi di Prancis memanas setelah terjadi bentrokan, penjarahan, dan pembakaran. Aksi serupa juga muncul di beberapa negara Eropa.
images (10).jpg
Demontrasi Siswa di Prancis (The New York Times)

JAKARTA, TRENASIA.ID – Gelombang demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan memburuknya layanan publik mengguncang sejumlah negara Eropa pada Sabtu, 17 Oktober 2026. 

Prancis menjadi pusat kerusuhan setelah aksi yang melibatkan ratusan ribu orang berujung pada bentrokan dengan polisi, penjarahan toko, pembakaran kendaraan, hingga perusakan bangunan publik.

Kemarahan masyarakat tidak hanya dipicu persoalan harga kebutuhan sehari-hari. Demonstran juga menyuarakan tuntutan perbaikan sistem pendidikan, kenaikan upah, akses perumahan yang lebih terjangkau, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Aksi serupa juga berlangsung di Italia, Belgia, dan Portugal. Meski tidak terkoordinasi sebagai satu gerakan bersama, demonstrasi tersebut memperlihatkan keresahan yang memiliki benang merah, yakni meningkatnya tekanan ekonomi terhadap masyarakat.

Demo Prancis Libatkan Ratusan Ribu Orang

Demonstrasi di Prancis pada 17 Oktober 2026 menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti aksi di berbagai wilayah, sedangkan serikat pekerja CGT mengklaim jumlah peserta mencapai 800.000 orang.

Di Paris, jumlah demonstran diperkirakan mencapai 110.000 orang berdasarkan data otoritas. Aksi juga berlangsung di sejumlah kota, termasuk Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg, dan Limoges.

Gerakan tersebut mempertemukan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, serikat pekerja, pendukung gerakan rompi kuning atau Yellow Vest, hingga kelompok politik sayap kiri. Tuntutan mereka berkembang dari persoalan pendidikan dan layanan publik menjadi protes yang lebih luas terhadap biaya hidup serta ketimpangan ekonomi.

Baca juga : Efek MSCI, BEI Pangkas Batas Penurunan Saham jadi 7 Persen

Situasi yang awalnya diwarnai demonstrasi damai kemudian memburuk ketika kelompok tertentu terlibat dalam bentrokan dan aksi perusakan. Di Paris, sejumlah toko dijarah, kendaraan dibakar, dan benda-benda dilemparkan ke arah polisi. Aparat merespons dengan penggunaan gas air mata dan meriam air di sejumlah titik.

Kerusakan juga terjadi di luar ibu kota. Balai Kota Limoges mengalami kebakaran besar yang menghancurkan sebagian bangunannya, sedangkan sejumlah bangunan publik di Marseille dan Lille diserang. Kantor pariwisata Lyon juga dibakar dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Kerusuhan tersebut mendorong aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap para peserta yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan dan perusakan.

Berdasarkan laporan awal pada 17 Oktober, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyebut sekitar 1.200 orang telah ditangkap di seluruh negeri. Sebelumnya, otoritas melaporkan sekitar 150 personel kepolisian mengalami luka-luka. Angka tersebut merupakan laporan awal dan dapat berubah seiring perkembangan penanganan kerusuhan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam tindakan kekerasan yang terjadi selama demonstrasi. Ia menegaskan bahwa pelaku penyerangan, pembakaran, dan penjarahan harus diproses secara hukum.

Pemerintah juga berupaya membedakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dari tindakan kriminal yang merusak fasilitas publik dan membahayakan keselamatan orang lain.

Meski demikian, kerusuhan tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai efektivitas respons pemerintah terhadap persoalan sosial dan ekonomi. Di satu sisi, aparat dituntut menjaga ketertiban umum. Di sisi lain, tuntutan demonstran mengenai biaya hidup, pendidikan, dan layanan publik tetap menjadi persoalan yang membutuhkan penyelesaian kebijakan.

Besarnya mobilisasi massa juga mengingatkan pada gerakan Yellow Vest pada 2018, yang sebelumnya dipicu oleh kemarahan masyarakat terhadap kebijakan bahan bakar dan tekanan biaya hidup. Kesamaan tersebut terletak pada meluasnya keresahan ekonomi menjadi persoalan politik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Baca juga : ICM Gelar Kompetisi Olahraga Tahunan, Ada Catur hingga eSport

Italia hingga Belgia Ikut Dilanda Demonstrasi

Gelombang protes pada 17 Oktober 2026 tidak terbatas di Prancis. Italia, Belgia, dan Portugal juga mengalami demonstrasi dengan tuntutan yang disesuaikan dengan persoalan domestik masing-masing.

Di Italia, demonstrasi berlangsung di sejumlah kota, termasuk Milan dan Bologna. Massa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan biaya hidup serta persoalan sosial lainnya. Di Milan, aksi yang semula berlangsung sebagai pawai berujung bentrokan ketika sejumlah demonstran melempar batu dan benda lain ke arah polisi, membakar penghalang jalan, serta menjarah toko.

Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk menghadapi kelompok yang terlibat dalam kerusuhan. Sekitar 50 demonstran dilaporkan ditahan di Milan, sementara bentrokan juga terjadi di Bologna.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam tindakan kekerasan tersebut. Namun, keresahan yang melatarbelakangi demonstrasi tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah, meskipun perusakan fasilitas publik tidak dapat dibenarkan.

Sementara itu, demonstrasi di Belgia berlangsung di Brussels dan Liège. Aksi tersebut berkaitan dengan kenaikan biaya pendidikan, kekhawatiran terhadap reformasi pendidikan, serta tekanan biaya hidup.

Di Brussels, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk menghadapi kelompok demonstran yang terlibat bentrokan. Di Liège, aparat juga melakukan pembubaran terhadap massa yang terlibat dalam kerusuhan. Sejumlah kelompok mahasiswa sebelumnya telah menggelar protes mengenai meningkatnya biaya pendidikan dan akses terhadap pendidikan tinggi.

Di Portugal, ribuan hingga puluhan ribu orang turun ke jalan di Lisbon dan sejumlah kota lain. Berbeda dengan kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah Prancis dan Italia, aksi di Portugal lebih banyak berfokus pada persoalan biaya hidup, kenaikan upah, dan kesulitan memperoleh tempat tinggal yang terjangkau.

Krisis perumahan menjadi salah satu sumber keresahan utama. Kenaikan harga rumah dan sewa membuat sebagian masyarakat, terutama kelompok muda, semakin kesulitan mengakses hunian di kota-kota besar. Sejumlah demonstran mendirikan tenda sebagai simbol protes terhadap mahalnya biaya perumahan dan rendahnya daya beli.

Baca juga : Pengamat Kritik Respons OJK Usai IHSG Crash Efek MSCI

Biaya Hidup dan Perumahan Jadi Sumber Tekanan Ekonomi

Kesamaan tuntutan dalam demonstrasi di beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan inflasi secara umum. Persoalan tersebut juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan berkualitas, mendapatkan upah yang memadai, dan mengakses perumahan.

Kenaikan harga energi dan bahan bakar dapat meningkatkan biaya transportasi serta pengeluaran rumah tangga. Ketika kenaikan pengeluaran tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan, daya beli masyarakat berpotensi melemah.

Dampaknya dapat meluas ke perekonomian. Rumah tangga yang harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan dasar memiliki ruang lebih kecil untuk belanja nonpokok. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi masyarakat, yang merupakan salah satu komponen penting aktivitas ekonomi.

Persoalan perumahan juga memperbesar tekanan, terutama bagi masyarakat perkotaan. Kenaikan harga rumah dan sewa dapat menyerap bagian lebih besar dari pendapatan, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung atau membiayai kebutuhan lain.

Baca juga : Kena Sanksi Rp100 Miliar, Bagaimana Kondisi Keuangan CUAN?

Di sektor pendidikan, tuntutan mahasiswa dan pelajar mencerminkan kekhawatiran terhadap biaya belajar, kualitas fasilitas, serta prospek pekerjaan setelah lulus. Dengan demikian, demonstrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga ekspektasi masyarakat terhadap kesejahteraan pada masa mendatang.

Meski memiliki kesamaan, setiap negara menghadapi kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, dan persoalan sosial yang berbeda. Karena itu, gelombang demonstrasi tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai satu gerakan politik Eropa yang terkoordinasi.