Tren Ekbis

Rupiah Terjepit Tarif Trump; Bagaimana Jika Terus Melemah?

  • Pengamat memproyeksikan Rupiah melemah hingga Rp16.980 per satu Dolar. Sentimen negatif global dan defisit anggaran membayangi ketahanan mata uang Garuda.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia - Panji 1.jpg
Nampak suasana pembangunan serta gedung-gedung pusat bisnis dan perkantoran di kawasan Jakarta Pusat, Senin 26 Juni 2023. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA, TRENASIA.ID – Nilai tukar Rupiah ditutup melemah signifikan pada perdagangan Senin, 19 Januari 2026. Mata uang Garuda tertekan 68 poin ke level Rp16.955 per US$1, dipicu oleh sentimen proteksionisme Donald Trump dan kekhawatiran defisit anggaran domestik.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi, mengungkapkan bahwa tekanan datang dari dua arah sekaligus. Dari luar, pasar merespons negatif rencana tarif dagang Amerika Serikat terhadap Eropa, sementara dari dalam negeri, investor mencemaskan kesehatan fiskal di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi.

Ibrahim memprediksi tekanan ini belum akan mereda dalam waktu dekat. Pelaku pasar disarankan untuk tetap waspada terhadap volatilitas harian, mengingat mata uang Garuda masih rentan terhadap arus keluar modal asing akibat ketidakpastian kebijakan moneter global yang kembali meningkat.

1. Proyeksi Melemah Besok

Ibrahim mencatat Rupiah sempat tertekan hingga 75 poin pada sesi intraday sebelum ditutup turun 68 poin. Tren pelemahan ini diproyeksikan masih akan berlanjut pada perdagangan esok hari, mendekati level psikologis baru yang lebih rendah seiring kuatnya indeks Dolar.

Ibrahim bilang pasar masih cenderung bearish terhadap mata uang Garuda terhadap Dolar. "Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp16.950 - Rp16.980," ujar Ibrahim dalam keterangan resminya, Senin, 19 Januari 2026.

2. Sentimen Tarif Trump

Faktor eksternal didominasi oleh ketegangan baru setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif 10% hingga 25% pada delapan negara Eropa. Kebijakan ini terkait penolakan negara-negara tersebut terhadap rencana AS mengakuisisi Greenland, yang memicu kekhawatiran perang dagang transatlantik.

Selain itu, data tenaga kerja AS yang solid membuat pasar ragu The Fed akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Ekspektasi pemangkasan kini mundur ke Juni, memperkuat posisi Dolar. Hal ini membuat aset berisiko di negara berkembang, termasuk Rupiah, menjadi kurang menarik.

3. Risiko Kebijakan Tidak Lazim

Dari sisi internal, sorotan tertuju pada strategi fiskal pemerintah demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Ibrahim menilai ambisi ini berpotensi memicu penerapan kebijakan yang berisiko memperlebar defisit anggaran melampaui batas aman undang-undang.

"Demi mendukung agenda pertumbuhan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029 sebesar 8%, maka pemerintah akan mencoba menerapkan kebijakan yang relatif tidak lazim sehingga adanya risiko jangka menengah yang lebih besar, yang dapat memicu sentimen negatif lebih lanjut terhadap rupiah," jelas Ibrahim.

4. Keterbatasan Intervensi BI

Bank Indonesia (BI) diproyeksikan akan menahan suku bunga acuan pada rapat hari Rabu lusa untuk menjaga stabilitas. Meskipun BI aktif melakukan intervensi pasar, Ibrahim menilai ada batasan sejauh mana bank sentral dapat menahan laju pelemahan mata uang di tengah derasnya tekanan Dolar.

"Bank Indonesia secara rutin melakukan pembelaan terhadap rupiah baik di pasar DNDF maupun pasar NDF. Namun, toleransi Bank Indonesia terhadap pelemahan rupiah yang moderat dapat membatasi efektivitas intervensi tersebut," pungkas Ibrahim menutup analisisnya.

5. Dampak Teoretis Pelemahan Rupiah

Secara teoretis, pelemahan Rupiah yang berkepanjangan berisiko memicu imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor. Kenaikan biaya bahan baku industri yang masih bergantung pada impor akan menekan margin keuntungan perusahaan dan berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.

Selain itu, depresiasi mata uang akan memperberat beban utang luar negeri baik bagi pemerintah maupun korporasi, karena dibutuhkan lebih banyak Rupiah untuk membayar cicilan dalam valuta asing. Hal ini secara makro dapat mengganggu stabilitas neraca pembayaran dan menekan daya beli masyarakat secara luas.