Tren Leisure

Respons Beragam Homeless Media Soal Klaim Jadi Mitra Pemerintah

  • Sejumlah homeless media membantah klaim Bakom RI yang menyebut mereka tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF).
media-journalism-global-daily-news-content-concept.jpg
Ilustrasi homeless media. (Daily News)

JAKARTA, TRENASIA.ID – Klaim Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, yang menyebut puluhan homeless media dan akun digital besar bergabung sebagai mitra pemerintah dalam forum Indonesia New Media Forum (INMF) menuai bantahan keras dari sejumlah pihak yang namanya dicantumkan.

Polemik ini langsung memicu sorotan publik dan komunitas pers. Sejumlah pihak menilai klaim kemitraan tanpa kejelasan prosedur berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu independensi media dan kreator konten digital.

Sebelum bantahan muncul, Muhammad Qodari menyatakan bahwa lebih dari 40 akun media digital tergabung dalam INMF. Forum ini disebutnya sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku new media untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di era digital.

Namun, pernyataan tersebut langsung menuai reaksi negatif. Sejumlah akun yang disebut justru menyatakan tidak pernah bergabung, tidak dihubungi, bahkan tidak mengetahui forum dimaksud.

Baca juga :Apa Itu Homeless Media? Kenapa Pemerintah Merangkul Mereka?

Bantahan Langsung dari Masing-Masing Media & Kreator

1. Narasi Newsroom: “Tidak mengetahui, tidak terlibat”

Akun media digital Narasi Newsroom menjadi salah satu yang paling tegas membantah keterlibatannya. Melalui akun resmi, Narasi menyatakan tidak pernah hadir maupun terlibat dalam forum tersebut.

“Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF ataupun Badan Komunikasi Pemerintah pada 6 Mei 2026.”

Narasi juga menegaskan status mereka sebagai media resmi yang telah terverifikasi Dewan Pers.

2. Bapak2ID: “KAGA, KAMI KAGA IKUTAN!”

Akun Bapak2ID mengaku terkejut ketika namanya muncul dalam pemberitaan terkait INMF. Mereka menyampaikan bantahan dengan nada tegas dan lugas.

“Lagi rame berita di Tempo tentang Bakom mengajak media yang tergabung di Indonesia New Media Forum (INMF), dan nama kita tau-tau ada di situ. KAGA, KAMI KAGA IKUTAN! Dan kami kaga tergabung di mana-mana. Kami aja kaget denger kabar ini.”

3. Ngomongin Uang: “TIDAK BENAR”

Akun Ngomongin Uang juga memberikan klarifikasi tertulis yang menolak adanya hubungan kemitraan dengan pemerintah.

“Klaim di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang ‘digandeng’ ataupun menjadi ‘mitra’ pemerintah adalah TIDAK BENAR.”

4. Big Alpha ID: Akui di Forum, tapi Bantah Direkrut Pemerintah

Berbeda dengan tiga akun sebelumnya, Big Alpha ID mengakui bahwa mereka berada dalam forum INMF. Namun, mereka dengan tegas membantah jika kehadiran itu dimaknai sebagai perekrutan oleh pemerintah.

“Tidak benar bahwa Big Alpha direkrut oleh Bakom untuk menjadi mitra dalam menyampaikan atau menjalankan program-program pemerintah.”

5. NKSTHI: “Tak pernah dihubungi dan menyepakati kerja sama apapun”

Akun NKSTHI juga mengonfirmasi keberadaan mereka di dalam INMF, tetapi menegaskan tidak ada bentuk kerja sama apa pun dengan Bakom RI.

“Karena nama NKSTHI telah dicantumkan, kami sampaikan: NKSTHI tak pernah dihubungi dan menyepakati bentuk kerjasama apapun dengan Bakom.”

6. Indomusikgram: Di Grup WA Bukan Berarti Kemitraan

Sementara itu, Indomusikgram mengonfirmasi keberadaan mereka dalam grup WhatsApp INMF. Namun, mereka menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan dengan pemerintah. Status mereka sebagai komunitas musik yang independen pun ditekankan.

Baca juga : Solo Jajaki Pembebasan Retribusi Sampah, Mungkinkah Diterapkan?

Dampak & Sorotan Publik

Polemik ini memicu perhatian luas dari publik, komunitas pers, dan pegiat media sosial. Banyak pihak menilai klaim sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu dapat merusak kepercayaan antara pemerintah dan ekosistem media digital.

Para kreator konten dan media yang namanya dicantumkan secara tidak langsung merasa dirugikan karena dianggap telah “merapat” ke pemerintah, padahal mereka menegaskan independensinya.

Hingga berita ini diturunkan, Bakom RI dan Muhammad Qodari belum memberikan tanggapan resmi atas bantahan beruntun dari para pihak tersebut.