Resep Swedia Pimpin Industri Baja Berkelanjutan

JAKARTA, TRENASIA.ID - Revolusi industri baja hijau yang dipelopori Swedia mulai menarik perhatian dunia. Negara Nordik tersebut menunjukkan bahwa produksi baja tanpa emisi karbon tinggi bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah memasuki tahap implementasi industri.

Di sisi lain, Indonesia sebagai produsen nikel dan baja terbesar dunia berada pada posisi strategis sekaligus menghadapi tantangan besar. Industri nikel dan baja nasional memiliki potensi besar untuk masuk ke rantai pasok industri hijau global, tetapi masih dibayangi ketergantungan tinggi pada energi batu bara.

Lantas, sejauh mana Indonesia dapat mengikuti jejak Swedia dalam membangun industri baja dan nikel yang lebih ramah lingkungan?

Swedia Pimpin Revolusi Baja Hijau

Swedia menjadi salah satu pelopor dalam pengembangan baja rendah emisi karbon melalui kombinasi kebijakan negara, dukungan finansial, dan inovasi teknologi. 

Salah satu proyek paling menonjol adalah pembangunan fasilitas baja hijau oleh perusahaan Stegra di Boden, yang sebelumnya dikenal sebagai proyek H2 Green Steel.

Dikutip laman Arab Iron & Steel Union, Kamis, 12 Maret 2026,  Proyek ini didukung penuh oleh pemerintah Swedia melalui program Industriklivet atau Industrial Leap, sebuah skema pendanaan negara yang dirancang untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri berat.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan hibah sekitar €137 juta atau setara lebih dari Rp2 triliun untuk mendukung pembangunan fasilitas produksi baja tanpa batu bara. Secara keseluruhan, proyek ini telah mengamankan sekitar €6,5 miliar pendanaan dari pinjaman dan ekuitas untuk membangun ekosistem produksi baja hijau terpadu.

Teknologi yang digunakan dalam proyek ini mengandalkan proses produksi yang menggantikan batu bara kokas dengan hidrogen hijau. Hidrogen tersebut dihasilkan melalui elektrolisis air menggunakan listrik dari energi terbarukan.

Fasilitas ini akan mengintegrasikan berbagai proses sekaligus, mulai dari produksi hidrogen dengan elektroliser berkapasitas sekitar 740 megawatt, pabrik Direct Reduced Iron (DRI), hingga penggunaan Electric Arc Furnace (EAF) untuk menghasilkan baja.

Jika berjalan sesuai rencana, pabrik tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 2,5 juta ton baja hijau per tahun, dengan target produksi komersial dimulai pada 2026. Pendekatan Swedia menitikberatkan pada dekarbonisasi dari hulu hingga hilir. Dengan mengganti batu bara sebagai reduktor dalam produksi baja dengan hidrogen hijau, industri baja dapat menekan emisi karbon secara drastis.

Model ini dipandang sebagai masa depan industri baja global, terutama ketika berbagai negara mulai menerapkan pajak karbon terhadap produk industri beremisi tinggi.

• Baca juga : Teknologi AI Berpeluang Perkuat Analisis ESG bagi Investor

Posisi Indonesia sebagai Raksasa Nikel Dunia

Sementara itu, Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat dalam rantai pasok logam global, terutama nikel. Data industri menunjukkan bahwa pada 2024 Indonesia memproduksi hampir dua pertiga pasokan nikel dunia, menjadikannya produsen terbesar secara global.

Dominasi tersebut membuat Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. Hal ini karena nikel merupakan salah satu bahan campuran utama dalam pembuatan baja tahan karat (stainless steel) yang berfungsi meningkatkan ketahanan terhadap karat, kekuatan, dan daya tahan logam. 

Namun, sebagian besar produksi nikel nasional saat ini masih berperan sebagai bahan baku bagi industri baja tahan karat global, bukan diolah lebih lanjut menjadi produk baja hijau bernilai tambah tinggi. Di sisi lain, produksi nikel Indonesia juga menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan. Sebagian besar kawasan smelter nikel di Indonesia masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara.

Berbagai analisis menunjukkan bahwa sekitar 97%  listrik yang digunakan oleh smelter nikel berasal dari pembangkit batu bara, termasuk pembangkit yang dibangun khusus di kawasan industri nikel. Akibatnya, produksi nikel di Indonesia memiliki jejak karbon yang cukup besar. Rata-rata setiap ton nikel yang diproduksi dapat menghasilkan sekitar 93 ton emisi CO₂ equivalent. Secara total, emisi dari sektor nikel diperkirakan mencapai 170,2 juta ton CO₂ equivalent pada 2023, atau hampir seperlima dari total emisi sektor energi dan industri nasional.

Hilirisasi Nikel dan Tantangan Dekarbonisasi

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia fokus pada kebijakan hilirisasi mineral. Melalui kebijakan ini, ekspor bijih nikel mentah dilarang untuk mendorong pembangunan smelter di dalam negeri.

Strategi tersebut terbukti berhasil menarik investasi besar ke Indonesia, terutama dari perusahaan asing yang membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan nikel. Namun hilirisasi baru merupakan tahap awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan industri pengolahan nikel tersebut dapat beroperasi dengan emisi karbon yang lebih rendah.

Sejumlah lembaga internasional, termasuk World Resources Institute, menilai bahwa dekarbonisasi industri nikel Indonesia menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya saing global di masa depan. Analisis lembaga tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga 81 persen pada 2045 dalam sektor ini.

Upaya dekarbonisasi industri nikel terutama berfokus pada perubahan sumber energi di kawasan smelter. Di wilayah Sulawesi yang memiliki akses jaringan listrik dan potensi energi hidro besar, strategi yang dirancang adalah memperluas jaringan listrik berbasis energi terbarukan.

Dalam skenario jangka panjang, komposisi energi untuk kawasan industri di wilayah tersebut ditargetkan berasal dari 61 persen tenaga air, 30 persen tenaga surya, dan 9 persen tenaga angin. Sementara itu, kawasan industri di Maluku Utara yang berada di pulau-pulau terpencil menghadapi tantangan berbeda karena tidak terhubung dengan jaringan listrik besar.

Untuk wilayah seperti Halmahera dan Pulau Obi, pendekatan yang dipertimbangkan adalah pengembangan sistem energi mandiri, termasuk pembangkit listrik tenaga surya, angin, maupun produksi hidrogen hijau.

• Baca juga: Konflik Global dan Sanksi Ubah ESG Jadi Tameng Bisnis

Efisiensi Energi dan Teknologi Baru

Selain perubahan sumber listrik, upaya dekarbonisasi juga mencakup peningkatan efisiensi energi dalam proses produksi smelter. Salah satu teknologi yang mulai diterapkan adalah waste heat recovery, yaitu sistem yang memanfaatkan kembali panas sisa dari proses industri untuk menghasilkan energi tambahan.

Beberapa smelter di Indonesia dilaporkan telah mampu menurunkan konsumsi energi hingga 10 - 25% melalui teknologi tersebut. Langkah lain yang dipertimbangkan adalah mengganti batu bara sebagai bahan bakar dengan gas alam sebagai bahan bakar transisi sebelum beralih ke hidrogen hijau.

Selain itu, bahan pereduksi dalam proses metalurgi juga dapat digantikan dengan biochar, yang berasal dari biomassa atau limbah pertanian. Salah satu contoh keberhasilan penggunaan energi terbarukan dalam industri nikel dapat ditemukan di fasilitas pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan.

Smelter tersebut menggunakan listrik dari pembangkit tenaga air, yang memungkinkan perusahaan mengurangi biaya produksi sekaligus menekan emisi karbon. Transisi ke energi hidro bahkan dilaporkan mampu menurunkan biaya produksi hingga sekitar 40 persen per ton nikel, sekaligus mengurangi emisi karbon hingga 2,3 juta ton per tahun.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa transisi energi dalam industri logam berat tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi.

Tekanan dari Pasar Global

Perubahan menuju industri logam rendah karbon juga semakin didorong oleh kebijakan perdagangan internasional. Uni Eropa, misalnya, akan menerapkan mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM secara penuh mulai 2026.

Kebijakan ini pada dasarnya merupakan pajak karbon yang dikenakan pada produk impor dengan jejak emisi tinggi, termasuk baja dan logam industri lainnya. Artinya, jika produk baja atau nikel dari suatu negara diproduksi dengan emisi karbon tinggi, maka produk tersebut dapat dikenakan biaya tambahan ketika masuk ke pasar Eropa.

Kondisi ini membuat upaya dekarbonisasi industri logam menjadi semakin penting bagi negara-negara eksportir, termasuk Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri hijau global.

Permintaan global terhadap bahan baku baterai kendaraan listrik dan material industri rendah karbon terus meningkat. Banyak produsen mobil global kini mulai menuntut bahan baku yang memiliki jejak karbon rendah.

Jika Indonesia berhasil mendekarbonisasi produksi nikel dan baja, negara ini tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai produsen utama, tetapi juga dapat memperkuat daya saing di industri masa depan. Dengan kata lain, keberhasilan transisi ini akan menentukan apakah Indonesia tetap menjadi pemasok bahan mentah konvensional atau berkembang menjadi salah satu pilar utama industri hijau dunia.